PALU_Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) menjalin sinergi dengan Bank Indonesia perwakilan Sulawesi Tengah dalam rangka menyukseskan kegiatan Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) di tahun 2024.

Kunjungan Kanwil Kemenkumham Sulteng tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Hermansyah Siregar, didampingi oleh Kepala Divisi (Kadiv) Administrasi, Raymond JH. Takasenseran, Kadiv Keimigrasian, Arief Hazairin Satoto, Kepala Bagian Program dan HUMAS, Muhammad Said serta Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Baskoro Dwi Prabowo.

Dalam pertemuan tersebut, Hermansyah menyampaikan bahwa Kemenkumham Sulteng ditunjuk sebagai campaign manager Gernas BBI/BBWI di tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 April 2024 mendatang.

Dirinya menyebut bahwa perhelatan akbar yang ditujukan untuk memajukan dan mengembangkan produk lokal serta pariwisata di Indonesia tersebut membutuhkan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia.

“Kolaorasi bersama ini dibutuhkan agar makin luas informasi dan partisipasi dalam menyukseskan gernas BBI/BBWI di Sulteng tahun ini, apalagi hal ini adalah bagian dalam upaya meningkatkan kemajuan bangsa dan negara kita, khususnya produk lokal dan sektor wisata kita,” ujar Hermansyah.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia perwakilan Sulteng, Alfin Moehamad Hoesni, menyambut baik kerja sama ini dan menyatakan kesiapan Bank Indonesia untuk mendukung program Gernas BBI/BBWI.

“Bank Indonesia memiliki program-program yang sejalan dengan Gerakan Nasional BBI/BBWI, seperti Program Cinta Bangga Paham Rupiah (CBPUR) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi (GNPIP), pastinya kita juga mendukung penuh program nasional ini,” ujar Hoesni.

Kedua belah pihak sepakat untuk menjalin kerjasama yang erat dalam menyukseskan Gerakan Nasional BBI/BBWI, dari kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan produk-produk dalam negeri, pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri hingga penguatan UMKM dalam negeri agar dapat bersaing di pasar global.

Diharapkan dengan kerjasama ini, Gerakan Nasional BBI/BBWI dapat berjalan dengan sukses dan meningkatkan penggunaan produk-produk dalam negeri di masyarakat.

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG

Palu, 28 Februari 2024 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) menyelenggarakan Rapat Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Daerah.

Kegiatan ini dihadiri oleh Plh. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, perwakilan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, perancang peraturan perundang-undangan, dan mahasiswa magang Fakultas Hukum Universitas Tadulako.

Disisi lain, Kakanwil Kemenkumham Sulteng, Hermansyah Siregar, menegaskan peran penting Kanwil Kemenkumham Sulteng dalam menjaga produk hukum daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan berkontribusi terhadap terbentuknya produk hukum daerah yang aspiratif, responsif, aplikatif, dan sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

“Kanwil Kemenkumham Sulteng berkomitmen untuk mendukung Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, termasuk Ranperda Pendidikan ini,” ujar Kakanwil Hermansyah.

Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kanwil Kemenkumham Sulteng atas fasilitasi pengharmonisasian Ranperda Pendidikan.

“Kami berharap dengan adanya fasilitasi harmonisasi ini, Ranperda Pendidikan dapat dikaji dan disempurnakan sehingga menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan bermanfaat bagi kemajuan pendidikan di Sulawesi Tengah,” ungkapnya.

Secara umum, urgensi Ranperda ini adalah:

1.      Mengoptimalkan fungsi dan peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan pendidikan.

2.      Mengoptimalkan peran serta masyarakat, dunia usaha, dan unsur pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pendidikan.

3.      Mengkoordinasikan, memfasilitasi, membina, dan mengawasi penyelenggaraan unit pelayanan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat.

4.      Melibatkan orang tua peserta didik dalam pengawasan program pendidikan di sekolah.

Tim Harmonisasi Kanwil Kemenkumham Sulteng menyampaikan saran perbaikan dan penyempurnaan atas Ranperda Pendidikan, meliputi aspek substansi dan teknis.

Rapat Fasilitasi Harmonisasi Ranperda Pendidikan menghasilkan sejumlah saran dan masukan untuk penyempurnaan Ranperda. Harmonisasi ini diharapkan menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, aspiratif, responsif, aplikatif, dan sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. (HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)

Palu, 28 Februari 2024 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah (Kemenkumham Sulteng) menunjukkan komitmennya dalam melindungi lanjut usia dengan menyelenggarakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Sulawesi Tengah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulteng, Hermansyah Siregar, menegaskan peran penting Kemenkumham dalam menjaga kualitas produk hukum daerah, termasuk Raperda tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

"Kemenkumham memiliki peran penting dalam menjaga produk hukum daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tetap dalam kesatuan sistem hukum nasional," tegas Hermansyah.

Lebih lanjut, Hermansyah menjelaskan bahwa Raperda ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan kesejahteraan lanjut usia di Sulawesi Tengah.

"Diharapkan Raperda ini dapat memberikan solusi dan perlindungan bagi lanjut usia di berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya," imbuhnya.

Rapat Harmonisasi ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi terkait, seperti Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah, dan akademisi.

Tim Harmonisasi Kemenkumham Sulteng kemudian menyampaikan sejumlah saran perbaikan atas Raperda, baik pada aspek substansi maupun teknis.

Dukungan Kemenkumham Sulteng dalam Raperda ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak dan meningkatkan kualitas hidup lanjut usia di Sulawesi Tengah. (HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)

Palu, 28 Februari 2024 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar Rapat Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Banggai Laut tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2024.

Rapat yang berlangsung di Aula Kebangsaan Kanwil Kemenkumham Sulteng ini dibuka oleh Kakanwil Kemenkumham Sulteng, Hermansyah Siregar, didampingi Plh. Kadiv Yankumham, Herlina.

Dalam sambutannya, Kakanwil Hermansyah Siregar menegaskan aspek penting dan strategis atas eksistensi/keberadaan Kantor Wilayah bagi Pemerintah Daerah, Kepala Kantor Wilayah dalam sambutannya juga menginisiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut perlunya regulasi daerah dalam hal ini Peraturan Daerah bidang kekayaan Intelektual sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam perlindungan Kekayaan Intelektual di Daerah.

Regulasi ini diperlukan sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi produk-produk unggulan daerah dari penyalahgunaan atau pemalsuan, serta mempromosikan produk-produk unggulan daerah yang merupakan bagian dari identitas budaya dan alam.

Lebih lanjut Kepala Kantor Wilayah menguraikan bahwa saat ini Kementerian Hukum dan HAM telah mencanangkan Tahun Tematik Indikasi Geografis Tahun 2024, pencanangan ini merupakan penghargaan terhadap keragaman kreativitas masyarakat untuk mengolah, serta mengembangkan keunikan dan ciri khas yang dimiliki wilayah yang layak untuk dihargai dan dipromosikan.

Indikasi Geografis ini dapat berkontribusi pada peningkatan pemasaran produk-produk dari wilayah.  Melalui label indikasi geografis ini nantinya akan memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk tersebut memiliki kualitas dan ciri khas yang spesifik.

Menutup sambutan, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan harapan bahwa melalui gelaran Rapat Fasilitasi Harmonisasi ini dapat berkontribusi terhadap terbentuknya Produk Hukum Daerah Kabupaten Banggai Laut yang baik, aspiratif, responsif, aplikatif dan sesuai dengan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta tetap dalam kesatuan sistem hukum nasional. Juga sebagai pelaksanaan dari fungsi Pembinaan Hukum Nasional. (HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)