Pemerintah RI-Federasi Rusia Sepakati Perjanjian Ekstradisi

Pemerintah RI-Federasi Rusia Sepakati Perjanjian Ekstradisi

 

Denpasar - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, bersama Menteri Hukum Federasi Rusia, Konstantin Chuichenko menandatangani perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia (RI) dengan Federasi Rusia di Bali, Jumat (31/03/2023).

 

Yasonna menyebut bahwa perjanjian ini merupakan instrumen penting bagi pemerintah RI dalam berkomitmen untuk meningkatkan kerja

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI, KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG IKUTI RAPAT BERSAMA BPSDM KEMENKUMHAM RI

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI, KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG IKUTI RAPAT BERSAMA BPSDM KEMENKUMHAM RI

PALU - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah ikuti rapat bersama Badan Pengembangsan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkumham Republik Indonesia, Kamis, (30/3) pagi, rapat tersebut membahas terkait persiapan pelaksanaan uji kompetensi bagi Pejabat Fungsional Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) dan Asisten PK.

Terlaksana secara Virtual, kegiatan yang diikuti oleh seluruh

DORONG SEKTOR BISNIS TERAPKAN STANDAR HAM, Plt. DIREKTUR JENDERAL HAM KUKUHKAN GUGUS TUGAS DAERAH BISNIS DAN HAM PROVINSI SULAWESI TENGAH

DORONG SEKTOR BISNIS TERAPKAN STANDAR HAM, Plt. DIREKTUR JENDERAL HAM KUKUHKAN GUGUS TUGAS DAERAH BISNIS DAN HAM PROVINSI SULAWESI TENGAH

 

PALU– Bertempat di Ruang Silae Hall Swiss Bel Hotel Palu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah gelar kegiatan Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM dan Penguatan Pelayanan Publik berbasis HAM di Wilayah Sulawesi Tengah yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan Friedrich Naumann

KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG GELAR PERSENTASI PROPOSAL KEGIATAN EVALUASI KEBIJAKAN TERKAIT PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 43 TAHUN 2021

KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG GELAR PERSENTASI PROPOSAL KEGIATAN EVALUASI KEBIJAKAN TERKAIT PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 43 TAHUN 2021

 

PALU- Senin, (27/03) bertempat diaula kebangsaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Tim Evaluasi Kebijakan melaksanakan persentasi proposal kegiatan evaluasi kebijakan terkait peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang

Search Mobile