PALU - Bertempat di Aula Media Teleconference Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah, Kepala Kantor Wilayah, Lilik Sujandi di dampingi Kepala Divisi (Kadiv) Administrasi, Burhazir Zamda, Kadiv Pemasyarakatan, Sunar Agus, Kadiv Keimigrasian, Ari Tri Esthi Moeljantoro, dan Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Anggoro Dasananto, dan Kepala Bagian Umum, Lasarus Sinaga ikuti Evaluasi Kinerja Kanwil Oleh Sekretariat Jenderal melalui Media Teleconference, pada Senin, (18/5).
Beberapa hal disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen), Bambang Rantam Sariwanto, yang pada initinya adalah WFH harus dilaksanakan dengan baik dengan tetap produktif dalam berkinerja, Pelayanan pada UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi harus memperhatikan protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19, Tingkatkan pengawasan kantor wilayah terhadap UPT Pemasyarakatan dan TPI Imigrasi dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri, Tingkatkan pengawasan Kanwil terhadap UPT Pemasyarakatan dan TPI Imigrasi dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri, dan Tetap Stay at Home, patuhi social dan physical distancing, gunakan masker dan jaga kebersihan dengan mencuci tangan.
Setelah gambaran penilaian Evaluasi Kinerja Kanwil Secara Umum di bahas oleh Sekretaris Jenderal, paparan penilaian Evaluasi Kinerja dibahas secara detail oleh masing-masing Kepala Biro dan Kapus Datin sesuai dengan bidangnya masing-masing, yang diawali oleh Kepala Biro Keuangan dan Kembali ditutup oleh Sekretaris Jenderal.
Kepala Biro Keuangan menyampaikan bahwa, "Concern kepada perubahan ketentuan pada peraturan PPK dan Bendahara, terkait data di kantor wilayah yang telah disampaikan bahwa di tahun 2020 ini jumlah 23,35 % bendahara yang belum ter sertifikasi untuk segara di tindak lanjuti agar seluruhnya telah tersertifikasi sesuai dengan peraturan terbaru. kemudian untuk PPK sekitar 43,44% yang belum ter sertifikasi di kantor wilayah sama juga untuk segera di galakan sehingga seluruh nya juga tersertifikasi pada tahun 2020 ini. laksanakan 8 langkah-langkah strategis peningkatan IKPA (Indikator Pelaksanaan Anggaran) di tahun 2020 ini".
Dilanjutkan dengan paparan dari Kepala Biro (Kabiro) BMN, disampaikan bahwa, “Yang menjadi temuan oleh BPK pada tahun 2019 harus menjadi evaluasi untuk teman-teman di kantor wilayah, kemudian penyusunan RKBMN tahun 2022 saat ini yang telah dilaksanakan di 5 Kanwil pada bulan februari-maret, sedangkan untuk 28 kanwil sisanya akan dilaksanakan secepatnya melalui Teleconference, kita tidak boleh keluar dari ketentuan yang telah di tetapkan oleh instansi terkait yang berwenang atas pengaturan pengadaan barang dan jasa, terakhir tindak lanjuti 4 hal yang berhubungan dengan temuan BPK yang tadi disampaikan oleh pak sekjen.” Ungkap Kabiro BMN.
Kemudian paparan singkat Kepala Biro Kepegawaian, bahwa “Terkait Seleksi CPNS pelaksanaannya kita sesuaikan dengan yang telah ditentukan oleh BKN, sarana prasarana akan di sediakan oleh BKN Pusat sehingga kita tidak perlu menyediakan seperti yang lalu, kemudian terkait WFH kita harus melaksanakan segala kewajiban kinerja secara tuntas seperti absensi, jurnal harian, dan sumaker tetap dikelola oleh masing-masing pegawai dari rumah masing-masing”.
Kepala Biro Umum yang sekaligus sebagai PLH Kepala Biro Humas menyampaikan, “saat ini biro umum masih melaksanakan donasi covid-19 sesuai dengan surat arahan sekretaris jenderal. Kedepannya biro umum akan melaksanakan standarisasi peralatan vcon bagi ke-33 kantor wilayah untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dan ketidak sesuaiam dalam pelaksanaan vcon - terkait ke humasan seluruh kantor wilayah yang telah melaksanakan atau terbentuk SIMAN agar mengoptimalkan pendokumentasiann dan pempublikasian seluruh kegiatan nya masing-masing, dan yang belum tergabung dalam SIMAN untuk segera bergabung sesuai dengan instruksi yang telah sisampaikan.”
Sebelum ditutup Sekjen dan Kapusdatin (Kepala Pusat Data dan Informasi) memaparkan, “seluruh data di Kantor Wilayah akan disatukan melalui satu data center yang ada dipusat yang nantinya dapat di akses melalui dashboard eksekutif sehingga dicapai kondisi satu data kemenkumham, yang mana saat ini dashboard eksekutif telah tersedia, kemudian seluruh website di kantor wilayah kemenkumham terutama yang mamakai jasa pihak ke tiga untuk segera di relokasi hosting nya menjadi di data center kemenkumham, begitu pula dengan server data center untuk segera di relokasi menjadi satu di pusat yang kedepannya akan kita arahkan menjadi development center, dan langkah terakhir nya adalah melaksanakan integrasi data yang mana seluruh langkah diatas bertujuan untuk meningkatkan efesiensi anggaran.” Pungkas Kapusdatin.
Terakhir Sekjen menyampaikan bahwa seluruh Kadiv di Kantor Wilayah harus menghilangkan ego sektoral dan mengutamakan kemajuan organisasi sehingga Kantor Wilayah tetap mampu melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik, sebelum diakhiri Kepala Biro Perencanaan sebagai moderator memberikan kesempatan kepada Kantor Wilayah yang ingin melayangkan pertanyaan kepada para Kepala Biro terkait hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Kantor Wilayah ini. (Humas Kanwil Sulteng)
