kanwil kemenkumham sulteng gelar sosialisasi percepatan penggunaan cms dan sop usulan revisi anggaran belanja modal
Palu, 22 September 2023 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) menggelar sosialisasi percepatan penggunaan CMS (Cash Management System) dan SOP Usulan Revisi Anggaran Belanja Modal. Sosialisasi ini diselenggarakan di Aula Kebangsaan Kanwil Kemenkumham Sulteng pada hari Jumat, 22 September 2023, pukul 09.00 WITA.
Kegiatan ini diikuti oleh bendahara dan operator anggaran dari seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulteng. Dalam sosialisasi ini, Kantor Wilayah Kemenkumham Sulteng memberikan penyampaian terkait penggunaan CMS serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dialami satker dalam penerapaannya. Terkait penyampaian SOP Usulan Revisi Anggaran Belanja Modal, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan mekanisme usulan anggaran dan revisi anggaran belanja modal sesuai dengan Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah Nomor : W.24.UM.01.01-100 Tahun 2023.
CMS merupakan sistem yang digunakan untuk pengelolaan dana pemerintah secara elektronik. CMS bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sedangkan SOP Usulan Revisi Anggaran Belanja Modal merupakan prosedur yang harus diikuti dalam mengajukan revisi anggaran belanja modal.
Revisi anggaran berpengaruh terhadap capaian nilai IKPA satuan kerja khususnya pada indikator Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA dan Penyerapan anggaran. Atas alasan itulah dalam kesempatan ini, Kantor Wilayah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian IKPA satuan kerja per September 2023 sebagai dasar untuk menentukan langkah-langkah optimalisasi capaian nilai IKPA.
Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara , Dyah Ayu Puspitasari, dalam sambutannya menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan bendahara dan operator anggaran dalam menggunakan CMS dan SOP Usulan Revisi Anggaran Belanja Modal.
Kepala subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN menyampaikan "Penerapan CMS dalam pengelolaan keuangan negara merupakan langkah kongkrit dari pemerintah untuk menciptakan sistem yang efektif dan efisien, dengan menerapkan sistem pembayaran secara digital para bendahara satker dapat memperoleh kemudahan, Oleh karena itu, penting bagi bendahara untuk memahami dan menguasainya,"
Selanjutnya, Terkait SOP Usulan Revisi Belanja Modal Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN menyampaikan ”Kegiatan revisi yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja, harus menyampaikan Usulan Anggaran atau usulan revisi belanja modal tahun 2023 kepada kantor wilayah terlebih dahulu untuk mendapatkan persetujuan, selain itu untuk revisi atas belanja pegawai, belanja bama dan belanja daya dan jasa tahap I sudah selesai dilaksanakan, sehingga untuk revisi Tahap II dihimbau kepada seluruh operator anggaran melakukan perhitungan yang cermat pada setiap komponen belanja dan menyiapkan data dukung yang dibutuhkan serta selalu aktif dalam berkomunikasi dan berkordinasi dengan pihak-pihak terkait dikarenakan batas pengajuan revisi paling lambat adalah di bulan november 2023”
Melalui sosialiasi ini, diharapkan seluruh peserta yang hadir dapat memahami secara menyeluruh serta dapat mengimplementasikan penggunaan CMS pada transaksi keuangan dan SOP Usulan Revisi Anggaran Belanja Modal sehingga pengelolaan keuangan bisa terlaksana secara berkualitas.
HUMAS KANWIL SULTENG
