PALU – Dalam rangka mendukung Pengadaan Barang/Jasa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI gelar Rapat Koordinasi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Tahun Anggaran 2023. Senin, (06/03)
Turut hadir mengikuti secara daring dari Aula Kebangsaan, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulteng, Budi Argap Situngkir, didampingi Kepala Divisi Administrasi, Raymond J.H. Takasenseran, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Ricky Dwi Biantoro, Kepala Divisi Keimigrasian, Syamsul Efendi Sitorus, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Max Wambrauw. Selain itu, kegiatan juga diikuti oleh Plt. Kabag Umum, Abraham Hariyanto, Kepala Subbidang Informasi Keimigrasian, Denny Chrisdian dan Kepala Subbidang Intelijen Keimigrasian, Setijo Pamadi.
Kegiatan Rakor yang akan berlangsung selama 5 (lima) hari yang bertempat di Hotel Aston Bogor tersebut, memiliki 2 (dua) agenda pembahasan yakni pertama mengenai pembahasan dan penyusunan pedoman/pengaturan terkait tata kerja UKPBJ dan tata Kelola pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan terbaru, standarisasi HPS dan KAK, serta pengembangan kompetensi SDM PPBJ. Dan kedua, yakni mengenai persamaan persepsi terkait SDM dan Kelembagaan UKPBJ.
Kegiatan Rakor dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal, Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto, yang dalam arahannya menyampaikan terkait hal-hal yang menjadi atensi dalam pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang/jasa.
“Tingkatkan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, tertibkan penatausahaan persediaan dan aset tak berwujud, lakukan inventarisasi atas pemanfaatan aset tetap (tanah), akselerasi penyelesaian tindak lanjut temuan BPK, intens pengawasan melekat secara berjenjang melalui gelar pembinaan”, ungkap Andap.
Lebih lanjut, Andap berharap dengan diselenggarakan Rakor ini PPBJ dapat merumuskan strategi pencapaian ITKP dan peningkatan kematangan UKPBJ. Selain itu, diharapkan juga dapat mengetahui mekanisme dan teknis pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta mewujudkan UKPBJ yang semakin PASTI dan BerAKHLAK. (HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)
