PALU – (15/11) Bertempat Di Hotel Best Western Palu, Kanwil Kemenkumham Sulteng melalui Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) melaksanakan Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang.

Mengusung Tema "PPNS PR SEBAGAI UJUNG TOMBAK PENEGAKAN HUKUM PENATAAN RUANG", Kegiatan tersebut menindaklanjuti undangan Narasumber  dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam Kegiatan ini Kepala Kantor Wilayah yang di wakilkan Oleh Indra DS Gommo membahas tentang Peran Kemenkumham dalam Legalitas PPNS, dalam kegiatan tersebut ada beberapa pertanyaan Terkait PPNS yg ada di Sulawesi Tengah salah satu yang menjadi fokus terkait KTP (Kartu Tanda Penyidik).

Dalam pembahasan tersebut, Kasubid AHU, Indra DS Gommo menyampaikan penting Untuk perpanjang masa aktif kartu PPNS karna dalam penindakan PPNS salah satu syarat adalah PPNS yang aktif.

Diakhir Pembahasan Indra DS gommo mengingatkan kembali PPNS untuk dapat berkonsultasi serta pengajuan secara kolektif melalui Kordinator Pusat masing-masing untuk perpanjangan KTP (Kartu Tanda Penyidik) nantinya, dan sebagai tindak lanjut terkait PPNS di ATR Provinsi Sulawesi Tengah, Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tengah akan mengirimkan surat permintaan data diri PPNS yang difungsikan oleh ATR Prov. Sulawesi Tengah.

Palu-Bertempat di Kantor Kelurahan Tatura Selatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah menyelenggarakan Kegiatan Penyuluhan Hukum Langsung dengan mengangkat tema "Peningkatan Pemahaman Masyarakat Dalam Bidang Transaksi Keuangan".

Tim dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah diterima oleh Ibu Nini selaku Sekretaris Lurah dan sekaligus menyampaikan sambutan yang berisi ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah yang berkenan menyelenggarakan Kegiatan Penyuluhan Hukum di Kelurahan Tatura Selatan yang memberi manfaat besar untuk menambah pemahaman bagi masyarakat khususnya di bidang transaksi keuangan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah diwakili oleh I Putu Dharma yasa selaku Kepala Bidang Hukum memberikan sambutan  sekaligus membuka kegiatan Penyuluhan Hukum yang dalam sambutannya menyampaikan Dampak dari kemajuan teknologi sangat berpengaruh dalam perkembangan teknologi keuangan yang menjadikan segala bentuk transaksi keuangan lebih praktis, cepat dan mudah. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa setiap perkembangan selalu membawa dampak positif dan negatif, begitu juga yang berlaku dengan perkembangan teknologi di bidang transaksi keuangan. Salah satu perkembangan dari teknologi keuangan yang sedang marak dibicarakan adalah layanan keuangan seperti pinjaman online dan investasi digital yang jika dimanfaatkan secara bijak akan membantu dalam kehidupan sehari-hari tetapi akan membawa dampak buruk jika tidak dipahami dengan baik.

Narasumber dari Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan materi dengan judul "Bijak Menyikapi Fasilitas Pinjaman Online" dan dari Kepolisian Resor Kota Palu dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan"

Peserta kegiatan Penyuluhan Hukum yang merupakan masyarakat di wilayah Kelurahan Tatura Selatan sangat antusias dan berpartisipasi aktif dalam jalannya kegiatan dengan berinteraksi pada sesi tanya jawab merespon materi yang disampaikan.

PALU - Pada acara Penganugerahan Kementerian Keuangan Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung pada Gedung Pogombo[15/11], Kakanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Tengah (Sulteng), [Hermansyah Siregar], telah dianugerahi penghargaan atas kontribusinya yang luar biasa dalam mendorong dan mendukung implementasi sistem Satu Pintu di wilayah Sulteng.

Prestasi gemilang tersebut diakui sebagai bagian dari upaya Kemenkumham Sulteng dalam menyediakan layanan publik yang lebih efisien, terpadu, dan berkesinambungan. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas komitmen dan dedikasi Jajaran Kanwil kemenkumham Sulteng dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat proses administrasi terkait keuangan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam Kesempatan tersebut, Hermansyah Siregar menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterima dan berterima kasih kepada Kementerian Keuangan atas dukungan yang diberikan dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Sulawesi Tengah.

Lebih lanjut dalam kesempatan tersebut,
Beliau menyatakan pentingnya kolaborasi antarinstansi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta mempercepat proses administrasi terkait keuangan di daerah tersebut

Penghargaan tersebut menjadi semangat bagi seluruh instansi terkait untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan demi kemajuan daerah.

PALU - perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah ikuti Sidang Tim Pertimbangan Ijin Pengangkatan Anak ( PIPA) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah di Palu Golden Hotel, Rabu ( 15/11). Kegiatan ini dihadiri Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan TI,Irpan yang sekaligus sebagai Anggota Tim PIPA. Didampingi oleh Kasubid Bimbingan dan Pengentasan Anak, Antonius Andry.

Sidang dibuka oleh Sekda Provinsi Sulawesi Tengah Ibu Dra. Novalina Wiswadewa, MM. Dalam sambutannya, Ia menyebut bahwa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatanya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Sebelum ditetapkan oleh pengadilan, tentu ada mekanisme dan syarat yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat (COTA) dalam rangka memastikan bahwa anak berada dalam lingkungan keluarga yang tepat.

Adapun tugas Tim PIPA Daerah, adalah untuk membantu gubernur dan kepala instansi sosial untuk memberikan pertimbangan dalam memberikan izin pengangkatan anak sebelum diajukan ke Pengadilan.

Fokus  adopsi haruslah berorientasi bagi kebahagiaan anak. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan dalam rangka mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Kepolisian, Dinas Dukcapil, Dinas sosial Kementerian Agama Kanwil Sulteng, dan instansi lainnya yang menjadi anggota PIPA serta para Pekerja Sosial dari masing-masing daerah.