POSO - Dorong Capaian Aksi HAM dan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) Tahun 2023, Kepala Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Mangatas Nadeak, bersama Jajaran menyambangi Pemerintah Daerah Kabupaten Poso. Selasa, (21/02)
Bertempat di Kantor Bupati Poso, rombongan diterima langsung oleh Staf Ahli Bupati Bidang Hukum Kabupaten Poso. Kunjungan ini bertujuan untuk melaksanakan koordinasi terkait dengan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM).
Dalam arahannya, Mangatas Nadeak menyampaikan Isu-isu HAM menjadi isu penting di Kabupaten Poso. Dengan adanya penilaian KKP HAM menunjukkan bahwa Kabupaten Poso adalah Kabupaten yang peduli terhadap HAM. Pada waktu yang bersamaan, Kabupaten Poso menghadapi 3 penilaian yakni Kabupaten Layak Anak, Pencegahan Stunting, dan KKP HAM keseriusan dalam pengisian kuisioner sehingga menghasilkan data yang akuntabel. Tahun 2022 Capaian Aksi HAM Kabupaten Poso masih perlu ditingkatkan, sedangkan untuk Capaian KKP HAM mengalami penurunan menjadi predikat Kabupaten cukup Peduli HAM.
Selama ini komunikasi dan sinergitas antara Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Poso sudah baik, khususnya terkait dengan pelaksanaan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Pelaporam Aksi HAM namun masih perlu ditingkatkan lagi.
“Harapan kami agar pada tahun ini Kabupaten Poso bisa memperoleh predikat sebagai Kota Peduli HAM”, pungkas Mangatas Nadeak. (HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)
#kemenkumhamsulteng
#kumhampasti
