PALU – Senin (13/1), Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah, Burhazir Zamda R. membuka rekonsiliasi pemutakhiran data Barang Milik Negara (BMN) dan penyusunan laporan keuangan Kemenkumham Semester II Tahun Anggaran 2019 di Aula Kasiromu Lantai II Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tengah.
Kegiatan tersebut digelar untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sudah empat kali diterima oleh Kemenkumham secara berturut-turut sejak 2015.
"Dengan adanya kegiatan ini, kita mampu menyajikan laporan keuangan yang handal dan akuntabel dan yang terpenting mampu mempertahankan opini WTP," ujar Burhazir Zamda
Burhazir Zamda atau biasa disapa Bonar meminta peserta kegiatan ini untuk dapat memaksimalkan dalam penatausahaan dan pengelolaan BMN yang masih bisa dioptimalkan
"Pengelolaan keuangan sudah bagus tapi tetap terus harus ditingkatkan lagi bukan hanya soal penyerapan anggaran saja, namun juga terus menjaga dan meningkatkan akuntabilitas didalam pertanggungjawabannya", tambahnya.
Bonar berharap kesiapan dan akurasi data dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kemenkumham Semester II 2019 dapat berjalan dengan baik dan maksimal.
Di kesempatan yang sama, Kepala Subbagian Keuangan dan Pengelolaan BMN, Muh. Wahab Marawali sekaligus menyampaikan materi tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 (PMK 118/2018) tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 (PMK 69/2016).
Dalam kegiatan tersebut dihadiri juga oleh Kepala Bagian Program dan Humas, Muhammad Said dan Kasubbag Humas, RB dan TI, Asman serta para Operator BMN dan SAIBA baik dari Jajaran Kantor Wilayah maupun dari Unit Pelaksana Teknis. (Humas Kanwil Sulteng)
