Dalam rangka memperkuat tata kelola serta meningkatkan integritas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) telah melakukan program penguatan Unit Pengendalian Gratifikasi dan Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagai langkah untuk meningkatkan Integritas pada Jajaran Kanwil Kemenkumham Sulteng.

Hadir pada Kegiatan tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Utama, Sudjonggo, bersama Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Utama, Nugroho, Kepala Divisi Administrasi, Raymond J.H Takasenseran, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Ricky Dwi Biantoro, Plh. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Herlina dan Pejabat Administrasi.

Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Utama, Sudjonggo dalam Arahanya, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya serius bersama – sama untuk mendorong transparansi, kejujuran, dan kebersihan dalam menjalankan tugas di jajaran Kemenkumham.

Unit Pengendalian Gratifikasi diberikan perhatian lebih lanjut untuk mengawasi serta menegakkan kebijakan yang mengatur tentang penerimaan hadiah atau gratifikasi bagi pegawai di lingkungan Kemenkumham Sulteng. Sementara Unit Pemberantasan Pungutan Liar fokus pada memberantas praktik pungli atau pungutan liar yang dapat merugikan masyarakat.

Penguatan ini juga diikuti oleh Seluruh Jajaran Kepala Unit Pelaksana Teknis Kemenkumham Sulawesi Tengah dalam rangka peningkatan kesadaran akan pentingnya etika dan integritas kepada seluruh anggota Kemenkumham Sulteng. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para pegawai tentang pentingnya menjaga integritas serta menghindari praktik-praktik korupsi dalam lingkungan kerja.

Pembimbing Kemasyarakatan Utama, Nugroho  menekankan bahwa integritas dan transparansi merupakan pilar utama dalam membangun sistem kepegawaian yang baik dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Ia juga mengajak seluruh pegawai untuk aktif terlibat dalam menjaga dan meningkatkan tata kelola internal institusi guna mencapai tujuan bersama.

Langkah tersebut merupakan Komitmen bersama Insan Pengayoman dalam menjalankan tugasnya secara profesional serta memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan oleh pegawai Kemenkumham Sulteng berada dalam koridor etika dan integritas yang tinggi.

Diharapkan, melalui penguatan Unit Pengendalian Gratifikasi dan Unit Pemberantasan Pungutan Liar ini, Ditjenpas dapat mewujudkan lingkungan kerja yang lebih bersih, profesional, dan berintegritas, sehingga memberikan kontribusi positif bagi pelayanan kepada masyarakat serta membangun kepercayaan yang kuat dari publik.

Palu, (21/11) 2023 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar rapat kelompok kerja (pokja) tata laksana guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja Kanwil Kemenkumham Sulteng. Rapat tersebut diadakan di Aula Kebangsaan kantor wilayah.

Rapat pokja ini dihadiri oleh Ketua Tim Pokja, Irpan dan Jajaran staf Kanwil Kemenkumham Sulteng, serta melibatkan berbagai unit kerja yang terkait dengan tata laksana internal. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mengevaluasi sistem tata laksana yang sedang berjalan, mengidentifikasi potensi perbaikan, serta merumuskan strategi implementasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Kesempatan tersebut, Ketua Pokja, Irpan, menyampaikan pentingnya sinergi antar Jajaran kerja dalam mencapai tujuan bersama. Beliau menekankan perlunya peningkatan kualitas tata laksana untuk mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Beberapa topik yang dibahas dalam rapat pokja antara lain adalah evaluasi proses kerja, penggunaan teknologi informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan langkah-langkah strategis untuk mengatasi potensi hambatan dalam tata laksana.

Rapat pokja akhir tahun ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk menjadikan Kemenkumham Sulteng sebagai lembaga yang semakin responsif, adaptif, dan mampu memberikan pelayanan hukum yang berkualitas kepada masyarakat. Dengan semangat kerja sama yang tinggi, diharapkan capaian positif dapat terus ditingkatkan, menciptakan dampak positif bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Dan juga Rapat pokja tata laksana Kemenkumham Sulteng ini diharapkan dapat menjadi langkah positif dalam meningkatkan kualitas layanan dan menjadikan instansi ini sebagai contoh bagi kantor wilayah Kemenkumham di daerah lain.

Palu, 15 Januari 2024 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, menggelar kegiatan Analisa Kebutuhan Anggaran sebagai langkah awal dalam perencanaan tahun anggaran 2025. Acara ini diselenggarakan pada hari Senin, (15/11), di Ruang Garuda kantor wilayah.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi, Raymond J.H Takasenseran, Plh. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Herlina dan Pejabat Administrator serta para Pengelola Anggaran dan perwakilan dari berbagai unit kerja Kemenkumham Sulteng, yang turut terlibat dalam menyusun rencana program kerja dan alokasi anggaran untuk tahun mendatang. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat mendukung visi dan misi Kemenkumham Sulteng serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Kepala Divisi Administrasi, Raymond J.H Takasensran, mengungkapkan pentingnya analisis kebutuhan anggaran sebagai landasan untuk menyusun rencana kerja yang realistis dan efektif. Beliau juga menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran sebagai upaya untuk memperkuat integritas lembaga.

Para peserta kegiatan terlibat dalam sesi diskusi intensif untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas dalam berbagai bidang, seperti hukum, pemasyarakatan, administrasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Analisis kebutuhan anggaran ini mencakup aspek-aspek seperti peralatan, Pelayanan, infrastruktur, dan teknologi informasi guna mendukung efisiensi operasional dan peningkatan kualitas pelayanan.

Hasil dari kegiatan Analisa Kebutuhan Anggaran ini akan menjadi dasar bagi tim perencanaan untuk menyusun rancangan anggaran tahun 2025. Proses perencanaan tersebut diharapkan dapat menciptakan strategi alokasi anggaran yang optimal dan responsif terhadap kebutuhan dinamis masyarakat Sulawesi Tengah.

Dengan melibatkan semua pihak terkait dalam proses ini, Kemenkumham Sulteng bertekad untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dialokasikan dapat memberikan dampak positif dan nyata bagi pelayanan publik. Sebagai lembaga pelayanan hukum yang bertanggung jawab, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan tersebut.

PALU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) melalui Sub Bidang Pelayanan KI serahkan Sertifikat Merek Babussalam Tour dan Muslimago bertempat di Menara Babussalam, Jl. Samratulangi Palu. Senin, (20/11)

Sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Herlina, didampingi Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual, I Nyoman Sukamayasa, dan diterima oleh Pimpinan PT. Babussalam, Hi. Ishaq. Adapun 2 (dua) sertifikat yang diserahkan yakni Merek Babussalam Tour & Travel dan Muslimago.

“Saya sangat berterimakasih kepada Tim KI Kanwil Kemenkumham Sulteng yang sudah membantu dalam proses pendaftaran merek”, ungkap Ishaq

Selain itu, dirinya juga mengatakan akan terus mendukung peningkatan pendaftaran merek dengan mendaftarkan merek usaha kuliner yang dimilikinya. Tidak hanya itu, beliau juga akan mengundang Tim KI sebagai narasumber untuk mengedukasi pengusaha kuliner Kota Palu.

Menanggapi hal tersebut, Herlina, sangat mengapresiasi atas antusias dari masyarakat dalam pendaftaran merek. Penyerahan sertifikat ini merupakan bukti nyata komitmen dari Kanwil Kemenkumham Sulteng untuk ikut berkontribusi melindungi Kekayaan Intelektual masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu.

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG