PALU_Kemah Bakti Pramuka, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) dorong prestasi Anak Binaan atau Anak Berhadapan Hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu, Jum’at, (15/12/2023).

Hal tersebut ditegaskan guna mendukung proses tumbuh kembang seluruh ABH di LPKA Palu guna meraih berbagai prestasi, khususnya dalam dunia kepanduan yang pembinaannya sendiri bekerja sama langsung dengan Kwartir Cabang (Kwarcab) Kota Palu.

“Yaa, ini menjadi komitmen kita agar anak-anak kita dapat meraih prestasinya,” jelas Irpan, Kepala Bidang Pembinaan Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sulteng.

Irpan yang diketahui sebelumnya menjabat sebagai Kepala LPKA Palu, yang juga merupakan pencetus awal mulanya Gugus Depan Pangkalan Pramuka LPKA Palu mengungkapkan apresiasinya atas keseriusan ABH dalam menjalani pembinaan sehingga dapat menoreh prestasi hingga ke tingkat nasional.

“Bangga! tentunya keaktifan kepramukaan ini membuktikan bahwa fungsi pemasyarakatan berjalan baik dan lancar, kita terus mendorong agar prestasi terus diraih, kita hentikan stigma negatif masyarakat, kalau anak yang berhadapan hukum itu tidak bisa berprestasi, mereka juga bisa,” tambahnya.

Didampingi oleh pejabat pengawas pada Divisi Pemasyarakatan, serta Kepala Seksi Pembinaan LPKA Palu, Ida Bagus, Irpan pun meninjau langsung proses kemah bakti pramuka yang dipusatkan di Bumi Perkemahan Kawatuna, yang saat itu diikuti oleh berbagai komunitas pemuda di Kota Palu.

Berbagai agenda kegiatan pun diikuti oleh para ABH LPKA Palu yang bukan hanya menambah wawasan keilmuannya. Namun, turut menguatkan eksistensi dari seluruh ABH dalam bersosialisasi bersama para pemuda di Kota Palu. Hal tersebut tentu sangatlah baik guna mendukung suksesnya proses reintegrasi sosial bagi mereka.

“Ada 8 orang anak, tentunya hal ini telah melalui berbagai pemenuhan persyaratan pengeluarannya, dalam mendampingi pun kita tidak menujukan identitas, ini semua adalah untuk memenuhi hak-hak mereka semua. Kami juga sangat senang, bahwa anak-anak kita dapat bersosialisasi baik bersama pemuda lainnya,” tutup Ida Bagus.

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG

PALU - Jumat (15/12) Mendekati perayaan Hari Natal Tahun 2023, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah mengadakan Rapat Panitia Natal. Kegiatan tersebut dipimpin oleh ketua panitia yaitu Kepala LPKA Palu, Revanda Bangun.

Dilaksanakan pada Bangsal Garuda Kantor Wilayah, Revanda menyampaikan agar mempersiapkan segala halnya dengan baik, selain itu ia juga menyampaikan agar pantia lainnya melakukan koordinasi dengan semua stakeholder yang terkait.

"Dengan kerja sama yang baik, kegiatan juga pasti berjalan dengan baik, karena kegiatan ini untuk kita bersama," Ungkapnya.

Dalam rapat ini juga membahas seluruh persiapan panitia perayaan Hari Natal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah Tahun 2023 mulai dari sarana dan prasarana, dana, dan akomodasi serta waktu pelaksanaan.

Revanda berharap, perayaan Natal Tahun 2023 di Kantor Wilayah Kemenkumham Sulteng dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Ia juga berharap, kegiatan tersebut dapat menjadi sarana untuk mempererat tali persaudaraan antar umat di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Sulteng.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh seluruh panitia perayaan Hari Natal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulteng Tahun 2023 baik dari Kantor Wilayah maupun dari Satuan Kerja Kanwil Kemenkumham Sulteng. (HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)

PALU – Bersama Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkumham RI, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) gelar Pendampingan Penyusunan LKjIP di Jajaran Kanwil Kemenkumham Sulteng, Jumat (15/12).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Bagian Program dan Humas, Muhammad Said, Selaku Pengendali Teknis Tim Inspektorat Jenderal, Erbata Sri Muliatini dan jajaran, beserta operator pengelola LKjIP Kantor  Wilayah yang hadir langsung dan Unit Pelaksana Teknis Kemenkumham yang mengikuti secara virtual.

Membuka kegiatan, Muhammad said bertujuan untuk memastikan laporan kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kemenkumham Kalsel disusun secara akuntabel dan tepat waktu. Selain itu ia juga menyampaikan bahwa pentingnya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas.

Lebih lanjut, Erbata Sri Muliatini menyatakan bahwa kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas laporan kinerja instansi pemerintah, sehingga masyarakat memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap kinerja Kemenkumham Sulawesi Tengah.

“Kami berharap kegiatan ini tidak sekedar kegiatan yang berakhir dalam pemberitaan selanjutnya tenggelam tidak berproses, tetapi diharapkan menjadi momen penting dalam mewujudkan resolusi yang ingin dicapai,” Ungkapnya.

Kegiatan dilanjutkan pemaparan oleh tim Inspektorat Jenderal selaku pengendali teknis menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LKjIP, dimana LKjIP harus disusun berdasarkan data dan informasi yang valid dan akurat, juga disusun secara sistematis dan komprehensif, serta dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Setelah pendampingan ini juga tim dari Inspektorat Jenderal juga berharap adanya pendampingan dan sosialisasi ke satuan kerja sehingga adanya persamaan dalam penyusunan LKjIP dan tidak ada lagi yang berbeda. (HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)

PALU_Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) lakukan monitoring dan evaluasi (Monev) ke Dinas Kebudayaan Provinsi Sulteng terkait pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KI Komunal), Jum’at, (15/12/2023).

Dalam kunjungan tersebut, Kanwil Kemenkumham Sulteng yang diwakili oleh Operator Permohonan KI Beldy beserta tim dan disambut oleh Kepala Disbud Sulteng, Andi Kamal Lembah di Ruang Kerjanya.

Menaungi berbagai macam KI Komunal di wilayah Sulawesi Tengah, Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah sendiri akan melakukan inventarisir kembali KI Komunal yang belum tercatat untuk dapat dilakukan pencatatan pada awal tahun depan.

Hal itu pun menjadi perhatian antara kedua pihak agar dapat dilakukan pencatatan untuk semua KI Komunal yang ada di wilayah sulawesi tengah.

“Kami berterima kasih atas komitmen dan dukungan yang diberikan oleh Disbud, tentunya kita berharap agar sama seperti tahun ini, di tahun 2024 pun akan banyak pencatatan Kekayaan Intelektual yang kita lakukan bersama,” jelas Beldy.

Diketahui, sepanjang tahun 2023, tercatat sebanyak 12 KI Komunal telah tercatat sebagai inventarisasi Kekayaan Intelektual, hal itu pun, kata Beldy akan terus ditingkatkan di tahun depan.

“Ada 12 KI Komunal yang dicatat di 2023 ini, tentu kami berharap agar tahun depan lebih banyak lagi,” tambahnya.

Sementara itu, Andi Kamal pun berharap agar proses kelengkapan persyaratannya dapat segera terpenuhi, ia juga bertekad akan terus mendukung pencatatan KI komunal yang ada di wilayah Sulawesi Tengah.

“Kita akan terus saling mendukung suksesnya perlindungan kekayaan intelektual atas aset daerah kita,” imbuhnya.

Diakhir kunjungannya, Beldy pun menguraikan akan terus meningkatkan intensitas kerjasama dengan instansi terkait khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, mengingat kondisi geografis Sulawesi Tengah yang luas dan masih banyaknya KI komunal yang mesti dicatatkan.

“Ada beberapa yang jadi target kami, semoga saja bisa terealisasi cepat,” tutup Beldy.

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG