PALU_Cegah jeratan pinjaman online (Pinjol) ilegal, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) gelar penyuluhan hukum melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Sulteng dan Kepolisian Resort Kota (Polresta) Palu.

Dipusatkan di Kantor Kelurahan Tatura Selatan, kegiatan yang dihadiri oleh berbagai tokoh dan kelompok masyarakat tersebut dipimpin langsung oleh I Putu Dharmayasa selaku Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Sulteng, serta turut dihadiri oleh 2 narasumber dari Ojk Sulawesi Tengah yang diwakili Hendrik Benyamin dan Aipda Sachrial dari Polresta Palu. Rabu, (15/11/2023).

Mengusung tema krusial terkait Pinjol dan Tindak Pidana pada Sektor Keuangan, kegiatan itu pun berlangsung dengan penuh khidmat, para peserta diberikan pemahaman terkait resiko pinjol dan ciri-ciri dari investasi ilegal.

“Ditengah merebaknya kasus terkait Pinjol ini, kita harus terus berhati-hati, mengetahui dan menyebarkan informasi terkait apa saja yang harus kita hindari kepada orang sekitar kita, penyuluhan hukum ini sangatlah penting, kita harus bersatu agar dapat menekan jumlah korban dari jeratan pinjol ini,” buka Kabid Hukum.

Sejak tahun 2017 hingga 2023, catatan mencatat sebanyak 7.345 kasus kegiatan berupa usaha tanpa izin, melibatkan pinjaman online, kegiatan aset kripto, investasi ilegal, dan kegiatan tidak berizin lainnya. Estimasi kerugian yang diderita masyarakat mencapai Rp. 139 triliun.

Hal itu menjadi perhatian serius dari ketiga lembaga tersebut, para narasumber menyoroti beberapa ciri-ciri investasi ilegal, termasuk janji keuntungan tidak wajar, bonus perekrutan anggota baru, memanfaatkan nama besar, klaim tanpa risiko, dan legalitas dari izin berusaha yang tidak jelas.

"Masyarakat harus waspada terhadap iming-iming kemudahan dan kelancaran baik dalam investasi maupun pinjaman. Jangan terjebak oleh janji-janji yang tidak realistis," ungkap Sachrial.

Peserta pun diajak agar sebisa mungkin dapat menghindari hutang. Namun, jika perlu berhutang, haruslah dipertimbangkan secara matang dan dimanfaatkan kepada kegiatan-kegiatan produktif bukan konsumtif.

Sementara itu, Aidpa Sachrial pun turut menekankan pentingnya membaca dan memahami ketentuan perjanjian pinjaman agar tidak terjebak dalam bunga yang tinggi. Selain itu, ia mengimbau untuk melaporkan kegiatan mencurigakan kepada Satuan Tugas Waspada Investasi pada Kantor Ojk Sulawesi Tengah.

“Telisik dulu apa yang akan kita lakukan, perbanyak membaca, kita harus lebih berhati-hati. Namun, kami juga sangat berharap agar masyarakat dapat turut andil untuk melaporkan kegiatan keuangan yang mencurigakan ke Ojk, kami akan tindak setegas-tegasnya,” kata Hendrik.

Kegiatan itu pun berjalan dengan atraktif, para peserta silih berganti mengajukan pertanyaan seperti legalitas Multi-Level Marketing (MLM) hingga koperasi. Melalui kegiatan itu, diharapkan agar masyarakat selalu berhati-hati, mawas diri, dan berkontribusi dalam memerangi kegiatan ilegal di sektor keuangan.

“Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal dalam menciptakan masyarakat yang cerdas dan waspada terhadap risiko keuangan yang merugikan,” tutup Kabid Hukum.

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG

PALU_Usai sukses menyabet penghargaan prestisius pada Anugerah Legislasi Award 2023, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kakanwil Kemenkumham Sulteng), Hermansyah Siregar, beri apresiasi dan minta jajarannya untuk lebih meningkatkan prestasi bersama.

Ungkapkan tersebut ia sampaikan melalui pesan singkatnya yang dibacakan oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Ricky Dwi Biantoro pada pelaksanaan apel pagi. Senin, (27/11/2023). Kakanwil Hermansyah yang saat ini sedang mengikuti kegiatan rapat koordinasi di Jakarta sangat bahagia atas berbagai pencapaian yang ditorehkan oleh jajarannya.

“Bapak Kakanwil menitip pesan atas rasa syukurnya kepada seluruh jajaran yang telah meraih berbagai prestasi yang sangat baik, kolaborasi bersama mesti terus kita tingkatkan, raih berbagai prestasi yang dapat mendukung suksesnya pembangunan nasional,” ucap Kadivpas mewakili.

Lebih lanjut, dalam pesan tersebut, Kadivpas Ricky juga mengingatkan agar seluruh jajaran terus membenahi segala layanan serta memenuhi segala target kinerja yang saat ini telah berada di fase akhir yakni B12.

“Sama seperti pesan Bapak Kakanwil, kita mesti terus bekerja secara optimal. Tidak sibuk sekadar sibuk. Namun mesti menghasilkan pencapaian yang memuaskan, kalau pun ada yang belum optimal, maka dengan bersama-sama, kita harus benahi segera. Dan tentunya, perkuat sinergitas bersama seluruh mitra terkait,” imbuhnya.

Diketahui, sejak bulan Oktober 2023, Kanwil Kemenkumham Sulteng yang dipimpin oleh Hermansyah Siregar telah menorehkan berbagai prestasi baik tingkat nasional maupun daerah, selain meraih peringkat II Nasional Golongan I pada Anugerah Legislasi 2023 kemarin, tercatat prestasi membanggakan juga diraih, seperti meraih 8 penghargaan K1S Award se-Sulawesi Tengah 2023 terkait pengelolaan keuangan, penghargaan pembangunan sistem aplikasi pengawasan oleh Inspektur Jenderal Kemenkumham, penghargaan nilai tertinggi dalam implementasi Pelayanan Publik Berbasis HAM hingga 8 Penghargaan pada KPPN Award Tahun 2023.

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG

Dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif sebagai bentuk Pelayanan Prima pada masyarakat dan juga sebagai bentuk Kehadiran Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Kantor Wilayah tengah melakukan Rapat persiapan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palu yang mana merupakan tindak lanjut dari Aduan yang diberikan oleh masyarakat.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan HAM, Herlina beserta Jajaran dan Tim Sekretaris MPDN Kota Palu.

Berdasarkan hasil Rapat tersebut diambil kesimpulan bahwa tentang Pembuatan Laporan Akta Jual Beli (AJB) tidak sah tersebut tidak didapatkan Pelanggaran Kode Etik dan juga bukan menjadi kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Palu yang mana seharusnya menjadi kewenangan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang berkaitan dengan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sehingga Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Palu akan membalas Surat Masuk tersebut dan merekomendasikan untuk menyurat kembali kepada Badan Pertahanan Nasional (BPN) dikarenakan Aduan ini menyangkut dengan Pembuatan Akta Jual Beli (AJB) yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Palu, 27 November 2023 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah (Sulteng) mengikuti sesi pendampingan dalam penggunaan Dashboard Monitoring aplikasi yang memberikan akses terhadap ketersediaan data elektronik terkait pengajuan permohonan kekayaan intelektual yang dalam kesempatan tersebut diikuti oleh, Plh. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Herlina beserta Jajaran.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan kekayaan intelektual di wilayah tersebut. Dashboard Monitoring tersebut dirancang untuk memberikan informasi secara real-time tentang status permohonan, ketersediaan data, dan perkembangan terkini terkait kekayaan intelektual.

Pendampingan ini dihadiri oleh para petugas Kemenkumham Sulteng yang bertanggung jawab atas pengelolaan kekayaan intelektual. Mereka diberikan pelatihan dan panduan terkait penggunaan Dashboard Monitoring sehingga dapat memanfaatkannya secara optimal. Pelatihan mencakup pemahaman tentang berbagai fitur aplikasi, interpretasi data, dan langkah-langkah yang dapat diambil berdasarkan informasi yang diberikan oleh dashboard.

Selain itu, pihak Kemenkumham juga menjelaskan bahwa Dashboard Monitoring ini akan membantu dalam pemantauan dan evaluasi kinerja, memungkinkan identifikasi area-area yang perlu perbaikan, serta memastikan bahwa semua permohonan kekayaan intelektual ditangani dengan cepat dan sesuai prosedur.

Pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas petugas Kemenkumham Sulteng dalam mengelola data terkait kekayaan intelektual dan mendukung upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan kreativitas di wilayah Sulawesi Tengah.