PALU_Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) gelar simulasi tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) tahapan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2023 di Stadion Gawalise, Sabtu, (9/12/2023) sore.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Sulteng, Hermansyah Siregar yang saat itu turut didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi Raymond JH. Takasenseran selaku Ketua Panitia Daerah, dan Kepala Divisi Keimigrasian Arief Hazairin selaku Ketua Koordinator tes SKB CPNS 2023 serta perwakilan Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Inspektorat Kemenkumham dan perwakilan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah.

Dalam kesempatan tersebut, sama seperti tahapan sebelumnya, Kakanwil Hermansyah menguraikan bahwa pelaksanaan seleksi SKB juga mesti terlaksana dengan sebaik-baiknya, dengan menghasilkan hasil kegiatan yang bernilai akuntabilitas dan transparansi tinggi.

Ia pun menjelaskan bahwa seperti ketentuan yang telah ditetapkan, pada proses penilaian setiap sesi tes, menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian serta dibantu pengawasan oleh inspektorat jenderal Kemenkumham. Ia pun mengapresiasi serta mengajak seluruh panitia dapat bergandengan tangan dalam menyukseskan seleksi SKB tersebut.

“Mari kita bergandengan untuk menyukseskan kegiatan ini agar menghasilkan hasil yang akuntabel dan transparan, itu harus kita jaga dengan sebaik-baiknya agar kita mendapatkan sumber daya manusia yang benar-benar baik,” jelas Kakanwil.

Meninjau langsung setiap area tes kesamaptaan tersebut, Kakanwil pun memastikan sarana penunjang telah terstandarisasi. Guna memastikan transparansi hasil tes, pihaknya akan menyiapkan berbagai komponen penunjang teknologi lainnya serta membuka ruang seluas-luasnya kepada para peserta dalam mengajukan aduan.

“Para penilai akan dibantu juga kamera pemantau, setiap hasil akan tersimpan dengan baik, para peserta pun akan langsung melihat hasilnya, jadi tentu sangat minim terjadinya kecurangan,” tambahnya.

Diketahui, tahapan seleksi CPNS 2023 sendiri telah memasuki tahapan SKB yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2023 besok di Stadion Gawalise Palu, seleksi itu akan diawali dengan seleksi kesamaptaan, para peserta akan diberikan ujian berupa tahapan lari 12 menit, pull up, sit up, push up hingga suttle run.

“Ada 54 peserta yang akan mengikuti SKB besok, semoga semuanya berjalan lancar,” pungkasnya.
HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi RKT RB 2023 di hotel Harper Yogyakarta selama 5 Hari (4-8 Desember 2024) 

Kegiatan dihadiri oleh Auditor Utama, Kepala Biro Perencanaan, Inspektur Wilayah II, serta Para Kepala Divisi Administrasi di 33 Kantor Wilayah.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan pembahasan konsep Rencana Aksi RKT RB Tahun 2024.

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Lucky Agung Binarto, sebelum menutup kegiatan menekankan perlunya adanya persepsi yang sama kepada seluruh jajaran dalam melaksanakan Roadmap Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi.

Staf Ahli Bidang Ekonomi meminta kepada Kepala Divisi Administrasi sebagai pembina Reformasi Birokrasi di Wilayah untuk dapat melaksanakan dan pengendalian terhadap rencana kerja tahunan reformasi birokrasi pada lingkungan dan satuan kerja dibawahnya.

Diakhir sambutannya, Staf Ahli Bidang Ekonomi menyampaikan apresiasi kepada Kantor Wilayah dan UPT yang telah melaksanakan pemenuhan data dukung RKT RB secara Optimal.

Kepala Biro Perencanaan,Ida Asep Somara, memberikan penjelasan lebih lanjut menegaskan kepada jajaran untuk melakukan evaluasi secara berkala guna mewujudkan Reformasi Birokrasi yang berkelanjutan.

“kami akan memberikan apresiasi kepada 3 besar yang terbaik atas pemenuhan data dukung RKT RB pada tingkat Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis” ungkapnya.

Selain memberikan apresiasi terkait pemenuhan data dukung RKT RB, Sekretariat Jenderal Kemenkumham juga akan membuat reward dan punishment terkait predikat WBK/WBBM.

“Satker yang mendapatkan predikat akan diberikan insentif, dan yang dicabut predikatnya akan diberikan punishment yaitu dikurangi 1 tingkat grade tunjangan kinerjanya” ujarnya.

Sementara itu, Inspektur Wilayah II, Lilik Sujandi, menyampaikan bahwa dari hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi pemenuhan data dukung pada 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah tercapai 100%, dan pemenuhan data dukung pada Unit Pelaksana Teknis mencapai 98,1%. Lilik Sujandi berharap seluruh jajaran baik Unit Eselon I, Kantor Wilayah, Unit Pelaksana Teknis dapat melaksanakan tindak lanjut evaluasi tata kelola pengendalian pemenuhan data dukung tahun 2024.

Kepala Divisi Administrasi, Raymond, menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kanwil Kemenkumham Sulteng dan seluruh Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulteng yang telah bekerja maksimal dalam pemenuhan data dukung . 

Semangat ini tidak hanya mencerminkan keunggulan kinerja, tetapi juga menjadi pilar dalam mendorong kemajuan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik,tutupnya.

PALU_Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) ikuti pelaksanaan Expose konsep standar barang standar kebutuhan (SBSK) Kemenkumham, Jum’at, (8/12/2023).

Digelar secara hybrid, kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Biro BMN dan Pengadaan Barang dan jasa, serta turut diikuti oleh Kepala Biro Keuangan, Perencanaan, pimpinan tinggi direktorat jenderal pemasyarakatan dan keimigrasian serta seluruh Kantor Wilayah di Indonesia.

Kegiatan tersebut dilaksanakan guna membahas terkait expose konsep SBSK berupa sarana dan prasaran serta persediaan pada satuan kerja, penyusunan SBSK sesuai fungsi Orta, penyesuaian sarpras di satker sesuai dengan draft SBSK hingga pencatatan barang-barang teknis yang berfungsi khusus dilingkungan Kemenkumham RI.

Kanwil Kemenkumham Sulteng diwakili oleh Kepala Bagian Umum, Muhammad Wahab Marawali, Kepala Subbagian (Kasubag) Kepegawaian, Abraham, Kasubag Keuangan, Dyah Ayu Puspitasari, mereka mengikuti di Aula Kebangsaan Kanwil.

Melalui kegiatan itu, Kanwil Kemenkumham Sulteng pun berkomitmen untuk menyiapkan konsep draft SBSK yang lebih baik dengan intens melakukan pembahasan dan evaluasi.

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG

PALU_Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kakanwil Kemenkumham Sulteng), Hermansyah Siregar resmi menjabat sebagai ketua Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan Majelis Pengawas Notaris (MPW) Sulawesi Tengah, Jum’at, (8/12/20223).

Penetapan tersebut dihasilkan saat seluruh pengurus MKN-MPW yang merupakan unsur Pemerintahan, Akademisi maupun Notaris mengadakan musyawarah untuk mufakat pemilihan Ketua MKN Periode 2022-2023 dan MPW Periode 2021-2024 yang diadakan melalui virtual meeting.

Membuka kegiatan tersebut, Herlina selaku Pelaksana Harian Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang juga anggota dari Majelis Pengurus Daerah menerangkan bahwa pemilihan ketua MKN dan MPW adalah hal penting dalam menunjang kinerja para notaris.

“Ini adalah hal yang paling penting, bagaimana peran ketua sangatlah penting agar kita dapat berkoordinasi dan bersinergi baik dengan MKN dan MPW,” jelas Herlina.

Sementara itu, setelah resmi dilantik sebagai anggota MKN-MPW pengganti antar waktu pada tanggal 29 November kemarin, Kakanwil Hermansyah pun menilai bahwa pemilihan ketua tersebut mesti dilakukan secara musyawarah sehingga menghasilkan ketua yang dipilih oleh seluruh pengurus, kata beliau, tidak ada intervensi dalam pemilihan.

“Tidak ada intervensi dalam pemilihan ini, baik dari unsur pemerintah, akademisi maupun notaris,” tegas Kakanwil Hermansyah.

Seluruh pengurus pun mengadakan pemilihan secara langsung dan menghasilkan bahwa seluruh pengurus memilih bahwa Hermansyah Siregar dapat diberikan amanah sebagai ketua MKN-MPW Sulawesi Tengah.

“Kami sepakat bahwa Bapak Hermansyah layak menjadi ketua, pastinya kita akan mendukung secara penuh agar apa yang kita harapkan MKN-MPW ini dapat lebih baik lagi,” urai Farid dari unsur Notaris.

Kakanwil Hermansyah pun mengaku terharu atas penetapan tersebut, ia menerima amanah tersebut dan juga mengajak agar seluruh pengurus MKN-MPW dapat bersinergi bersama, khususnya meningkatkan pengawasan terhadap notaris.

“Kami menerima amanah ini, kami berharap agar kita semua dapat bersinergi lebih baik lagi. Tentu ada hal-hal yang harus kita pertahankan, dan pastinya ada hal-hal yang mesti kita benahi bersama,” pungkas Kakanwil.

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG