PALU - Rabu (27/5), dalam rangka penguatan pembangunan dan persiapan penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Balai Pemasyarakatan Palu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lilik Sujandi didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi, Burhazir Zamda dan Kepala Divisi Pemasyarakatan, Sunar Agus pagi ini memberikan pengarahan kepada Ketua Program Kerja (Pokja), serta tim Pokja di Aula Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Palu.
Dalam arahannya Lilik sampaikan hal yang sangat perlu disiapkan adalah bagaimana menjelaskan area perubahan itu sendiri, "jadi yang harus ditekankan adalah, mana yang belum menunjukan akuntanbilitas, mana yang belum menunjukan pengawasan, jadi harus dipetakan dari sekarang", terangnya.
hal tersebut lah yang perlu dicatat dan menjadi catatan oleh para ketua Pokja dan anggota dalam melakukan evaluasi ditiap area perubahan yang dapat memperbaiki manajemen di lingkungan satuan kerja.
Lebih lanjut Lilik juga meminta agar memantau dan mengukur sejauh mana survey IPK/IKM di satuan kerja khususnya di Bapas Palu, agar memiliki pelayanan yang berimbas pada penilaian yang hasilnya mumpuni, dalam arti nilai IPK/IKM harus melebihi dari nilai standar yang telah ditetapkan.
Kakanwil juga menambahkan agar peran media sosial untuk lebih diperkuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan yang dilakukan oleh jajaran Bapas Palu, "aliran Informasi terutama Media Sosial harus dimanfaatkan dengan baik agar dapat memberikan Informasi dan Edukasi kepada masyarakat terkait kegiatan yang dilakukan oleh Bapas", kata Lilik.
Kadiv Administrasi, Burhazir Zamda atau biasa disapa Bonar juga memberikan materi terkait kiat-kiat Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas, Bonar ingatkan bahwa komponen pengungkit yang telah diaplikasikan didalam keseharian satuan kerja merupakan kunci untuk menggapai predikat WBK.
Diharapkan dengan adanya kegiatan ini akan sangat mempermudah pemantauan perkembangan dokumen data dukung dan dapat langsung dievaluasi dengan adanya form catatan pada masing-masing komponen perubahan agar siap jika dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Pusat. (Humas Kanwil Sulteng)
