PALU_Jadi potensi destinasi pariwisata internasional, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) dorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Catatkan Negeri Seribu Megalit Sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), Kamis, (12/10/2023).

Dorongan tersebut merupakan bentuk komitmen serta dukungan Kanwil Kemenkumham Sulteng yang kini dipimpin oleh Hermansyah Siregar dalam pencanangan Negeri Seribu Megalit yang telah resmi dilakukan Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura pada hari Selasa, 10 Oktober 2023 kemarin. “Kita sangat mendukung pencanganan Sulawesi Tengah menjadi Negeri Seribu Megalit, ini adalah aset yang kita punya dan harus disusul dengan kerja sama yang baik bagi kita semua, dan memang hal ini juga akan menjadi destinasi pariwisata yang bertaraf internasional,” kata Kakanwil Hermansyah Siregar.

Sementara itu, Herlina selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum menuturkan bahwa sebelumnya, Kanwil Kemenkumham Sulteng sendiri telah melakukan berbagai upaya dalam melestarikan dan melindungi budaya melalui pencatatan inventarisasi KIK yang merupakan ekspresi budaya tradisional di Sulawesi Tengah yang ditandai dengan berhasilnya pencatatan KIK pada salah satu megalith yakni Patung Palindo yang berada di Kabupaten Poso dan akan dilanjutkan dengan berbagai patung megalit lainnya yang juga berada di Kabupaten Sigi.

“Inventarisasi KIK pada megalit sangatlah penting sebagai langkah perlindungan kekayaan budaya yang kita miliki khususnya seribu megalit di Poso dan Sigi. Tujuannya sendiri juga agar menekan resiko dari ancaman eksploitasi atau pengakuan dari negara lain,” terang Herlina.

Bukan hanya sebagai bentuk perlindungan dan pelestarian, dengan adanya inventarisasi KIK tersebut juga memberi dampak yang besar pada pertumbuhan ekonomi dan pariwisata. Pasalnya, dengan pencanangan tersebut membuka berbagai lapangan kerja hingga meningkatkan jumlah kunjungan dari seluruh dunia yang ingin melihat ribuan peninggalan peradaban dari ribuan tahun lalu.

“Semoga saja kolaborasi kita bersama Pemerintah Daerah dapat benar-benar bermanfaat buat masyarakat, kami juga akan terus lakukan promosi wisata tersebut, kita dukung dan majukan daerah ini bersama-sama,” pungkas Kakanwil Hermansyah Siregar.

(Humas Kanwil Kemenkumham Sulteng)

Palu - Dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan pembangunan UPT  Pemasyarakatan T.A 2023 berjalan sesuai dengan timeline yang telah direncanakan, tengah digelar  Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan  Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan Tahun 2023 yang dalam kesempatan tersebut diikuti oleh, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Ricky Dwi Biantoro, didampingi oleh Kepala Bagian Program dan Humas, Muh. Said, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Palu, Nur Mustafidah yang bertempat di Aula Garuda Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah. ( 12/10 )

Dalam kesempatan tersebut, disampaikan arahan Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Anak Agung Gede Krisna menyampaikan kepada jajaran untuk Melaksanakan kegiatan pembangunan dengan baik dan sesuai tujuan yang telah direncanakan, karena akan menjadi atensi khusus berbagai pihak.

Lebih lanjut ia juga menghimbau kepada jajaran Apabila terjadi masalah atau kendala dapat melakukan komunikasi ataupun diskusi bersama direktorat jenderal pemasyarakatan dan melakukan kontrol terhadap progres pembangunan guna memastikan kualitas dan kuantitas yang ada sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab.

Taklupa ia juga menyampaikan kepada jajaran untuk teliti dalam hal administratif dan tidak menunda berbagai pekerjaan yang harus segera dikerjakan.

Menutup sambutanya, belliau berharap Agar berbagai upt yang telah mendapat deviasi positif untuk mempertahankan kinerja dan tidak berpuas diri dan meningkatkan capaian yang ada bagi satuan yang masih belum mencapai target.( Humas Kanwil Kemenkumham Sulteng ) 

PALU_Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) ikuti kegiatan integrasi penetapan angka kredit jabatan fungsional analis keimigrasian dan pemeriksa keimigrasian melalui aplikasi Digitalisasi sistem penilaian angka kredit konvensional ke integrasi (DISPAKATI), Rabu, (11/10/2023) pagi.

Kegiatan tersebut digelar di Hotel Mercure Jakarta, Jalan. Gatot Subroto sejak tanggal 10 Oktober sampai dengan 13 Oktober 2023 serta dipimpin langsung oleh Muhammad Amirulah selaku analis kepegawaian ahli muda Direktorat Jenderal Imigrasi dan menghadirkan narasumber Aba Subagja selaku asisten deputi perancangan jabatan, perencanaan dan pengadaan SDM aparatur dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Dihadiri oleh seluruh perwakilan Divisi Keimigrasian diseluruh wilayah, dalam kesempatan tersebut Kanwil Kemenkumham Sulteng diwakili oleh Septiajie Kresna Permana, I Nyoman Nariana, Ni Luh Putu Sutrisna dan perwakilan Kantor Imigrasi jajaran Kemenkumham Sulteng.

Bukan hanya sebagai pengoptimalan kinerja keimigrasian, kegiatan tersebut juga digelar sebagai bentuk tindak lanjut atas Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan

Badan Kepegawaian Negara nomor 3 Tahun 2023 yang mengamanahkan agar dilaksanakan penyesuaian angka kredit paling lambat sampai dengan 31 Desember 2023 dan dalam rangka integrasi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian dan Pemeriksa Keimigrasian melalui Aplikasi DISPAKATI.

(HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)

Menindaklanjuti Arahan Inspektur Wilayah pada Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi  Triwulan III (B09)Tahun 2023 di lingkungan Kantor Wilayah dan UPT, Jajaran Kanwil Kemenkumham Sulteng tengah menggelar Rapat Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas data dukung sebagai bagian dari upaya dalam Reformasi Birokrasi berdampak pada masyarakat.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Bagian Program dan Humas, Muh. Said bersama Jajaran yang bertempat di Aula Garuda Kantor Wilayah secara Virtual bersama Unit Pelaksana Teknis.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bagian Program dan Humas tengah menyampaikan berbagai Strategi dan Arahan yang perlu dilakukan Jajaran dalam rangka memenuhi target yang telah ditetapkan secara bersama – sama dan juga agar jajaran melakukan pemenuhan data dukung yang berkualitas atau sesuai dengan kondisi yang ada.

Lebih lanjut dalam kesempatan tersebut, Kepala Bagian Program dan Humas menyampaikan bahwa Jajaran secara bersama – sama perlu menjaga Konsistensi dalam Kepatuhan pada tahapan B03, B06, dan B09 yang tergambar pada setiap tahapan bukan hasil akhir yang tentunya diharapkan dapat mencapai nilai yang Optimal.