PALU - pagi ini, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, Reinhard Silitonga, memberikan arahan singkat kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan maupun Kepala Lapas/Rutan se-Indonesia secara virtual melalui Media Teleconference, termasuk salah satunya di jajaran Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah yang dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Sunar Agus dan didampingi pejabat struktural di Lingkungan Pemasyarakatan Kantor Wilayah.
Kegiatan ini dibuka dan dimoderatori oleh Sekretaris Ditjen Pemasyarakatan, yang kemudian arahan langsung disampaikan oleh Dirjen Pemasyarakatan, menyatakan bahwa "Perkembangan situasi terakhir yang dirasakan, kalapas ataupun karutan masih ada yg belum mengimplementasikan kebijakan yang saya sampaikan, terkhusus kepada deteksi dini dan narkoba, yang mana dapat dilihat adanya gangguan keamanan pada deteksi dini,".
"Apa yang dimaksud dengan deteksi dini adalah para petugas pemasyarakatan harus mampu melakukan prediksi hal-hal yang kemungkinan akan terjadi khususnya dalam hal keamanan dil apas/rutan, dapat mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi yang merupakan tugas kalapas/karutan/kaupt sebagai manager dalam mengelola staf dan kantor, banyak kasus2 pelarian yang disebabkan karena kurang adanya deteksi dini tersebut." Ungkap Reinhard.
"Yang diharapkan dari kegiatan ini adalah seluruh petugas mampu melakukan deteksi dini yang menjadi gangguan keamanan, selain daripada mendeteksi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), para Kaupt atau para Komandan yang ditunjuk saat ini sebagai pemimpin harus melakukan deteksi dini tidak hanya kepada WBP tetapi kepada anak buah masing-masing juga." Tambahnya.
Selanjutnya disampaikan adalah mengenai Narkoba ataupun Narkotika, seperti diketahui bahwa Pemasyarakatan mencoba membuat citra nya menjadi positif dan lebih baik, beberapa langkah telah ditempuh, salah satunya adalah pemindahan bandar-bandar narkoba yang di tahan do lapas/rutan disekitar jakarta, kita rasakan citra pemasyarakatan menjadi lebih positif.
Kegiatan yang telah dilakukan ini tentu akan dipertahanakan, tetapi Lapas yang jauh menjadi negatif citra nya karena segelintir orang padahal langkah yang diambil dalam pemindahan WBP Bandar-bandar narkoba ini telah diapresiasi oleh presiden, yang mana hal ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk tetap menegakan integritas sekalipun kita bertugas ditempat jauh.
Terakhir Dirjen PAS berpesan, yang pertama lakukan deteksi dini agar mencegah gangguan keamanan, berikutnya terkait narkotika, lakukan upaya-upaya pencegahan, dan ketika telah terjadi lakukan sinergitas dan penanganan yang tepat sasaran sehingga citra pemasyarakatan tetap terjaga dengan baik, sekali lagi lakukan sinergitas kepada pihak yang berpotensi membuat pemasyarakatan terlihat kurang baik.
Arahan tersebut ditutup dengan kesempatan tanya jawab untuk para Pimti di daerah yang ingin mengemukakan keadaan maupun pertanyaan kepada Dirjen PAS, dan pada kesempatan ini adalah Kanwil Sumatra Selatan, Kanwil Papua Barat dan Kanwil Nusa Tenggara Barat yang memperoleh kesempatan. (Humas Kanwil Sulteng)
