PALU – Bertempat di Kantor Sementara Badan Pusat Statistik Prpvinsi (BPS) Sulawesi Tengah (Sulteng), Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Zulkifli lakukan koordinasi dengan Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Faisal Anwar, pada Senin (2/9). Dalam kesempatan tersebut Kakanwil didampingi oleh Kepala Bagian Program dan Humas, Muhammad Said, serta Kepala Sub Bagian Humas, RB dan TI, Asman.
Kunjungan Kakanwil dan rombongan diterima langsung oleh Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah dan Kepala Bagian Tata Usaha BPS, Robert Andries Gabriel. Dalam kunjungan tersebut Kakanwil menjelaskan maksud kedatangan ke BPS Provinsi Sulteng bahwa kegiatan koordinasi tersebut terkait dengan survei yang akan dilakukan oleh BPS Provinsi Sulteng yang merupakan mitra dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB) terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada para pelaksana dan pengguna layanan untuk mendapatkan gambaran tentang kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah.
Pada kesempatan tersebut juga Kakanwil menjelaskan tentang Tupoksi dari Kantor Wilayah dan Tupoksi satuan kerja di Kementerian Hukum dan HAM khususnya di Wilayah Sulawesi Tengah serta proses pencanangan ZI menuju WBK dan WBBM dimana Kantor Wilayah Sulawesi Tengah termasuk kedalam satuan kerja yang lolos dan masuk untuk dilakukan penilaian,lebih lanjut kakanwil mengatakan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah terus menerus berbenah dan melakukan perbaikan agar dapat memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Kepala BPS menyambut baik kunjungan tersebut, dan Kepala BPS menyampaikan akan segera melakukan identifikasi data terkait pelayanan publik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah dan Kepala BPS akan segera menerjunkan tim penilai ke Kantor Wilayah sesuai arahan dan instruksi dari Menpan RB.
Kepala BPS Provinsi Sulteng sampaikan pengalaman hal-hal yang menjadi penilaian, khususnya dalam pelayanan publik yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah tekait dengan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). (Humas Kanwil Sulteng)
