kanwil kemenkumham sulteng gelar sosialisasi percepatan penggunaan cms dan sop usulan revisi anggaran belanja modal

Palu, 22 September 2023 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) menggelar sosialisasi percepatan penggunaan CMS (Cash Management System) dan SOP Usulan Revisi Anggaran Belanja Modal. Sosialisasi ini diselenggarakan di Aula Kebangsaan Kanwil Kemenkumham Sulteng pada hari Jumat, 22 September 2023, pukul 09.00 WITA.

Kegiatan ini diikuti oleh bendahara dan operator anggaran dari seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulteng. Dalam sosialisasi ini, Kantor Wilayah Kemenkumham Sulteng memberikan penyampaian terkait penggunaan CMS serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dialami satker dalam penerapaannya. Terkait penyampaian SOP Usulan Revisi Anggaran Belanja Modal, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan mekanisme usulan anggaran dan revisi anggaran belanja modal sesuai dengan Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah Nomor : W.24.UM.01.01-100 Tahun 2023.

CMS merupakan sistem yang digunakan untuk pengelolaan dana pemerintah secara elektronik. CMS bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sedangkan SOP Usulan Revisi Anggaran Belanja Modal merupakan prosedur yang harus diikuti dalam mengajukan revisi anggaran belanja modal.

Revisi anggaran berpengaruh terhadap capaian nilai IKPA satuan kerja khususnya pada indikator Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA dan Penyerapan anggaran. Atas alasan itulah dalam kesempatan ini, Kantor Wilayah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian IKPA satuan kerja per September 2023 sebagai dasar untuk menentukan langkah-langkah optimalisasi capaian nilai IKPA.

Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara , Dyah Ayu Puspitasari, dalam sambutannya menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan bendahara dan operator anggaran dalam menggunakan CMS dan SOP Usulan Revisi Anggaran Belanja Modal.

Kepala subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN menyampaikan "Penerapan CMS dalam pengelolaan keuangan negara merupakan langkah kongkrit dari pemerintah untuk menciptakan sistem yang efektif dan efisien, dengan menerapkan sistem pembayaran secara digital para bendahara satker dapat memperoleh kemudahan, Oleh karena itu, penting bagi bendahara untuk memahami dan menguasainya," 

Selanjutnya, Terkait SOP Usulan Revisi Belanja Modal Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN menyampaikan ”Kegiatan revisi yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja, harus menyampaikan Usulan Anggaran atau usulan revisi belanja modal tahun 2023 kepada kantor wilayah terlebih dahulu untuk mendapatkan persetujuan, selain itu untuk revisi atas belanja pegawai, belanja bama dan belanja daya dan jasa tahap I sudah selesai dilaksanakan, sehingga untuk revisi Tahap II dihimbau kepada seluruh operator anggaran melakukan perhitungan yang cermat pada setiap komponen belanja dan menyiapkan data dukung yang dibutuhkan serta selalu aktif dalam berkomunikasi dan berkordinasi dengan pihak-pihak terkait dikarenakan batas pengajuan revisi paling lambat adalah di bulan november 2023”

Melalui sosialiasi ini, diharapkan seluruh peserta yang hadir dapat memahami secara menyeluruh serta dapat mengimplementasikan penggunaan CMS pada transaksi keuangan dan SOP Usulan Revisi Anggaran Belanja Modal sehingga pengelolaan keuangan bisa terlaksana secara berkualitas.

HUMAS KANWIL SULTENG

PALU_Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) kembali serahkan sertifikat merek kepada pelaku usaha di Kota Palu, Kamis, (21/9/2023).

Sertifikat merek yang ditandatangani oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis tersebut diserahkan oleh Herlina selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum kepada pelaku unit usaha CV. Harly Jaya yang memiliki merek Luniores.

“Ini menjadi komitmen kita dengan program KI Manjayo agar lebih intens mendorong pelaku usaha agar mendaftarkan merek usahanya, terlihat sepele namun dengan adanya sertifikasi merek usaha kita, dapat meminimalisir terjadinya plagiarisme yang sangat merugikan,” kata Herlina diruangan kerjanya.

Menjadi fasilitator di wilayah, Herlina beserta para operator pun mengapresiasi atas antusias dari masyarakat dalam pendaftaran merek. “Pastinya kita ingin masyarakat dapat lebih memahami pentingnya pendaftaran merek ini, ini sangat berguna bagi usahanya kedepan,” pungkasnya.

(Humas Kanwil Kemenkumham Sulteng)

BALI – Sukses mensosialisasikan hasil penelitian melalui forum Obrolan Peneliti (Opini) pada tanggal 09 Mei Tahun 2023, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah berhasil sabet penghargaan sebagai penyelenggara OPini Kantor Wilayah Terbaik Pertama, Jumat (22/09).

Dengan bertemakan  “Implementasi Kebijakan Perlindungan Data Pribadi pada Layanan Keimigrasian”  yang menghadirkan narasumber  yang berkompeten dibidang tersebut. Kegiatan tersebut diikuti oleh 1000 orang lebih partisipan baik melalui aplikasi Zoom Meeting dan YouTube Kanwil Kemenkumham Sulteng.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Sulteng, Budi Argap Situngkir saat menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bersama Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (BSK Kumham) yang bertajuk “Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Peningkatan Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”.

“Tentunya bersyukur dan akan senantiasa kami tingkatkan, informasi dan kebijakan dari Kementerian kita akan terus kita suarakan kepada seluruh masyarakat,” jelas Kakanwil.

Atas prestasi tersebut Kakanwil juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran yang telah bahu membahu menyukseskan kegiatan Opini, beliau juga meminta agar semangat gotong royong tersebut terus dipertahakan.

“Mari terus berprinsip bahwa Kementerian dan Negara ini akan maju bila kita bersama, kalau di jajaran kami memaknainya dengan slogan Kalau Bukan Kita, Siapa Lagi. Kalau Bukan Sekarang, Kapan Lagi! Mari terus membenahi pelayanan kita,” pungkasnya.

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG

Palu – bertempat di Halaman Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Telah dilakukan dengar Aspirasi oleh Masyarakat Forum Pecinta Al- Khairat terhadap dugaan Pelanggaran Kenotaritan kepada Jajaran Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah yang dalam kesempatan tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi, Raymond J.H Takasenseran didampingi oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Herlina bersama Kepala Subbagian Administrasi Hukum Umum, Indra Gomo, Kepala Subbagian Humas RB dan TI, Asman beserta Jajaran.

Dalam kesempatan tersebut, Forum Pecinta Al-Khairat menyampaikan dugaan Pelanggaran Kenotariatan terhadap salah satu Notaris dan berharap agar Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah untuk membantu dalam mengungkap dugaan pelanggaran tersebut dengan sebenar – benarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Divisi Administrasi, Raymond J. H Takasenseran menyampaikan bahwa apabila terdapat notaris yang melanggar tentunya Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah akan melakukan langkah – langkah yang semestinya dan sesuai kewenangan yang dimiliki dalam menjawab Aspirasi tersebut serta akan melakukan sinergitas pada Instansi terkait maupun Majelis Kehormatan Notaris dan akan bertindak Sebagaimana mesitinya dalam upaya Pelayanan Kepada Masyarakat.

(Humas Kanwil Kemenkumham Sulteng)