PALU_Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) menggelar rapat evaluasi pelaksanaan bantuan hukum, Kamis, (7/12/2023) siang.

Digelar di Aula Merah Putih Kanwil, rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Sulteng, Hermansyah Siregar serta turut dihadiri oleh Pelaksana Harian Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Herlina, para pejabat administrator, dan para staf bidang hukum.

Rapat tersebut membahas berbagai hal terkait pelaksanaan tugas bantuan hukum yang terus digaungkan oleh Kanwil Kemenkumham Sulteng disetiap wilayah sepanjang tahun 2023, berbagai permasalahan hingga penyelesaian masalah menjadi pembahasan saat itu.

Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil meminta agar seluruh pemangku kepentingan dapat mengoptimalkan tugas pengendalian dan pengawasan pada pelaksanaan bantuan hukum dengan memastikan bahwa penerimanya tepat sasaran.

“Selain terus meningkatkan proses penjaringan organisasi bantuan hukum (OBH), kita juga mesti mengoptimalkan pengendalian pengawasan pelaksanaan bantuan hukum dari OBH kepada orang/masyarakat miskin,” jelas Kakanwil Hermansyah.

Diketahui, Kanwil Kemenkumham Sulteng telah melaksanakan penjaringan OBH dari tahun 2022-2024 dan telah terakreditas ada sebanyak 16 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang meliputi, wilayah Kota Palu sebanyak 9 OBH, Kabupaten Poso sebanyak 1 OBH, Kabupaten Tojo Una-Una sebanyak 1 OBH, Kabupaten Buol 1 OBH, Kabupaten Banggai 1 OBH, Kabupaten Donggala 1 OBH, Kabupaten Toli-Toli 1 OBH dan Kabupaten Parigi 1 OBH.

“Semoga saja kedepan dapat lebih meningkatkan lagi penjaringan dan akreditasi dari OBH, kami harap agar kita semua dapat terus meningkatkan layanan bantuan hukum kita,” pungkasnya.

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG

PALU_Komitmen berantas tindak pidana korupsi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kakanwil Kemenkumham Sulteng), Hermansyah Siregar dukung peran dan penguatan fungsi dan sinergitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam memajukan daerah, Kamis, (7/12/2023) pagi.

Hal itu, ia tegaskan saat menghadiri kegiatan sosialisasi penguatan APIP dan Sinergitas APH yang digelar oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah di Hotel Best Western Palu.

Menurutnya, peran APIP serta sinergitas APH dalam pemberantasan korupsi sangatlah penting, ia mengapresiasi atas komitmen Pemrov Sulteng untuk menjadikan daerah yang bersih dari korupsi.

“Kita komitmen bersama Pemprov Sulteng, korupsi adalah musuh kita bersama, apalagi dalam penyelenggara negara yang memiliki tanggung jawab dalam pelayanan publik. Tentu, kita mendukung atas penguatan APIP untuk menjalankan tugas secara setegas-tegasnya,” terang Kakanwil Hermansyah.

Kegiatan itu sendiri, dibuka secara langsung oleh Gubernur Sulteng, H. Rusdy Mastura, serta turut dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan para Bupati/Walikota Se-Sulawesi Tengah.

H. Rusdy Mastura menyebutkan bahwa kegiatan tersebut adalah untuk menguatkan peran dari APIP dalam meningkatkan profesionalitas dan komitmen untuk membangun daerah menjadi lebih maju yang ditandai dengan bersihnya dari tindak pidana korupsi.

“Mari kita meningkatkan profesionalitas dan komitmen yang kuat untuk membawa sulawesi tengah dapat lebih maju dengan tidak adanya kasus korupsi, ini menjadi tugas kita bersama,” ujar Gubernur yang kerap disapa Cudy tersebut.

Ia pun berharap agar Inspektorat Daerah Sulawesi Tengah bersama para APH dapat bersinergi dengan sebaik-baiknya. Ketegasan dalam pengawasan atensinya.

“Kepada Inspektorat dan APH, jangan ragu-ragu untuk menindak tegas perilaku korupsi dan sebagainya, laksanakan tugas pengawasan dengan setegas-tegasnya,” tambahnya.

Kegiatan itupun berjalan dengan atraktif, seluruh peserta secara khidmat mengikuti panel diskusi yang dipimpin oleh berbagai narasumber seperti Wakil Ketua KPK RI, Dr. Johanis Tanak, perwakilan Inspektorat Jenderal Kemendagri, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng, Ketua BPKP Sulteng dan perwakilan Kepolisian Daerah Sulteng.

“Sebelum ditindak, APIP-lah yang menjadi garda terdepan dalam mengantisipasi praktik korupsi. APIP dapat menentukan siapa orang yang dapat disanggah, perannya sangat penting, makanya diskusi ini mesti dicermati dengan baik sehingga dapat menghasilkan kualitas APIP yang lebih mumpuni,” pungkas Wakil Ketua KPK RI.

Humas Kanwil Kemenkumham Sulteng

Jakarta - Memasuki era society 5.0, dimana manusia harus hidup berdampingan dengan dunia teknologi informasi yang sangat modern, menuntut setiap unsur untuk mampu menerapkan seluruh layanan yang berbasis digital. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly meminta kepada para taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim), untuk membekali diri dengan softskill yang baik.

“(Kalian harus) memiliki karakter moral dan karakter kinerja yang unggul dan kompetitif, sehingga terampil ditempatkan di unit kerja manapun sesuai kebutuhan organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham),” ungkap Yasonna saat mewisuda 310 orang lulusan Poltekip dan 295 orang lulusan Poltekim.

Untuk dapat melakukan itu semua, lanjut Yasonna, para taruna ini harus jujur, berintegritas, menguasai teknologi informasi, menguasai bahasa asing, memiliki jiwa melayani yang hospitality, mempunyai networking yang bagus, dan yang terpenting adalah mempunyai iman takwa serta sikap perilaku yang sopan dan berbudi pekerti luhur.

“Ini adalah sesuatu yang tidak boleh tidak, kalian harus lakukan karena dunia modern sekarang ini tidak bisa lagi dilepaskan dari perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat,” tegas Yasonna dalam Sidang Senat Terbuka Wisuda Taruna Poltekip dan Poltekim Angkatan LIV dan Angkatan XXII Tahun 2023.

Kemenkumham sudah bertransformasi dalam sistem manajemen kerjanya dengan menggunakan teknologi informasi. Bahkan Kemenkumham tercatat sebagai salah satu kementerian/lembaga yang mumpuni dalam menggunakan teknologi informasi dengan meraih ranking ketiga dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Sejak awal saya masuk memimpin kementerian ini, saya sudah memprogramkan sejak awal, apa yang saya mulai dengan sebuah buku Birokrasi Digital,” ujar menkumham di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (06/12/2023) siang.

Tak hanya dalam SPBE, banyak perolehan penghargaan lainnya atas inovasi dengan penggunaan teknologi informasi yang digunakan Kemenkumham dalam meningkatkan pelayanan publiknya, seperti dalam pelayanan keimigrasian, pemasyarakatan, pelayanan publik administratif lainnya.

“Melalui bekal ilmu yang saudara peroleh, saudara mampu menjadi bagian dari orang-orang yang melek teknologi, tetapi pada saat yang sama juga mempunyai sistem nilai mengabdi dan melayani kepada masyarakat,” tutupnya.

Untuk diketahui, sejak 2016 Akademi Ilmu Pemasyarakatan dan Akademi Imigrasi dalam program pendidikan Diploma 3 telah bertransformasi menjadi Poltekip dan Poltekim dengan program pendidikan Diploma 4 atau setingkat Sarjana Strata 1. Hingga kini Poltekip memiliki total alumni sejumlah 995 orang, sementara Poltekim dengan rentang waktu yang sama memiliki total alumni sejumlah 957 orang.

PALU_Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Mansia Sulawesi Tengah (Kakanwil Kemenkumham Sulteng) Hermansyah Siregar, mengikuti kegiatan Nonton Bareng (Nobar) bersama Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu di Bioskop XXI Palu Grand Mall yang bekerja sama dengan Nakua Fighting Club (NFC) Palu, Rabu, (6/12/2023) malam.

Bukan hanya sebagai pemenuhan hak rekreasional, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mendukung proses tumbuh kembang dari seluruh Anak Binaan sebutan dari anak yang berhadapan hukum di LPKA Palu.

Didampingi oleh Kepala LPKA Palu, Revanda Bangun, Ketua NFC Palu, Ito Law Putra beserta para pejabat administrator Kanwil dan pejabat struktural LPKA, Kakanwil Hermansyah mengaku sangat terkesan atas kegiatan nobar yang diinisiasi dari kerja sama LPKA Palu dan NFC Palu guna memberikan pembinaan kepada seluruh anak binaan.

“Kita berharap agar sama seperti ini, makin banyak organisasi kemasyarakatan yang mendukung pembinaan kepada anak binaan kita, ini adalah anak kita semua yang mesti kita lindungi bukan sebaliknya,” kata Hermansyah.

Dengan menayangkan film tentang seorang pesulap yang mengejar mimpi menciptakan pabrik coklat ajaibnya, Wonka, Hermansyah pun menilai bahwa kisah tersebut sangat memberi inspirasi bagi seluruh anak binaan guna meraih cita-citanya.

“Tentu ini sangat berkesan, banyak hikmah dan inspirasi didalam filmnya, ini menjadi harapan kami agar anak-anak kita dapat lebih semangat juga meraih cita-citanya,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala LPKA Palu, Revada Bangun menjelaskan bahwa kegiatan nobar tersebut, pihaknya mengeluarkan 8 orang anak binaan yang telah melewati unsur penilaian melalui sidang tim pengamat pemasyarakatan.

Ia pun menerangkan, kerja sama dengan NFC Palu sangat memberi dampak dalam meningkatkan prestasi anak, ia menguraikan bahwa anak binaannya disiapkan untuk mengikuti pertandingan olahraga bela diri pada tingkat daerah hingga nasional.

“Jadi, bukan hanya pramuka saja. Saat ini, kami sedang menyiapkan mereka agar turut serta pada pertandingan didaerah bahkan ke tingkat nasional. Ini menjadi motivasi bagi kami bersama NFC Palu,” urai Kepala LPKA Palu.

Senada, Ketua NFC Palu juga bersyukur atas jalinan kerja sama tersebut, ia menegaskan akan senantiasa turut andil dalam memberikan pembinaan kepada anak binaan.

“Setiap minggunya kami membuka kelas olahraga bela diri bagi mereka, tentu sangat bersyukur atas kerja sama yang benar-benar niat membangun daerah yang kita cintai ini, semoga saja kita bisa menciptakan calon pemimpin bangsa yang baik,” pungkas Ketua NFC Palu.

Humas Kanwil Kemenkumham Sulteng