PALU – Kakanwil Kemenkumham Sulteng, Budi Argap Situngkir, didampingi Kadiv Pemasyarakatan, Ricky Dwi Biantoro serta Kepala LPKA Palu, Revanda Bangun, hadiri Senam Sehat RRI Maseha Nte Maroa, Minggu, (12/02). Kegiatan tersebut turut dihadiri langsung oleh Kepala LPP RRI, Yusridarto serta para unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Tengah dan Kota Palu.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) Palu dan turut diikuti oleh seluruh elemen masyarakat dan saat itu didominasi oleh para pelajar dari berbagai sekolah di Kota Palu serta beragendakan beragam macam kegiatan dari senam sehat, lomba-lomba anak, hingga pemeran dan bazar dari berbagai pelaku usaha mikro (UMKM). (HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)

#kemenkumhamsulteng

#kumhampasti

POSO – Jumat (10/02), Kanwil Kumham Sulteng bekerja sama dengan Pemda Kab. Poso menyelenggarakan Kegiatan Pembinaan / Pembentukan Kelompok Kadarkum / Desa / Kelurahan Binaan bertempat di Balai Desa Betue, Kec. Lore Peore. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bidang Hukum Kanwil Kumham Sulteng, I Putu Dharmayasa, bersama tim, dan dari Pihak Pemda dihadiri oleh Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Bagian Hukum, Yulin Mowala, yang mewakili Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Poso, serta dari Pihak Desa dihadiri oleh Camat Lore Peore, Evon Lowo, Kepala Desa Betue, Rusmin Balitu, dan Sekretariat Desa, para tokoh agama, serta 35 orang warga Desa.

Kegiatan diawali dengan pemberian sambutan oleh Camat Lore Peore sekaligus sebagai pembuka kegiatan. Evon Lowo dalam sambutannya menyampaikan bahwa Desa Betue menjadi salah satu Desa yang mewakili Kab. Poso untuk dilakukan penilaian sebagai kelompok keluarga sadar hukum (kadarkum), di mana nantinya dilanjutkan dengan ditetapkan sebagai Desa Binaan dalam SK Bupati, dan apabila memenuhi kriteria yang telah ditentukan maka Gubernur akan menetapkan Desa Binaan menjadi Desa Sadar Hukum setelah mendapatkan usul Bupati dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian sambutan oleh Kepala Bidang Hukum Kanwil Kumham Sulteng. I Putu menyampaikan bahwa dalam membangun kesadaran hukum masyarakat tidak hanya bisa dilakukan oleh lembaga formal saja, sehingga dibentuk suatu struktur kelompok masyarakat yang dikenal dengan kelompok kadarkum. “Hal ini sejalan dengan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini yaitu untuk melakukan pembinaan terhadap kelompok kadarkum yang telah ditetapkan oleh Bupati, agar kelompok kadarkum dapat mempengaruhi atau mensosialisasikan kepada lingkungannya, guna membangun masyarakat cerdas hukum, ujar I Putu”. Pada kesempatan ini, materi pembinaan yang akan disampaikan telah dipilih berdasarkan isu yang berkembang di Desa Betue, yaitu mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang akan dibawakan oleh I Putu Dharmayasa, dan juga mengenai implementasi bantuan hukum sesuai UU Bantuan Hukum oleh Patricia Cicilia Maria.

Selanjutnya materi disampaikan oleh I Putu mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimulai dari bentuk KDRT, akibat KDRT, cara melaporkannya, sampai dengan sanksi bagi pelaku KDRT. Kemudian materi yang kedua disampaikan oleh Patricia, bahwa berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang dimaksud pemberian bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi secara cuma-cuma kepada orang/kelompok orang miskin. Sampai dengan saat ini jumlah OBH yang terakreditasi di Kanwil Kumham Sulteng berjumlah 16 OBH di mana salah satunya ada di Kab. Poso. Selain itu juga disampaikan juga mengenai tujuan, ruang lingkup, dan syarat dalam pelaksanaan bantuan hukum. Pada sesi terakhir dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang mendapat partisipasi aktif oleh warga Desa. (BID. HUKUM)

TOLITOLI – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah lakukan kunjungan ke beberapa Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ada di Kabupaten Tolitoli dalam rangka memberikan edukasi dan dorongan untuk pendaftaran merek produk UKM.

Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Herlina, selaku ketua tim dalam kunjungannya menyampaikan mengenai pentingnya mendaftarkan merek dalam dunia usaha, terutama untuk para pelaku UKM.

“Merek itu adalah asset bagi seorang pengusaha, kalau merek tidak kita daftarkan kemudian dipakai orang lain, kita sudah tidak bisa mengakui merek tersebut meskipun kita yang terlebih dahulu menggunakannya untuk berdagang. Oleh karenanya, jangan sampai kita terlambat mendaftarkan merek dagang kita. Seperti kata bijak yang dikatakan pepatah, penyesalan tanpa adanya tindakan, hanya akan membuat kita akan lebih bertambah menyesal”, ungkap Herlina.

Lebih lanjut, Herlina mengatakan bahwa dirinya bersama tim siap memberikan pendampingan dalam permohonan merek bagi UKM yang ada di Kabupaten Tolitoli.

“Kami dari Kantor Wilayah siap melayani baik dalam bentuk konsultasi maupun pendampingan pengajuan permohonan Merek UKM Bapak/Ibu disini”, pungkas Herlina. (BID. YANKUM)

JAKARTA - Kanwil Kemenkumham Sulteng Ikuti Kegiatan Supervisi Usulan Belanja Modal dan Belanja Sewa Tahun Anggaran 2023 dan 2024 serta supervisi LKjIP tahun 2022 pada Kantor Wilayah dan UPT yang Diselenggarakan oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.

Kegiatan diselenggarakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jl. Raya Gandul No.4, Gandul, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat. pada  tanggal 05 februari s/d 17 Maret 2023 yang diikuti oleh 33 Kantor Wilayah dalam beberapa tahapan waktu pelaksanaan, dan Kanwil Sulawesi Tengah Berada pada tahap pertama kegiatan Bersama beberapa kantor wilayah lainnya, yaitu Kanwil D.I.Y Djogjakarta, Kanwil Kepulauan Riau, Kanwil Gorontalo, Kanwil Maluku dan Kanwil Papua Barat.

Masing-masing Kantor Wilayah diwakili oleh 5 (lima) orang Pejabat/Pegawai yang terdiri dari 2 (dua) orang yang menangani bidang Perencanaan, 2 (dua) orang yang menangani bidang Pelaporan dan 1 (satu) orang yang mengelola BMN.

Setelah mengikuti kegiatan tersebut dapat dipastikan Kantor Wilayah Sulawesi Tengah mendapatkan Alokasi Anggaran Tambahan di Tahun 2023 dan Nilai SAKIP Kantor Wilayah Sulawesi Tengah Memperoleh Predikat A (Baik). (HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)