Pembangunan ZI menuju WBK-WBBM merupakan miniatur penerapan reformasi birokrasi di beberapa unit kerja yang bertujuan membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Palu – Bertempat di Ruang Garuda Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, telah diselenggarakan Rapat Pembangunan Zona Integritas dan Pengusulan Satker Menuju WBK/WBBM.

Agenda tersebut membahas mengenai berbagai Kesiapan Kantor Wilayah mulai dari Perencanaan Data Dukung, Peningkatan Layanan Pada Kantor Wilayah, Publikasi Informasi pada Masyarakat, Respon terhadap pengaduan hingga pada Pengembangan Inovasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah.

Lebih lanjut dalam kesempatan tersebut Kepala Kantor Wilayah menyampaikan bahwa untuk mencapai atau meraih Predikat WBBM, memerlukan Komitmen dan semangat bersama dan juga Kantor Wilayah sebagai Pembina harus mampu mengemban tanggung jawab membantu satker untuk mencapai Predikat WBK-WBBM.

Dalam kesempatan tersebut juga, Kepala Divisi Pemasyarakatan menyampaikan bahwa dalam menyampaikan Informasi Publikasi, masyarakat seringkali melihat melalui Media Sosial yang mana hal tersebut menurutnya selalu diperlukan evaluasi dan peningkatan terhadap desain – desain Penyebaran Informasi Publikasi pada masyarakat, terkhususnya Informasi Layanan Masyarakat.

Menutup Acara tersebut Kepala Kantor Wilayah menyampaikan bahwa Perubahan yang diperlukan bukan hanya sekedar pada Peningkatan Layanan dan pembaharuan Inovasi saja, tetapi juga diperlukan Perubahan Mindset pada Jajaran yang berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan diri dan memberikan Pelayanan terbaik pada masyarakat.

“ Apa yang kita Kejar bukan hanya Predikat WBK-WBBM saja, Tetapi Perubahan Mindset untuk terus membangun diri dan Instansi menjadi lebih baik lagi.”

PALU - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kakanwil Kemenkumham Sulteng) didampingi Kepala Divisi Administrasi, Raymond J.H Takasenseran lakukan pengecekan langsung kondisi dan kelayakan Rumah Dinas (Rumdis), Selasa (24/01).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Plt. Kepala Bagian Umum, Abraham Hariyanto, Kepala Subbagian Humas, RB dan TI, Asman, Staff bagian Umum, Andre Paulus. Kakanwil menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk menjaga asset negara.

“Perawatan rumah dinas penting dilakukan untuk memastikan keadaan rumah dinas tetap terjaga dan layak untuk ditempati. Perawatan yang dilakukan menyeluruh pada semua sisi rumah, baik bagian dalam maupun luar rumah,” Ungkap Kakanwil. (HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)

@kemenkumhamri
@argap.situngkir
#kemenkumhamsulteng
#kumhamsulteng

PALU – Bertempat di Ruangan Kepala Kantor Wilayah, Budi Argap Situngkir, seusai melaksanakan Sosialisasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun Anggaran 2023 telah dilaksanakan Sinergitas sekaligus Silaturahmi oleh Kepala Kantor Wilayah bersama Tim Narasumber yang terdiri dari Auditor Madya Inspektorat Wilayah VI, Erbata Sri Muliatini serta Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bagian Pemantauan, Analisis dan Pelaporan Biro Perencanaan, Widi Sutresna.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Kantor Wilayah menyampaikan bahwa Jajaran Kanwil Kemenkumham Sulteng akan menjaga Komitmen bersama sebagai bentuk Akuntabilitas dengan mengimplementasikan dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun Anggaran 2023 sesuai Arahan Tim Narasumber pada Sosialisasi yang dilaksanakan tersebut.

Lebih lanjut Kepala Kantor Wilayah berharap agar Jajaran Kanwil Kemenkumham Sulteng benar-benar dapat memahami dan mengimplementasikan Arahan tersebut dengan sebaik-baiknya dan berharap bahwa Tim Narasumber akan terus mendampingi dalam penyusunan Laporan apabila terdapat beberapa hal yang masih atau kurang dipahami bersama.

(HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)

PALU – Dengan semangat untuk mewujudkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) Ikuti Kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 tingkat Kantor Wilayah, Selasa (24/01).

Bertempat di Aula Kebangsaan kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kadiv Administrasi, Raymond J.H Takasenseran, Kadiv Pemasyarakatan, Ricky Dwi Biantoro, Kadiv Keimigrasian, Syamsul Efendi Sitorus, Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Max Wambrauw, Plt Kepala Bagian Umum, Abraham Hariyanto serta para pengelola Keuangan Kantor Wilayah.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah melakukan pemantauan progress perekaman dokumen dan penyajian transaksi tahun 2022 pada modul – modul aplikasi SAKTI, Serta progress penyusunan Laporan Keuangan Kanwil, Menyususn daftar inventarisasi Masalah (DIM) dan solusi penyelesaiannya, meningkatkan keandalan tata Kelola pelaporan keuangan dan BMN dan Mewujudkan laporan keuangan dan BMN kanwil yang akurat, transparan, dan Akuntabel.

Dilaksanakan selama 5 hari mulai tanggal 24 januari hingga 28 januari 2023, Kepala Biro (Karo) Keuangan, Wisnu Nugroho Dewanto yang membawakan sambutan dari Sekertris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham RI, Andap Budhi Revianto menyampaikan bahwa “Pada tahun ini kita menghadapi tantangan baru yang perlu menjadi atensi bersama yaitu Implementasi Aplikasi SAKTI dan Penerapan TKDN dalam pengadaan Barjas,” Ungkap Wisnu.

“dengan adanya tantangan tersebut diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang transparan, Akurat dan Akuntabel. Pada tahun 2022 kemarin Kemenkumham telah dilakukan pemeriksaan interim atas LK tahun 2022 oleh BPK yang mana ada beberapa persoalan yang perlu menjadi atensi bersama,” Sambungnya.

“Dalam rangka penyelesaian permasalahan – permasalahan tersebut atensi penyusunan LK yaitu Optimalisasi rekonsiliasi internal antara LK dengan laporan BMN serta Extrernal yaitu KPPN dan KPKNL, Teliti dan cermat dalam pengadaan untuk meminimalisir kesalahan penggunaan akun belanja yang berpotensi menjadi temuan pemeriksaan, tingkatkan kepatuhan terhadap undang undangqan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa, kesesuaian pencatatan berdasarkan dokumen sumber dan transaksi yang sesungguhnya, Optimalisasi pemantauan terhadap permasalahan data laporan keuangan secara berkala melalui       SAKTI dan koordinasikan bersama unit unit terkait, Tingkatkan pengawasan berjenjang untuk menghasilkan  laporan keuangan yang akuntabel,” pungkas Wisnu.

“Pada hari ini, selasa 24 Januari 2023 pukul 14:00 WIB, kegiatan rekonsiliasi dan pemutakhiran data laporan keuangan dan BMN kemenkumham RI tahun 2022 tingkat kanwil resmi dibuka, selamat mengikuti kegiatan rekon, selamat bekerja, tetap semangat, semoga kelancaran dan kesuksesan senantiasa mengiringi seitap kegiatan kita,” Tutup Wisnu. (HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)