Bertempat di Ruang Garuda Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Kepala Kantor Wilayah, Budi Argap Situngkir didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi, Raymond J.H Takasenseran, dan Kepala Subbagian Kepegawaian beserta Jajaran, tengah mengikuti Rapat Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Negri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 secara Virtual bersama Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemenkumham R.I

Hadir dalam kegiatab tersebut, Kepala Biro Kepegawaian, Sudjonggo yang dalam kesempatan tersebut Membahas terkait teknis proses dan tata cara pendaftaran terkait penerimaan Calon Pegawai Negri Sipil, dan juga PPPK diantaranya,

- Rencana jadwal pelaksanaan seleksi

- ketentuan penyediaan sarana dan prasarana tes tersebut yang dalam kesempatan tersebut juga akan di awasi langsung oleh Panitia Pusat.

- agar kanwil melakukan koordinasi pada TNI/Polri terkait pelaksanaan tes skb

- agar melakukan pelaksanaan seleksi dengan transparan sesuai arahan pusat.

Diharapkan dengan dilaksanakanya kegiatan tersebut dapat mensukseskan dan menyatukan presepsi atau kesamaan terkait pengadaan CASN tersebut sehingga berjalan secara Sama, terarah,terukur,efisien,dan efektif dalam pelaksanaanya.

Palu_Pastikan program Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) berjalan lancar, tim pemajuan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) lakukan pendampingan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu, Selasa, (19/9) pagi.

Tim yang dipimpin oleh Kepala Subbidang Pemajuan HAM Suzana Eva Silo tersebut disambut langsung oleh Pelaksana Harian Kepala LPKA Palu Muhammad Anis bersama Kepala Urusan Kepegawaian I Putu Busana.

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya dalam menyukseskan program P2HAM yang tujuannya sendiri adalah untuk memastikan setiap pelayanan publik yang tersedia dalam setiap satuan kerja jajaran Kanwil Kemenkumham Sulteng telah terlaksana dengan baik. “Kita terus berkomitmen untuk menyukseskan P2HAM, ini merupakan sebuah kewajiban bagi kita agar menghadirkan pelayanan publik yang berkeadilan, tidak diskriminasi dan berkepastian hukum kepada seluruh masyarakat,” kata Suzana.

Lebih lanjut, tim itu pun turut melakukan pengecekan berbagai fasilitas penunjang pelayanan yang ada di LPKA Palu dari ruangan laktasi, toilet, ruang pelayanan hingga pojok bermain anak. “Sejauh ini, cukup baik namun sebagai komitmen kita bersama pimpinan, pembenahan terus kita lakukan bersama, yang pada intinya kepuasan dari masyarakatlah yang menjadi tujuan kita,” tambahnya.

Sementara itu, Plh. Kepala LPKA Palu pun berterima kasih atas pendampingan tersebut, ia menilai akan terus melakukan pembenahan dalam setiap fasilitas serta budaya pelayanan yang berbasis P2HAM. “Kita mau mempertahankan predikat satuan kerja berbasis ham yang pernah kami raih,” ujar Anis.

Diketahui, Kanwil Kemenkumham Sulteng yang saat ini dipimpin oleh Budi Argap Situngkir terus melakukan pembaharuan dalam berbagai pelayanan, terbukti bukan hanya penyempurnaan fasilitas layanan ramah HAM atau P2HAM secara internal, kolaborasi bersama Pemerintah Daerah setempat pun digaungkan dengan didasari oleh program Sipeduli HAM yang beresensi jelas untuk menyukseskan program P5HAM atau penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM dyang tersebut di Kabupaten/ Kota di Sulawesi Tengah.

“Bukan disini saja, bersama Pemerintah Daerah setempat juga kita mau pemajuan HAM sukses di Sulawesi Tengah ini,” pungkasnya.

(Humas Kanwil Kemenkumham Sulteng)

PALU_Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah Kota Palu, Kekayaan Intelektual (KI) Manjayo Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) buka layanan sosialisasi dan pendaftaraan Hak Kekayaan Intelektual kepada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Palu.

Digelar Taman GOR Kota Palu, kegiatan yang bertajuk Gebyar UMKM tersebut diselenggarakan oleh Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja sejak tanggal 16 S.d 20 September 2023 dan melibatkan puluhan UMKM di Kota Palu.

Kanwil Kemenkumham Sulteng yang diwakili oleh Kepala Sub. Bidang Kekayaan Intelektual I Nyoman Sukamayasa beserta para operator mendampingi UMKM yang tersebut diberbagai wilayah di Kota Palu.

“Ini adalah bentuk kolaborasi kita bersama Pemko Palu, kami sangat serius dalam mendorong peningkatan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ini,” kata I Nyoman Sukamayasa, Senin, (18/9) pagi.

Lebih lanjut, ia pun berharap agar melalui kerja sama tersebut, masyarakat di Kota Palu dapat lebih sadar akan pentingnya pendaftaran HAKI terhadap unit usahanya.

“Tentu kita mau masyarakat dapat memahami secara pasti betapa pentingnya pendaftaran HAKI,” tambahnya.

Ia pun menilai bahwa kerja sama yang telah dibangun tersebut telah menuai berbagai pencapaian bersama, seperti yang baru saja terjadi yakni Tarian Raigo khas yang merupakan simbol dari keanekaragaman di Kota Palu terdaftar dalam kekayaan intelektual komunal (KIK).

“Kemarin Tarian Raigo bersama terdaftar KIK, ini adalah angin segar bagi suksesnya kolaborasi ini, kedepan akan kita tingkatkan,” pungkasnya.

Humas Kanwil Kemenkumham Sulteng

PALU_Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kakanwil Kemenkumham Sulteng) Budi Argap Situngkir minta jajaran Keimigrasian tingkatkan kinerja dengan inovasi dan layanan yang humanis.

Hal itu disampaikan Kakanwil yang saat itu didampingi oleh Pelaksana Tugas Kepala Bagian Umum Abraham Hariyanto, para pejabat Administrasi dan Pengawas lingkup Divisi Keimigrasian serta Kepala Sub. Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Dyah Ayu Puspitasari di Ruangan Divisi Keimigrasian.

“Penting untuk kita bersama terus menciptakan budaya kerja yang berpedoman pada tata nilai kita, bekerja di zaman sekarang mesti perbanyak mengumpulkan berbagai inspirasi guna menciptakan inovasi,” kata Kakanwil, Senin, (18/9) pagi.

Menurutnya, di era sekarang, layanan keimigrasian bukan hanya berfokus pada penindakan orang asing saja. Namun, mesti dirangkaikan dengan pelayanan humanis, wujudkan Kemenkumham terpercaya dimasyarakat adalah tujuan bersama.

“Kita mau segala kegiatan dan penyerapan anggaran mesti terealisasi dengan sebaik-baiknya, bukan hanya berfokus penindakan saja, namun kita mesti memberikan pengawasan dan penindakan itu dengan penuh humanis. Ciptakan kepercayaan yang baik untuk masyarakat,” pungkasnya.

Kegiatan itu berlangsung atraktif, seluruh peserta rapat mengajukan berbagai aspirasi serta pandangan dalam peningkatan pelayanan keimigrasian di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.

Humas Kanwil Kemenkumham Sulteng