MAKASSAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Kepala Sub bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, I Nyoman Sukamayasa dan Operator layanan kekayaan Intelektual, Lianora, mengikuti dan menghadiri kegiatan Penguatan Layanan Kekayaan Intelektual Berbasis Teknologi Informasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI, bertempat di The Rinra Hotel Makassar.
Kegiatan berlangsung selama 4 hari dimulai tanggal 23 s.d 26 Mei 2023 yang diikuti oleh 110 peserta meliputi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM beserta jajaran di Kantor wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan operator Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah dari 31 Provinsi seluruh Indonesia , kecuali Kanwil Sulawesi Utara dan Sumatera Utara.
Kegiatan ini merupakan salah satu program dalam mencapai pelaksanaan target kinerja Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023 terkait pengelolaan sistem administrasi kekayaan intelektual yang mana merupakan lanjutan dari kegiatan pendampingan penggunaan aplikasi Kekayaan Intelektual pada 33 Kantor wilayah. Adapun tujuan dari kegiatan ini yakni dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman peserta terkait Kekayaan Intelektual dan sistem administrasi kekayaan intelektual, berdiskusi membahas permasalahan teknis aplikasi yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam menggunakan aplikasi.
Direktur Teknologi Kekayaan Intelektual, Dede Mia Yusanti, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemahaman teknologi informasi Kekayaan Intelektual yang kuat dari para pejabat dan operator yang menangani Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Kemenkumham dapat dipastikan akan mempercepat peningkatan pemahaman masyarakat di daerah terkait Kekayaan Intelektual secara benar.
"Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual membangun sistem aplikasi kekayaan intelektual diawali melalui faksmile dengan dengan sistem sederhana e-filing yang dapat diakses kanwil kemenkumham dimana pembayaran PNBP masih melalui rekening ditjen KI yang belum terintegrasi dengan Bank/Pos persepsi dari SIMPONI, kementerian keuangan", ungkap Dede.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi oleh para narasumber dari unit teknis, bagian program pelaporan dan bagian keuangan, serta mitra kerja pengembang aplikasi. (BID. KI)
