PALU_Menerima kunjungan dari para pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2 Palu, Guru Kekayaan Intelektual (RuKi) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) berikan pemahaman tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Rabu, (25/10/2023) pagi.

Bukan hanya sebagai upaya peningkatan pemahaman terhadap pentingnya perlindungan HKI ditengah-tengah masyarakat, kegiatan yang digelar di Ruang Garuda Kanwil tersebut juga menjadi momentum antara Kanwil Kemenkumham Sulteng bersama SMK 2 Palu dalam mendukung program pembelajaran Projek Kreatif dan Kewirausahaan (PKK) kepada para pelajar calon pemimpin bangsa dimasa depan.

“Kami sangat berbahagia atas kunjungan ini, tentunya ini menjadi momentum buat kita bersama bagaimana mengedukasikan seluruh calon pemimpin bangsa kita tentang pentingnya melindungi HKI, kita harus bisa bersama-sama melindungi aset kita, aset daerah kita,” sambut Raymond JH. Takasenseran Kepala Divisi Administrasi di Ruang Garuda Kanwil.

Didampingi para operator RuKi Kanwil, Kadivmin pun menyambut langsung kunjungan dari para pelajar yang didampingi oleh Ibu Dyah selaku guru pembina, dirinya juga berharap agar para pelajar dapat menjadi duta kekayaan intelektual di sekolah dan lingkungan rumahnya.

“Saya berharap adik-adik sekalian dapat memanfaatkan sebaik-baiknya kegiatan pagi ini, kami berharap agar semuanya dapat menjadi duta kekayaan intelektual di sekolahnya bahkan dilingkungan tempat tinggalnya, ajak semua orang agar mau melindungi kekayaan intelektualnya,” tambahnya.

Kegiatan itu pun berjalan dengan atraktif, para RuKi Kanwil memaparkan terkait pengertian dari HKI seperti Merek, Cipta, Indikasi Geografis, Kekayaan Intelektual Komunal, Sirkuit terpadu, hingga tata cara pendaftarannya.

“Ini menjadi muatan materi pembelajaran yang kami berikan, kita ingin para siswa dan siswi kami dapat menerapkan projek-projek usaha yang kreatif dan inovatif, yang tentunya dilindungi HKI,” tutupnya.

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG

PALU_Kota Palu sukses meraih nilai sempurna 100 pada hasil evaluasi pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) periode B08 Tahun 2023, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) terus tingkatkan kerja sama dengan Pemerintah Kota Palu, Selasa, (24/10/2023).

“Sukses, berdasar dari hasil evaluasi panitia tingkat pusat terhadap pelaporan aksi HAM, Kota Palu mendapat nilai 100 atau predikat sempurna, ini akan terus menjadi tugas bersama-sama, baik kami, pemko palu dan segenap masyarakat,” ujar Kepala Subbidang Pemajuan HAM Suzana Eva Silo kepada tim media.

Ada beberapa komponen penilaian yang menjadi bahan serta data dukung pada pelaporan aksi HAM pada B08, salah satunya yakni meningkatkan jangkauan layanan pemberian dokumen kependudukan kepada anak-anak dari kelompok: panti asuhan/sosial, penghayat kepercayaan, minoritas agama dan kelompok masyarakat adat (KMA), anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS), anak berhadapan dengan hukum dan anak luar kawin, yang semuanya menjadi pelaporan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palu.

Komitmen kuat untuk mempertahankan nilai sempurna tersebut, Kasubid Pemajuan HAM Suzana yang didampingi oleh para pelaksana pemajuan HAM pun menyambangi Disdukcapil Kota Palu dan disambut Faisal selaku administrator data base ahli muda di Ruangan Kerjanya.

“Sangat bersyukur bisa mencapai nilai sempurna, pastinya peningkatan layanan kependudukan dan pemenuhan tanggung jawab terhadap peraturan presiden tentang Ranham akan terus kita upayakan terlaksana dengan baik,” sahut Faisal.

Meski begitu, Suzana pun berharap agar dalam pelaporan Ranham pada periode B12 yang dilaksanakan pada tanggal 28 November s.d 5 Desember 2023, Pemko Palu khususnya Disdukcapil dapat kembali menyiapkan laporan beserta data dukung sesuai dengan format, kata beliau, Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2021 tentang Ranham Tahun 2021-2025 mesti sukses terlaksana di Kota Palu sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah.

“Mari kita berupaya agar kota yang kita cintai ini benar-benar melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM terhadap kelompok sasaran perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat. Kita pasti bisa,” pungkasnya.

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) ikuti Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Imigrasi Triwulan III Tahun Anggaran 2023.

Hadir mengikuti kegiatan  tersebut Kepala Subbagian Keuangan dan BMN Kanwil Kemenkumham Sulteng, Dyah Ayu Puspitasari serta staff bagian keuangan dan BMN.

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi (Supartono), Dalam sambutannya, mengajak semua peserta yang hadir untuk memperhatikan tidak adanya permasalahan pada penyusunan Laporan Triwulan III TA 2023.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pengelola  keuangan dan BMN unit Eselon I dan kantor wilayah yang telah memberikan kontribusi positifnya terhadap proses penyusunan laporan keuangan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Supartono mengatakan, Dalam rangka menyusun laporan keuangan Triwulan III dilakukan dengan monitoring baik secara langsung maupun pemantauan pada aplikasi MONSAKTI, SAKTI dan OMSPAN agar kualitas data laporan keuangan dapat tersaji dengan baik dan keandalan data sesuai dengan SAP (standar akuntansi pemerintah).

Dalam kegiatan ini para peserta melakukan analistis dan koreksi data subrekon tingkat kantor wilayah terhadap kegiatan transaksi yang berpotensi terjadinya salah saji dan salah pembebanan. Selain itu dilakukan juga penyesuaian validitas data dan menyusun pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan.

BANGGAI_Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah melaksanakan fasilitasi penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propempeda) Kabupaten Banggai Tahun 2024 bertempat di bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai pada hari Selasa, 24 Oktober 2023.

Tim dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah yakni Ili Rusliadi, S.H.,M.H. bersama dengan 3 (tiga) Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah yang kemudian memberikan saran dan masukan terkait dengan dokumen propemperda Kabupaten Banggai Tahun 2024.

Propemperda bertujuan sebagai instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Selanjutnya pada Pasal 239 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa perencanaan penyusunan perda dilakukan dalam program pembentukan perda (Propemperda). Prolegda/Propempemperda memiliki beberapa fungsi, yaitu:
1. Memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum mengenai permasalahan pembentukan
peraturan daerah;
2. Menetapkan skala prioritas penyusunan rancangan peraturan daerah untuk jangka panjang,
menengah, atau jangka pendek sebagai pedoman bersama dalam pembentukan peraturan
daerah;
3. Menyelenggarakan sinergi bersama antar lembaga yang berwenang membentuk peraturan
daerah;
4. Mempercepat proses pembentukan peraturan daerah dengan memfokuskan kegiatan
penyusunan rancanga peraturan daerah menurut skala prioritas yang ditetapkan; dan
5. Menjadi sarana pengendali kegiatan pembentukan peraturan daerah.

Penyusunan Propemperda Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota. Propemperda Kabupaten/Kota ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda Kabupaten/Kota. Penyusunan dan penetapan Propemperda Kabupaten/Kota ini dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD Kabupaten/Kota. Penyusunan Propemperda Kabupaten/Kota memuat daftar rancangan Perda Kabupaten/Kota yang didasarkan atas:
a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b. rencana pembangunan daerah;
c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
d. aspirasi masyarakat daerah.

Hasil penyusunan Propemperda Kabupaten/Kota antara DPRD Kabupaten/Kota dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota disepakati menjadi Propemperda Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten/Kota serta ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten/Kota. 

Kontributor: Subbidang Hukum