PALU - Tim Persatuan Futsal Pengayoman (PFP) Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah berhasil mencatat kemenangan penting dalam pertandingan melawan Tim Bintang Inpres pada Kamis, 25 Juli 2024. Bertanding di Lapangan Gelaran Bumi Kaktus dalam Turnamen terbuka, tim asuhan Kabag Umum Wahab Marawali tersebut unggul dengan skor 1-0.

Wahab Marawali, pelatih tim PFP, menyampaikan kebanggaannya atas penampilan anak asuhnya. "Kemenangan ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi seluruh pemain. Kami telah mempersiapkan diri dengan sangat baik, dan hasilnya dapat terlihat dari performa mereka di lapangan," ujar Wahab.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tengah, Hermansyah Siregar, juga memberikan dukungannya. "Kami sangat bangga dengan pencapaian tim PFP. Kemenangan ini bukan hanya milik para pemain, tetapi juga seluruh jajaran Kemenkumham Sulteng. Semoga semangat dan prestasi ini dapat terus ditingkatkan di masa mendatang," kata Hermansyah.

Tim PFP Sulteng tidak beristirahat lama, karena mereka kembali berlaga pada Jumat, 26 Juli 2024 melawan tim Palu On Fire FC di lapangan Bumi Kaktus. Kemenangan ini tentunya menjadi motivasi bagi Tim Persatuan Futsal Pengayoman untuk terus berprestasi dalam ajang-ajang berikutnya, serta mengharumkan nama Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah.

Dengan kemenangan ini dan persiapan yang matang, tim PFP Sulteng siap untuk menghadapi tantangan berikutnya dan menunjukkan performa terbaik mereka. (HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)

KOLONODALE – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) bersama Kepolisian Resor Morowali Utara (Polres Morut) berkomitmen untuk mencegah terjadinya pelanggaran kekayaan intelektual (KI) di wilayah hukum Polres Morut. Hingga saat ini, belum ada laporan atau aduan terkait pelanggaran KI yang masuk.

Hal tersebut diketahui, saat Herry Kresnawan Fungsional Ahli Muda yang juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KI Kemenkumham Sulteng beserta tim berkoordinasi bersama Meidika Dwi Antara Putra, Kanit Unit Pidum Polres Morut. Kamis, (25/7/2024).

Kerja sama ini dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha, khususnya UMKM, yang telah memiliki hak atas kekayaan intelektual. Dengan adanya perlindungan hukum, diharapkan dapat mendorong kreativitas dan inovasi di wilayah Morowali Utara.

Hermansyah Siregar, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng mengatakan bahwa koordinasi dan kolaborasi lintas sektor diperlukan dalam mengoptimalkan edukasi serta pencegahan terhadap tindak pelanggaran kekayaan intelektual.

Ia memberi contoh, salah satu pelanggarannya seperti melakukan penjualan produk yang mengandung atau telah terdaftar sebagai hak kekayaan intelektual (HKI) tanpa persetujuan dari pemilik HKI.

Ia juga mengapresiasi atas kerja sama baik yang telah dilakukan oleh Polres Morut dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan pelanggaran KI di Sulteng, khususnya Kab. Morut.

 “Kami mengapresiasi kerja sama yang baik dengan Polres Morut. Dengan adanya sinergi ini, pelanggaran KI di Morut terus memberikan hasil yang positif atau nihil temuan, ini menjadi komitmen kita juga memastikan iklim usaha yang kondusif,” terang Hermansyah Siregar.

Meidika juga menambahkan bahwa pihaknya akan mendukung penuh upaya Kemenkumham Sulteng dalam melakukan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual.

 “Polres Morut siap mendukung upaya Kemenkumham Sulteng dalam melindungi hak kekayaan intelektual. Kami akan menindak tegas setiap laporan atau aduan terkait pelanggaran HKI,” katanya.

Beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah pelanggaran HKI antara lain:

• Sosialisasi: Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha, mengenai pentingnya dan cara melindungi HKI.
• Peningkatan kesadaran hukum: Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang sanksi hukum bagi pelaku pelanggaran HKI.
• Pemantauan: Melakukan pemantauan secara berkala terhadap potensi pelanggaran HKI di wilayah hukum Polres Morut.
• Penyelesaian sengketa: Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang mengalami sengketa terkait HKI.

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG

Jakarta, 25 Juli 2024 - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulteng, Hermansyah Siregar didampingi Kadiv Keimigrasian Arief Hazairin Satoto menghadiri peluncuran Golden Visa oleh Presiden Joko Widodo, Kamis 25 Juli 2024 di Hotel Ritz Carlton Jakarta.

Golden Visa adalah produk keimigrasian yang memungkinkan warga negara asing berkualitas masuk dan tinggal di Indonesia dalam jangka waktu lima sampai 10 tahun.

Warga asing pemegang Golden Visa bisa mendapatkan berbagai manfaat yang berbeda dengan warga negara asing pemegang visa umum.

Manfaatnya yaitu, prosedur dan persyaratan permohonan visa dan urusan imigrasi yang lebih mudah dan cepat, jangka waktu tinggal lebih lama, hak untuk memiliki aset di wilayah Indonesia serta jalur cepat untuk pengajuan kewarganegaraan.

“Saya berharap fasilitas Golden Visa Indonesia ini segara disebarluaskan, disosialisasikan secara masif melalui berbagai kanal. Sehingga, dapat terjangkau top investor dan top global talent. Saya juga berharap duta besar negara-negara sahabat menyampaikan kebijakan ini di negara masing-masing untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan perekat persahabatan antarnegara,” ujar Jokowi.

Sebagai penanda peluncuran program tersebut, Jokowi Presiden didampingi sejumlah menteri dan Dirjen Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM memberikan Golden Visa kepada Shin Tae-yong Pelatih Timnas Indonesia asal Korea Selatan.

Sekadar informasi, pemberlakuan Golden Visa bertujuan menarik lebih banyak talenta berkualitas di berbagai bidang dari seluruh penjuru dunia.

Selain untuk membuka lapangan pekerjaan, transfer teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah berharap Golden Visa menjadikan Indonesia sebagai episentrum pergerakan ekonomi global.

Merujuk data tahun 2022, ada sekitar 60 negara yang memberlakukan kebijakan Golden Visa. Di antaranya, Spanyol, Uni Emirat Arab, Namibia, dan Thailand. (HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)

Palu, 25 Juli 2024 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemasyarakatan bertema “Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Petugas Pemasyarakatan dalam Pengelolaan Integrasi dan Remisi Narapidana” pada tahun 2024. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Ricky Dwi Biantoro mewakili Kepala Kantor Wilayah.

Acara tersebut menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, serta dihadiri oleh pejabat administrator dan pengawas dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Kota Palu.

Kadiv Pemasyarakatan, dalam sambutannya menekankan pentingnya digitalisasi dalam sistem pemerintahan sebagai salah satu wujud reformasi birokrasi.

“Digital government menjadi solusi dan keniscayaan dalam mengoptimalkan pelayanan publik. Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan mencakup integrasi seluruh area layanan, menciptakan nilai tambah, dan memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan,” ujarnya.

Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) merupakan gagasan inovatif dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang telah terintegrasi antara UPT, Kantor Wilayah, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang menekankan pentingnya pengelolaan SDP yang baik karena hal ini menyangkut hak warga binaan yang harus dipenuhi.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulteng, Hermansyah Siregar, dalam sebuah kesempatan mengatakan bahwa, data yang akurat, cepat, dan valid sangat penting untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam sistem pemasyarakatan.

"SDM operator yang mumpuni dan berkompeten sangat dibutuhkan untuk meminimalkan hambatan yang dapat mengurangi keakuratan data. Tidak hanya operator, pejabat terkait, Kalapas, dan Karutan juga diharapkan dapat mengelola SDP ini dengan sebaik-baiknya untuk memberikan pelayanan terhadap hak-hak warga binaan, khususnya pada layanan integrasi, remisi, dan asesmen narapidana," ujar kakanwil.

Beliau berharap melalui kegiatan Bimbingan Teknis ini, kompetensi petugas dalam menguasai teknologi dapat meningkat, hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada petugas atau operator SDP untuk mendukung kepatuhan dalam penginputan data secara online, meningkatkan pemahaman dan kapasitas petugas Pemasyarakatan dalam pengelolaan integrasi dan remisi narapidana, sehingga mendukung penyelenggaraan pemasyarakatan yang lebih baik.

Dengan pelayanan yang baik, SDM yang mumpuni, serta operasional SDP yang maksimal di harapkan dapat mewujudkan pelayanan Pemasyarakatan yang lebih maju dan semakin berdampak kepada masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di wilayah Sulawesi Tengah, dalam bidang pemasyarakatan, keimigrasian, dan pelayanan hukum dan HAM.

Kanwil Kemenkumham Sulteng terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai inovasi dan program yang berkelanjutan.
(HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)

PALU – Berkomitmen berantas dan cegah Korupsi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) menggelar Sosialisasi Unit Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) dan Gratifikasi (UPG) bagi seluruh jajarannya, Kamis, (25/7/2024).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi tindakan anti korupsi secara positif dalam meningkatkan indeks persepsi korupsi (IPK) Nasional, menjamin kelancaran program pembangunan nasional serta menjadi upaya guna meningkatkan pelayanan yang bersih sebagai optimalisasi pembangunan zona integritas dan reformasi birokrasi.

Dipusatkan di Ruang Garuda Kanwil, Sosialisasi UPG ini diikuti oleh seluruh perwakilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulteng.

Membacakan sambutan Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng, Hermansyah Siregar, Kepala Divisi Administrasi, Raymond JH. Takasenseran menyampaikan komitmennya untuk mencegah korupsi di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulteng.

Ia menyebut Pungli maupun Gratifikasi menjadi salah satu faktor yang menghambat kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum dalam birokrasi pemerintahan. Hal tersebut, dinilai menimbulkan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

“Melalui sosialisasi UPG ini, kami ingin menguatkan komitmen dalam pencegahan tindakan korupsi. Kami ingin membangun ASN yang berintegritas dan bebas dari korupsi, menciptakan birokrasi yang bersih, melayani, kondusif dan berintegritas,” ujar Raymond.

Lebih lanjut, selain membentuk satuan tugas UPG diseluruh UPT jajarannya, ia mengatakan bahwa Kemenkumham Sulteng akan bertindak tegas terhadap jajarannya yang main-main terhadap tindakan korupsi.

“Kementerian yang kita cintai ini tidak main-main dengan tindakan korupsi, apapun namanya, akan ditindak tegas, mari kita tanamkan sebaik-baiknya,” ajak Hermansyah Siregar yang dibacakan Raymond.

Sosialisasi UPG ini menghadirkan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Wilayah Sulawesi Tengah dan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

Kanwil Kemenkumham Sulteng berkomitmen untuk terus melakukan berbagai upaya pencegahan korupsi, termasuk melalui sosialisasi dan edukasi kepada para pegawai. Diharapkan dengan upaya ini, Kanwil Kemenkumham Sulteng dapat menjadi instansi yang bebas dari korupsi dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

“Mari kita wujudkan Birokrasi Kemenkumham Sulteng yang melayani, Kemenkumham Sulteng harus semakin baik dalam melayani masyarakat, citra positif terus terbangun, semakin dicintai dan dipercaya masyarakat,” tutup Hermansyah Siregar, dalam keterangannya. (HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)