Banggai – Pada hari Rabu, (08/02) Bertempat di Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, I Nyoman Sukamayasa bersama Jajaran tengah melaksanakan Kegiatan Pendampingan Permohonan Indikasi Geografis di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, yang mana dalam kesempatan tersebut Tim disambut langsung oleh Ketua DPRD Komisi III DPD Kab Bangkep,Kepala Kepala Bidang Perkebunan, Nico Machaveli selaku Perwakilan Kepala Dinas Pertanian Kab. Bangkep,Ketua Paguyuban Komunitas Ubi Temondo, serta Tokoh Masyarakat setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual dan tim menjelaskan secara langsung terkait beberapa ketentuan mendasar yang sangat penting dalam mendaftarkan Kekayaan Intelektual yang mana menurutnya perlu memperhatikan beberapa hal diantaranya, Kelengkapan berkas serta Deskripsi Indikasi Geografis yang mana perlu di atur dengan sebaik – baiknya.
Dalam hal ini Ketua Paguyuban Komunitas Ubi Temondo,Ilham menyampaikan bahwa dalam kelengkapan berkas masih terdapat berkas yang sedang dalam proses persetujuan terkait SK yang akan diterbitkan oleh Bupati Bangkep. Lebih lanjut ia juga menyampaikan bahwa terdapat sinergitas oleh semua pihak baik dari Kemenkumham,Pemda maupun Paguyuban Komunitas Ubi Tomondo.

Senada dengan hal diatas, Ketua DPD Komisi III Kab. Banggai juga menyampaikan dukungan terhadap Pendaftaran Indikasi Geografis tersebut dan menyatakan kesiapan apabila terdapat beberapa hal yang dapat dirinya bantu.

Sementara itu dalam kesempatan tersebut juga dilakukan Zoom bersama Tim Ahli DJKI yang mana dalam hal tersebut memberi berbagai masukan terkait Pendaftaran Indikasi Geografis tersebut.

Menutup Koordinasi tersebut Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual berharap agar Pendampingan tersebut dapat menjadi langkah awal dalam menghasilkan Perlindungan Indikasi Geografis terhadap Produk tersebut sehingga dapat memberikan rasa aman dan manfaat bagi pemangku Kepentingan.

PALU – Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Ricky Dwi Biantoro, melakukan kunjungan ke Polda Sulawesi Tengah dalam rangka koordinasi dengan Kabid Humas Polda Sulteng. Rabu, (08/02)

Kegiatan kunjungan tersebut didampingi oleh Kabid Keamanan, Kesehatan, Perawatan, Narapidana/Tahanan dan Pengelolaan Basan dan Barang, Johanis Tangkudung, Kepala Rutan Kelas IIA Palu, Yansen, dan Kepala Rutan Kelas IIB Donggala, Suwandi.

Kunjungan Kadivpas beserta Jajaran disambut langsung oleh Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol. Didik Supranoto dan Kabubdit Penerangan Masyarakat, Kompol Sugeng.

Dalam pertemuan tersebut, Ricky menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya bersama tim yakni dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Kanwil Kemenkumham Sulteng khususnya Divisi Pemasyarakatan dengan Polda Sulteng.

Selain itu, koordinasi tersebut juga dimaksudkan untuk menjalin komunikasi antara Divisi Pemasyarakatan, Ka. UPT dengan Humas Polda Sulteng dalam melakukan evaluasi terkait pemberitaan yang ada di Lapas/Rutan yang ada di Sulawesi Tengah.

Diakhir pertemuan, Ricky berharap agar sinergi antara Kanwil Kemenkumham Sulteng dengan Humas Polda Sulteng dapat terus terjalin sehingga publik dapat memahami sudut pandang organisasi mengenai suatu isu atau permasalahan tertentu. (HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)

#kemenkumhamsulteng

#kumhampasti

PALU - Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulteng, Budi Argap Situngkir, didampingi Kepala LPKA Palu, Revanda Bangun, menjadi narasumber pada Dialog Interaktif terkait Peran Kemenkumham melalui LPKA Palu dalam Mewujudkan Kota Palu Ramah dan Layak Anak yang disiarkan secara live streaming pada program youtube dan siaran radio RRI Palu, Rabu (08/02).

Kegiatan ini merupakan upaya untuk mengedukasi masyarakat terkait peran Kemenkumham Sulteng khususnya LPKA Palu dalam melaksanakan pelayanan dan pembinaan terhadap Anak Binaan. Dalam kegiatan ini dibahas juga terkait isu-isu hangat yang viral di media sosial saat ini.

Kakanwil menyampaikan pentingnya rekan-rekan media untuk menyebarluaskan info valid yang dapat mengedukasi masyarakat. Kepala Kantor RRI Palu, Muh Yusri Darto, sangat mendukung kegiatan ini. Peran positif khususnya pemerintah perlu disebarluaskan agar masyarakat dapat mendukung program-program yang menjadi tugas dan fungsi Kanwil Kemenkumham Sulteng.

Selain mengedukasi masyarakat terkait Peran Kemenkumham melalui LPKA, Kakanwil juga menyampaikan terkait Pelayanan Hukum yang ada di Kantor wilayah seperti Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum, serta Layanan Keimigrasian. (HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)

#kemenkumhamsulteng
#kumhampasti

PALU - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah mengikuti Kegiatan Penyerahan Penghargaan Penyerapan Anggaran Terbaik di Aula KPPN Palu. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi, Raymond J.H Takasenseran, didampingi Kepala Sub Bagian Keuangan, Dyah Ayu Puspitasari. Rabu, (08/02).

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah meraih 3 penghargaan sekaligus dalam katagori Penyerapan IKPA Terbaik PAGU Kecil, yakni sebagai Peringkat 1, 2, dan 3 dengan capaian nilai sempurna (100).

Penghargaan ini merupakan reward dari kerja keras seluruh team Pengelola Keuangan Kantor Wilayah. Prestasi yang diraih tersebut sejalan dengan komitmen mengimplementasikan semangat Resolusi KEMENKUMHAM Tahun 2023 yakni "Mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM semakin PASTI dan BERAKHLAK".

Tentunya dengan capaian tersebut, seluruh satker di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, agar dipacu dan diapresiasi serta terus berinovasi dalam berkarya untuk memberikan pelayanan terbaik dan berkualitas kepada seluruh masyarakat. (HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)