PALU - Menindaklanjuti Instruksi dari Kepala Biro Keuangan Kemenkumham RI Tanggal 10 Januari 2023 tentang Penyusunan Laporan Keuangan 2022, Kepala Subbagian Keuangan dan BMN, Dyah Ayu Puspitasari, bersama Staff melaksanakan Pra Rekonsiliasi secara Virtual untuk memastikan kesiapan data pada aplikasi Keuangan maupun BMN dan laporan keuangan (SAKTI) dari Unit Satuan Kerja di Jajaran Kanwil Kemenkumham Sulteng. Selasa, (10/01).

Kepala Subbagian Keuangan dan BMN memastikan tidak adanya kekurangan atau kesalahan pada setiap Unit Satuan Kerja dengan cara mengecek satu persatu kelengkapan (to do list) pada Penyusunan Laporan Keuangan. Lebih lanjut, beliau mengingatkan agar apabila terdapat kekurangan harus segera dilengkapi sebelum Rekonsiliasi Wilayah Kemenkumham Sulteng yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2023 mendatang.

Adapun hasil Rekonsiliasi Semester 1 diharapkan dapat menjadi bahan telaah dan evaluasi Laporan Keuangan masing-masing Unit Satuan kerja sehingga Laporan Keuangan pada Semester 2 dan Tahunan lebih relevan. "Sinkronisasi data pada aplikasi sangat penting dilakukan untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang akurat dan akuntabel”, ungkap Ayu.

Sebagai penutup, Kepala Subbagian Keuangan dan BMN mengharapkan seluruh Unit Satuan kerja Kanwil Kemenkumham Sulteng agar menyiapkan dengan baik dan maksimal data pada Aplikasi sebelum Rekonsiliasi Wilayah. Hal tersebut dimaksudkan agar Rekonsiliasi Wilayah tidak memakan waktu yang lama, mengingat Rekonsiliasi Unit Eselon 1 akan dilaksanakan pada akhir Januari 2023. (HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)

PALU – Divisi Administrasi Bagian Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah melaksanakan Rapat Pembahasan DIPA Tahun 2023 dan Target Kinerja 2023 bertempat di Aula Kebangsaan Kantor Wilayah. Senin, (09/01)

Kegiatan rapat dipimpin langsung Kepala Divisi Administrasi, Raymond J.H. Takasenseran, didampingi Plt. Kepala Bagian Umum sekaligus Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga, Abraham Hariyanto, dan Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN, Dyah Ayu Puspitasari, serta diikuti seluruh Staff Bagian Umum.

Rapat tersebut dibuka oleh Kepala Divisi Administrasi dengan agenda rapat membahas tentang Dipa dan Target Kinerja tahun 2023 serta rencana pelaksanaannya. Beliau juga mengingatkan untuk melaksanakan Rencana Kerja Tahun 2023 dengan baik, termasuk tentang sosialisasi pengisian SKP, IKPA, dan Program-program lain baik dari Sub Bidang Keuangan maupun Kepegawaian.

"Pertahankan kinerja, lakukan perbaikan-perbaikan untuk memaksilkan pencapaian Target di Tahun 2023. Apa yang kita raih di Tahun 2022 tentang Penyerapan Anggaran harus dipertahankan dan lebih dimaksimalkan lagi", ungkap Raymond.

Sebagai Penutup, Kepala Divisi Administrasi juga menyampaikan pentingnya koordinasi dengan Operator di Pusat jika ada kendala atau hal-hal yang belum dipahami. (HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)

PALU - Dalam rangka melaksanakan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) serta untuk meningkatkan nilai Kinerja Anggaran Kemenkumham pada aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan) Tahun 2023, Kepala Subbagian Program dan Pelaporan, Verra Veronika, didampingi oleh Staff Subbagian Program dan Pelaporan melaksanakan sosialisasi Pengisian pada aplikasi SMART DJA bertempat di Aula Kebangsaan Kantor Wilayah Kemenkumham Sulteng. Senin, (09/01)

Sosialisasi tersebut diikuti oleh seluruh Unit Satuan Kerja Kantor Wilayah Kemenkumham Sulteng. Adapun tujuan dilakukannya sosialisasi tersebut adalah untuk mengoptimalkan pengisian Aplikasi SMART DJA pada Jajaran Kanwil Kemenkumham Sulteng. Selain itu, juga diharapkan agar mampu memberikan semangat kepada seluruh Unit Satuan Kerja untuk lebih memahami pentingnya peran pengelola keuangan khususnya dalam hal pelaporan melalui cara penginputan data pada Aplikasi SMART DJA.

Tak lupa Kasubbag Program dan pelaporan bersama team mengingatkan Operator SMART DJA setiap Unit Satuan Kerja untuk selalu Update data pada Aplikasi. Beliau juga menegaskan pentingnya fungsi Kantor Wilayah dan Satuan Kerja dalam memberikan kontribusi pada Kementerian, dimana pengisian aplikasi SMART sangat berpengaruh pada nilai kinerja Unit Eselon I masing-masing. Tinggi rendahnya nilai SMART pada Kanwil dan Satuan Kerja akan mempengaruhi nilai SMART tingkat Eselon I Kementerian.

Dengan menggunakan aplikasi SMART diharapkan akan lebih cepat dan akurat memonitor data keuangan dan membuat laporan secara berjenjang dengan lebih cepat dan akurat karena menggunakan sistem terpusat. (HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)

Kementerian Hukum dan HAM RI

#kemenkumhamsulteng

#kumhampasti

PALU – Bertempat di Ruang Garuda, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Budi Argap Situngkir, Melantik dan Mengambil Sumpah Jabatan 2 (dua) Orang Pejabat Notaris Provinsi Sulawesi Tengah dan 1 (satu) Orang Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Palu. Senin, (09/01). Adapun dua orang Pejabat Notaris yang dilantik yakni Azwar yang diangkat dalam jabatan Notaris Kabupaten Toli-Toli dan Fadel Abdullah dalam Jabatan Notaris Kota Palu. Sedangkan untuk satu orang anggota MPDN yakni a.n. Mangatas Nadeak.

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah turut dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi, Raymond J.H. Takasenseran, Kepala Divisi Keimigrasian, Syamsul Efendi Sitorus, Pejabat Administrator, dan para Pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulteng.

Dalam sambutannya, Kakanwil menyampaikan bahwa Notaris merupakan profesi yang rentan mendapatkan masalah karena kewenangannya dalam membuat akta autentik.

“Pengingkaran sering dilakukan oleh para pihak dalam proses penyelesaian sebuah akta autentik baik terhadap penandatanganan akta maupun terhadap isi perjanjian. Peristiwa ini menempatkan notaris terjerumus dalam sengketa hukum”, ungkap Budi.

Lebih lanjut, Kakanwil menyampaikan oleh karenanya diperlukan sebuah langkah preventif secara komprehensif agar Notaris tidak lagi terjerumus dalam sengketa hukum.

“Diharapkan bagi notaris untuk lebih teliti dan mawas diri dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik”, ungkap Kakanwil.

Menutup sambutannya, Kakanwil berpesan kepada Notaris dan anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Palu yang telah dilantik untuk terus meningkatkan kinerja dalam hal pembinaan Notaris.

“Sebab dengan maksimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Pengawas Daerah maka salah satu outputnya adalah semakin meningkatnya pelayanan prima Notaris dan tentunya pasti akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi”, pungkas Kakanwil.

(HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)