Hasilkan Produk Hukum berkualitas, Kanwil Kemenkumham Sulteng Gelar Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024

Hasilkan Produk Hukum berkualitas, Kanwil Kemenkumham Sulteng Gelar Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024

Palu, 7 Maret 2024 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) menyelenggarakan kegiatan Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Morowali Tahun 2024 pada Kamis (7/3) di Ruang Aula Kebangsaan Kanwil Kemenkumham Sulteng.

Kegiatan ini dibuka dan dipimpin oleh Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Sulteng,

Kanwil Kemenkumham Sulteng Dorong Peningkatan Penataan Kerja Sama melalui Fasilitasi Supervisi

Kanwil Kemenkumham Sulteng Dorong Peningkatan Penataan Kerja Sama melalui Fasilitasi Supervisi

 

PALU - Dalam rangka memperkuat kolaborasi dan meningkatkan efektivitas kerja sama di lingkup internal, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulteng menggelar kegiatan Fasilitasi Supervisi Rencana Kerja Sama Dalam Negeri Tahun Ini.

Acara ini dihadiri oleh Koordinator Bidang Kerja Sama Dalam Negeri Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI, Aman Budi Manduro,

Pesona Sulawesi Tengah 2024: Membuka Gerbang Ekonomi Kreatif melalui Kekayaan Intelektual Komunal

Pesona Sulawesi Tengah 2024: Membuka Gerbang Ekonomi Kreatif melalui Kekayaan Intelektual Komunal

 

Palu, 07 Maret 2024 - Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Kekayaan Intelektual memiliki nilai ekonomi dan dapat menjadi aset bagi pemiliknya. Negara sebagai otoritas yang berwenang wajib melindungi setiap warga negaranya, termasuk harta kekayaannya.

Menyadari

879 Orang Jadi PPPK Kemenkumham, Bentuk Penataan Pegawai Non ASN

879 Orang Jadi PPPK Kemenkumham, Bentuk Penataan Pegawai Non ASN

Jakarta - Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menata pegawai non ASN, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah menyelesaikan penataan tenaga non ASN dengan menetapkan 879 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berhasil lulus tahapan seleksi akhir. Penetapan tersebut ditandai dengan kegiatan Serah Terima PPPK tahun anggaran 2023 di

Morowali Menuju Pelayanan Publik Berbasis HAM: Harmonisasi Rancangan Perkada Dimatangkan

Morowali Menuju Pelayanan Publik Berbasis HAM: Harmonisasi Rancangan Perkada Dimatangkan

Palu, 06 Maret 2024 - Pemerintah Kabupaten Morowali menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang berlandaskan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan mematangkan Rancangan Peraturan Bupati (Perkada) tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM.

Langkah ini diapresiasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Sulawesi Tengah dalam Rapat Fasilitasi Harmonisasi Rancangan

Search Mobile