Palu, 10 Januari 2024 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar kegiatan rekonsiliasi dan pemutakhiran data laporan keuangan dan BMN Semester II Tahun 2023. Acara ini diikuti oleh seluruh satuan kerja di jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Sulteng dan berlangsung mulai tanggal 10 hingga 12 Januari 2024.
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat utama, antara lain Kepala Divisi Administrasi, Raymond J.H Takasenseran, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Ricky Dwi Biantoro,Pejabat administrasi dan Pengawas lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulteng serta Biro Keuangan beserta Jajaran Pengelola Keuangan di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulteng.
Laporan Ketua Panitia, disampaikan oleh Kepala Bagian Umum, Wahab Marawali, menjelaskan bahwa kegiatan ini melibatkan 44 orang peserta. Mereka terdiri dari 34 orang operator penyusun Laporan Keuangan satuan kerja dan 10 orang koordinator wilayah penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) pada Kantor Wilayah. Pembina dari Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM RI dan KPPN Palu juga turut mendampingi kegiatan ini baik secara luring maupun daring.
Marawali menambahkan, "Dengan diadakannya kegiatan rekonsiliasi dan pemutakhiran data laporan keuangan dan BMN Semester II TA 2023 ini, diharapkan dapat terwujudnya kesesuaian data transaksi BMN dengan dokumen sumber perolehannya. Selain itu, diharapkan juga dapat disajikannya informasi-informasi yang memadai pada Laporan Keuangan."
Sambutan Kepala Kantor Wilayah yang dibacakan oleh Kepala Divisi Administrasi menyatakan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk mendapatkan data valid terkait pagu belanja dan pendapatan, realisasi belanja dan pendapatan, serta aset yang meliputi aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Semester II Tahun Anggaran 2023, mulai dari tingkat satuan kerja, wilayah, hingga tingkat kementerian/lembaga.
Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Sulteng, sekaligus memastikan ketaatan terhadap regulasi keuangan yang berlaku.
