PALU – Persiapkan tahap Seleksi Kompetensi Dasar dengan baik, Kanwil Kemenkumham Sulteng lakukan simulasi tahapan seleksi SKD. Hadir memberi arhan dalam kegiatan tersebut, Kadiv Administrasi sekaligus Ketua Panitia Pengadaan CPNS T.A. 2023, Raymond J.H Takasenseran serta seluruh Panitia Seleksi SKD Kanwil Kemenkumham Sulteng.

Selain itu, kegiatan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Biro Kepegawaian Kemenkumham RI. Dalam sambutannya, Raymond menyampaikan bahwa simulasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada seluruh panitia penyelenggara SKD terkait tahapan-tahapan seleksi yang akan dilaksanakan. "Simulasi ini juga bertujuan untuk melatih seluruh panitia telah memiliki gambaran sebelumnya sebelum seleksi SKD dimulai besok," ujar Raymond.

Pada simulasi tersebut, para peserta diberikan gambaran terkait tahapan-tahapan SKD, mulai dari pemeriksaan registrasi berkas dan pemberian PIN peserta, Body Checking, Peserta masuk ruang tunggu steril hingga memasuki ruang ujian.

Dengan selesainya kegiatan ini, maka persiapan Kanwil Kemenkumham Sulteng dalam menghadapi seleksi SKD CPNS Tahun Anggaran 2023 semakin matang. Dengan adanya simulasi ini, diharapkan para peserta seleksi SKD dapat mengikuti seleksi dengan lancar dan sukses. (HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)

PALU - Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor: 180/5928/2023/Bag.Hukum tanggal 02 November 2023 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Peraturan Bupati, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) melaksanakan rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Tolitoli, (08/11).

Rapat ini dilaksanakan di Ruang Rapat Kanwil Kemenkumham Sulteng pada hari Rabu, 08 November 2023. Rapat dibuka oleh Kepala Divisi Administrasi, Raymond J.H Takasenseran. Dalam sambutannya, Raymond menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk dukungan Kanwil Kemenkumham Sulteng kepada Pemerintah Kabupaten Tolitoli dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik dan berkualitas.

"Rapat ini bertujuan untuk memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah Kabupaten Tolitoli terkait Rancangan Peraturan Bupati yang akan disusun," ujar Raymond. Pada rapat tersebut, Tim Pengharmonisasian yang terdiri dari para perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Sulteng memberikan masukan dan saran terkait rumusan dan materi muatan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Tolitoli.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan terkait Ranperbup yaitu Tata Cara Pelaksanaan dan penetausahaan Serta Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Pendididkan Profesi Guru, Progran Transisi PAUD-SD Dan Perencanaan Berbasis Data di Lingkungan Pemerintah Kab Tolitoli Tahun 2023.

Selaku Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Ili Rusliadi menyampaikan terkait beberapa hal yang perlu diperbaiki demi penyempurnaan draft Rancangan Produk Hukum Daerah yang dimaksud. Ia juga menyampaikan bahwa Rapat tersebut bertujuan untuk penyempurnaan substansi, rumusan, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan terhadap Rancangan Peraturan Bupati tersebut.

"Masukan dan saran dari Tim Pengharmonisasian ini sangat bermanfaat bagi kami, karena dapat membantu kami dalam menyempurnakan Rancangan Peraturan Bupati yang akan kami susun," ujar Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli, Mulyadi. (HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)

PALU - Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi pada level meso sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25Tahun2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Pengukuran IRH dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai leading institution kepada seluruh instansi Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pada tanggal 16 - 20 Oktober 2023 tahun 2023 Tim Nasional IRH telah melaksanakanpenilaian awal IRH terhadap 435 instansi pemerintah yang terdiri dari 71 Kementerian / Lembaga dan 364 Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia menggelar Rapat Evaluasi Pelaksanaan IRH pada Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah. Bertempat di Swiss-Belresidence Kalibata, Jl. Raya Kalibata No. 22, Rawajati, Kec. Pancoran, KotaJakarta-Selatan, Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Bidang Hukum, I Putu Dharmayasa serta Kepala Bidang HAM, Mangatas nadeak.

Kegiatan dibuka oleh Y. Ambeg Paramarta selaku Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM. Turut hadir Asep Kurnia selaku Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi menjadi narasumber bersama Dirjen PP. Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi pada level meso sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Pengukuran IRH dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai leading institution kepada seluruh instansi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah/Daerah.

Tim Nasional IRH telah melaksanakan penilaian awal IRH terhadap 435 instansi pemerintah yang terdiri dari 71 Kementerian/Lembaga dan 364 Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, dilakukan penguatan melalui pleno Penilaian IRH. “Dalam usaha mewujudkan regulasi berkualitas dan berintegritas, ditargetkan terlaksananya pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, serta terlaksananya monitoring dan evaluasi pembentukan perancangan peraturan perundang-undangan pada kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah”, ujar Asep N. Mulyana, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.  (HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)

Assalamu'alaikum wr wb.
Info bagi teman-teman yang ikut pendaftaran CPNS di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah Tahun 2023 di Sulawesi Tengah kami tidak MEMUNGUT BIAYA APAPUN....!!! hanya mengingatkan saja HATI-HATI dengan OKNUM yang menjanjikan kelulusan penerimaan CPNS dengan imbalan uang....!!! kami mengharapkan pada masyarakat Sulawesi Tengah untuk dapat melaporkan kepada kami kiranya terdapat OKNUM-OKNUM dalam penerimaan CPNS dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Jln. Dewi Sartika No. 23 Palu
Berdoa dan tetap berusaha.
#No Calo #No Pungli.