Home

Profil

Satuan Kerja

Produk Hukum

Layanan Publik

Pusat Informasi

Survey IKM

Pencarian Data

Bertempat di Aula Kasiromu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sualwesi Tengah, dilakukan Kegiatan Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi  Tengah Tahun Anggaran 2019. Peserta dalam kegiatan ini dikuti oleh seluruh Unit pelaksana Teknis   Pegelola Keuangan yang ada di Sulawesi Tengah. Kegiatan Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan ini dibuka Kepala Kantor WIlayah, Zulkifli yang dalam sambutannya beliau mengatakan bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab dan memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik. Pengelolaan keuangan negara yang baik antara lain harus menganut prinsip akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut dituntut sumber daya manusia yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.

WhatsApp Image 2019 10 17 at 10.17.02

WhatsApp Image 2019 10 17 at 10.08.452

Lebih lanjut Kakanwil mengatakan banyak pendapat mengatakan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang menerapkan prinsip Good Governance di mana prinsip tersebut saling berkaitan. Konsep  good governance pada awalnya didasari gagasan yang sifatnya interdependensi dan interaksi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta secara sehat dan seimbang. Oleh karena itu, agar proses implementasi kebijakan publik dapat dilaksanakan dengan efektif dan berhasil, maka interaksi antara negara, masyarakat, dan pihak swasta harus didasari unsur partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi. Dengan demikian untuk menjadikan pemerintahan yang baik pengelolaan sumber daya publik khususnya pengelolaan keuangan harus dilakukan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna. Adapun dampak dari pelaporan keuangan yang dibuat oleh suatu instansi pemerintah akan mempengaruhi pendapat dan opini BPK atas hasil audit laporan keuangan.

Diakhir  sambutannya Kakanwil  berpesan kepada Peserta Pembinaan Pengelolaan Bagi Bendahara Satuan Kerja Di Lingkungan Kantor Wilayah  agar memiliki moral serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal sehingga pemahaman akan pengelolaan keuangan menjadi keharusan bagi pengelola keuangan itu sendiri. Berbicara masalah keuangan seharusnya pengelola keuangan atau bendahara adalah orang jujur, dan orang jujur itu menciptakan kecerdasan. Oleh karenanya bagaimana kita bisa cerdas dalam mengelola keuangan. Bendahara juga  merupakan merupakan jabatan yang sangat penting pada suatu instansi baik pada instansi pemerintah maupun swasta, selain itu bendahara juga merupakan orang pilihan dan orang yang dapat memegang amanah dengan baik. (Humas Kanwil Sulteng)

WhatsApp Image 2019 10 17 at 10.08.451

WhatsApp Image 2019 10 17 at 10.08.453