PALU – Penggunaan Teknoligi Informasi dan Komunikasi di dalam Sistem Pemerintahan bukan menjadi pilihan, akan tetapi sudah menjadi keharusan. Hal tersebut mampu mendukung Pemerintah baik dari segi Administrasimaupun pelayanan Publik.
SPBE atau E – Government dilaksanakan oleh instansi pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, Efektif Transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kualitas pelayanan public.
Berdasarkan latarbelakang tersebut, Kanwil Kemenkumham Sulteng melalui Divisi Administrasi khususnya Bagian Program dan Humas ikuti kegiatan Webinar oleh Inspektorat Jenderal dengan judul APIP Kawal SPBE, Wujudkan Pelayanan Berkualitas, Selasa, (07/11). Hadir dalam kegiatan tersebut Kabag Program dan Humas, Muhammad Said, Kepala Sub Bagian Humas, RB dan TI, Asman serta Pengelola SPBE Kantor Wilayah, Gerson.
Dalam sambutannya, Inspektur Jenderal Kemenkumham RI, Razilu menyampaikan bahwa Indonesia menempati peringkat ke – 77 dalam survey dua tahunan United Nations (UN) E-Government Survey 2022 yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB). Capaian SPBE tahun ini meneruskan tren positif yang telah diperoleh sejak tahun 2018.
“Di tahun 2023 Kemenkumham menargetkan Nilai Indeks SPBE sebesar 4,20 (Predikat Memuaskan). Guna meraih target tersebut, terdapat 4 (empat) domain yang menjadi indikator dalam evaluasi SPBE, yaitu Kebijakan Internal SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Layanan SPBE,” Ungkapnya.
“Dari keempat domain tersebut, peran dan upaya dari setiap lingkup kementerian sangatlah penting untuk meningkatkan SPBE demi mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance),” ujar Razilu dalam sambutannya.
“Sebagai Insan APIP, Inspektorat Jenderal Kemenkumham memiliki peran penting sebagai salah satu ujung tombak dalam peningkatan kualitas layanan pulbik, terutama menyukseskan penyelenggaraan SPBE di Kemenkumham demi mewujudkan Pemerintahan Indonesia yang berkelas dunia,” pungkasnya.
Acara selanjutnya diisi dengan materi oleh para narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kapusdatin Setjen Kemenkumham, dan Inspektur Wilayah IV Itjen Kemenkumham. (HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)
