PALU – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah (Sulteng), menerima kunjungan dari Tim Inspektorat Jendral (Itjen) Wilayah VI Kemenkumham RI untuk reviu pengadaan barang dan jasa pada Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Donggala dan Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Palu yang saat ini sedang melaksanakan pembangunan Gedung kantor dan rumah dinas berdasarkan Surat Perintah Inspektur Jenderal Kemenkumham Nomor: ITJ.KP.04.01.6-126. Kunjungan dipimpin oleh Aminullah Noor Pakpahan selaku Pengendali Teknis dan empat anggota lainnya yaitu Anton Parasian, Indra Saputra, Faisal Afifi dan Hendra Anggara Saputra.
Rombongan tiba di Palu pada Selasa (20/11), dengan didampingi oleh tim Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kanwil Sulteng diterima secara langsung oleh Plt. Kepala Rutan (Karutan) Donggala, Johanis Tangkudung, kegiatan pendampingan yang berlangsung selama 3 hari tersebut berjalan dengan lancar, pemeriksaan diawali dengan pengecekan berkas mulai dari perencanaan, MK, dan Kontrak fisik laksanakan di Rutan Donggala yang masih menumpang pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palu.
Kegiatan kemudian berlanjut di Kanim Kelas I TPI Palu pada (23/11), disambut oleh Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Kelas I TPI Palu, Dewanto Wisnu Raharjo, Setibanya di Kantor Imigrasi Palu, Tim Inspektorat langsung melakukan pemeriksaan dokumen terkait pengadaan barang dan jasa pembangunan Gedung kantor dan rumah dinas, hal ini dilakukan untuk menilai apakah proses pengadaan barang dan jasa tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan akan dikeluarkan rekomendasi untuk Langkah selanjutnya.
Proses pembangunan yang baik ditandai dengan mudahnya perolehan informasi dan pertanggungjawaban yang akuntabel, hal ini sejalan dengan semangat Kanwil Kemenkumham Sulteng untuk mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel, selain itu pembangunan gedung dan rumah dinas pada Rutan Donggala dan Kanim Kelas I TPI Palu dilaksanakan untuk mewujudkan mewujudkan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. (Humas Kanwil Sulteng)
