PALU - Jumat (30/04/21), Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kemenkumham Sulteng) melakukan Rapat Evaluasi dan Persiapan Penyampaian Data Kabupaten/Kota Peduli (KKP) HAM, bertempat di Aula Kasiromu, Lantai II, Kanwil Kemenkumham Sulteng.
Kegiatan diikuti oleh Kepala Bidang Hak Asasi Manusia (HAM), Mangatas Nadeak, Kepala Subbagian Pemajuan HAM, Suzana Eva Silo, Kepala Subbagian Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM, Firiana Anas, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Palu, Bapeda kab/kota dan OPD secara online dan offline serta staf bidang HAM Kanwil Kemenkumham Sulteng.
Rapat dibuka dengan sambutan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Sulteng, Lilik Sujandi. Dalam sambutannya Lilik menyampaikan bahwa dalam pemenuhan data penilaian kab/kota peduli HAM selain kerja keras dari Kanwil juga dibutuhkan pengorganisasian yg baik dimasing-masing kab/kota. Melihat dari tahun 2020 dimana 6 kab/kota yang mendapatkan penghargaan berarti seluruh kab/kota memiliki potensi dalam pencapaian kab/kota yang peduli HAM. Kegiatan ini diharapkan memberikan hasil yakni suatu komitmen dalam pemenuhan data apabila nantinya ditemukan ketidakcocokan data serta cara penyelesaian.
Didalam Kegiatan itu juga, Nur Fitriyati, Kasi Kerjasama dan RANHAM Wilayah IIb Ditjen HAM yang turut hadir sebagai narasumber menyampaikan bahwa pada tahun 2020 penilaian KKP HAM ditemukan beberapa kendala, yakni diperlukan dukungan Kepala Daerah, minimnya program/kegiatan HAM, dan kurangnya SDM dari Pemda sebagai pengumpulan dan pelapor data. Untuk tahun 2021 penilaian KKP HAM akan menggunakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) baru yang didalamnya terdapat 7 hak dan 110 indikator penilaian. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi memiliki peran sebagai pembina kab/kota dan capaian pelaporan aksi HAM daerah memengaruhi penilaian KKP HAM adapun tim penilai akan melibatkan pimpinan tinggi madya kemenkumham RI. (Humas Kanwil Sulteng)
