Palu - Diawal tahun 2020, Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah telah mencanangkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) dan di ikuti oleh Seluruh satuan kerja mulai hingga Unit Pelaksana Teknis (UPT) wajib terlibat dalam Pembangunan ZI, tidak terkecuali dengan seluruh Kantor Wilayah di Sulawesi, dan pagi ini di selenggarakan Kegiatan Penguatan ZI secara langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemkumham RI, Bambang Rantam Sariwanto di Makassar Sulawesi Tengah.
Selaku Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan yang menggelar kegiatan tersebut, Harun Sulianto menyampaikan, "Wewujudkan WBK/WBBM melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik," tegas Harun dalam laporannya dalam kegiatan Penguatan Pembangunan ZI bagi Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM Tahun 2020 yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan (17/9).
Dalam rangka Penguatan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Bambang Rantam Sariwanto, memberikan arahan pada satker di Lingkungan Kanwil Kemenkumham di Seluruh Wilayah Sulawesi, didampingi Kepala Biro Perencanaan, Iwan Kurniawan; Kepala Pusat Data dan Informasi, Hermansyah Siregar; Direktur Merek Ditjen KI, Nofli; Kepala Biro Keuangan, Wisnu Nugroho Dewanto; dan Kepala Biro BMN, Haris Sukamto. Secara virtual melalui aplikasi Zoom, kegiatan ini juga diikuti oleh Kanwil Sulawesi Tengah, Kanwil Sulawesi Barat, Kanwil Sulawesi Tenggara, Kanwil Sulawesi Utara dan Kanwil Gorontalo beserta seluruh UPT di Wilayah masing-masing.
Saat memberikan arahan, Bambang menjelaskan beberapa hal yang harus diperhatikan untuk dapat meraih predikat WBK/WBBM, salah satunya Komitmen Pimpinan dan seluruh Tim untuk membangun persamaan persepsi dalam pelaksanaan ZI. “Peran Kanwil dapat dirasakan secara langsung dalam mengawasi dan mengawal satker meraih predikat WBK/WBBM”, tutur beliau. Selain itu Bambang juga berpesan agar Satuan Kerja tetap menjaga konsistensi dalam mengelola inovasi layanan seperti melakukan monev inovasi layanan, menindaklanjuti seluruh temuan auditor dan menyusun action plan penyelesaiannya, mengoptimalikan peran kehumasan dalam membangun image positif satuan kerja, memperjelas alur pelayanan (SOP) dan maklumat layanan, dan meningkatkan hospitality.
Dan di Kantor Wilayah Sulawesi Tengah sendiri ada 7 Satuan Kerja yang diusulkan untuk dinilai sebagai satuan kerja Wilayah Bebas dari Korupsi serta sebagai komitmen Balitbang Hukum dan HAM dalam mendukung agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Republik Indonesia yang salah satu bentuknya mewujudkan Zona Integritas serta tercapainya WBK dan WBBM bagi satuan kerja - satuan kerja dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM, Balitbang Kementerian Hukum dan HAM meluncurkan survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), serta Integritas.
Dari survey tersebut, Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tengah sendiri mendapat nilai dengan predikat “SANGAT BAIK” pada survei IPK dengan nilai 13.80, predikat “SANGAT BAIK” pada survei IKM dengan nilai 18.45. (Humas Kanwil Sulteng)
