PALU_Inovasi baru! Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng ikuti sosialisasi Aplikasi Administrasi Bersurat Elektronik (ABE), Selasa, (22/8).

Kegiatan tersebut digelar secara virtual meeting dan dipimpin langsung oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Hermansyah yang saat itu memaparkan terkait berbagai mekanisme penggunaan ABE hingga fitur-fitur terbaru yang menjadi perbaikan dari aplikasi sebelumnya.

Kanwil Kemenkumham Sulteng sendiri diwakili oleh para Pejabat Administrator dan Pengawas serta perwakilan dari seluruh Divisi pada Kanwil Kemenkumham Sulteng.

PALU_Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) gelar Foccus Group Discussion (FGD) terkait Analisis dan Evaluasi Produk Hukum mengenai hasil kajian efektifitas dan dampak pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan Kepariwisataan, Selasa, (22/8) pagi.

DItempatkan di Ruang Garuda Kanwil, kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Divisi Administrasi Raymond JH. Takasenseran yang saat itu didampingi oleh Kepala Bidang Hukum I Putu Dharmayasa beserta para perancang peraturan perundang-undangan serta turut dihadiri oleh unsur Pemerintah Daerah dan Agus Lanini selaku Lektor Kepala pada Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Tadulako yang didaulat menjadi narasumber.

“Kegiatan ini sangatlah penting untuk menyadari betapa pentingnya akan pengujian atau peninjauan atas peraturan perundang-undangan termasuk dalam hal ini Perda yang dilakukan oleh eksekutif terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga eksekutif sendiri, maka dalam konteks pembenahan terhadap peraturan perundang undangan, mekanisme evaluasi dapat menjadi alat bantu untuk mendeteksi peraturan perundang-undangan yang hiper regulasi, tumpang tindih, disharmonis, kontradiktif, multitafsir, tidak efektif atau menyebabkan biaya tinggi,” buka Kadivmin.

Lebih lanjut, ia pun mengapresiasi atas kerja sama yang baik antara pihaknya bersamunsur Pemda Sulawesi Tengah, ia berharap agar kolaborasi tersebut senantiasa harmonis seiring dengan pelaksanaan harmonisasi Perda lainnya yang terus menjadi perhatian bersama.

“Mari terus wujudkan daerah yang kita cintai ini menjadi lebih baik lagi. Pastinya, kita harus selalu bergandengan,” imbuhnya.

Kegiatan pun berjalan dengan atraktif, seluruh peserta antusias melakukan diskusi yang disertai dengan pemaparan materi oleh narasumber.

Humas Kanwil Kemenkumham Sulteng

Palu – Bertempat di Aula Garuda Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah telah digelar Rapat Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Renovasi Gedung Kantor dan Rumah Dinas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah, Budi Argap Situngkir, Kepala Divisi Administrasi, Raymond J.H Takasenseran, Plt. CV. VITAKARYA WIGUNA, Pejabat Pengelola Teknis PUPR, Tim Pendukung PPK serta Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah berharap agar Mitra kerja Kanwil Sulteng dapat memenuhi capaian target yang ditetapakan terutama dalam pengoptimalan waktu pengerjaan yang ditetapkan dengan menyusun berbagai langkah-langkah percepatan serta strategi agar dapat sesegra mungkin memulai pengerjaan Kontrak tersebut.

Lebih lanjut Kepala Kantor Wilayah berharap secara bersama – sama Dapat membenahi tampilan kantor kanwil sulteng agar menjadi lebih kekinian dan lebih menarik lagi dan dapat menjalin Sinergitas berkelanjutan.

Selanjutnya senada dengan apa yang telah disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Administrasi menyampaikan bahwa dirinya juga berharap dengan sinergitas yang dilakukan oleh Kanwil Sulteng bersama Mitra dapat terjalin dengan maksimal.

Menutup kegiatan dilakukan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Renovasi Gedung Kantor dan Rumah Dinas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023.

Palu - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) gelar rapat Presentasi Hasil Evaluasi Kebijakan Yang Mengangkat Judul Evaluasi Penerapan Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Senin (21/8) siang.

Rapat yang dilaksanakan di Bangsal Garuda dibuka langsung oleh Kepala Divisi Administrasi Raymond JH. Takasenserang, SH., MH. yang didampingi oleh Kepala Bidang HAM Mangatas Nadeak, S.Pd.,SH.,MH. Dan Dr. Agus Lanini, SH., M.Hum. Lektor Kepala pada Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Tadulako yang bertindak sebagai narasumber.

Evaluasi kebijakan ini menitik beratkan pada penialain suatu kebijakan publik yang telah berjalan dalam kurun waktu tertentu yang mencakup evaluasi pada kinerja formulasi kebijakan , kinerja implementasi kebijakan, kinerja hasil atau manfaat yang dirasakan publik. Pelaksanaan kegiatan evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh kantor wilayah dengan mempertimbangkan kantor wilayah dan upt merupakan pihak pelaksana dari kebijakan publik yang dikeluarkan kemenkumham di wilayah. Kegiatan evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh kantor wilayah menjadi suatu upaya untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan suatu kebijakan pada saat diimplementasikan di daerah. Selain itu juga dapat diketahui tanggapan pengguna kebijakan mengenai manfaat kebijakan yang diberlakukan.

Untuk itu melalui rapat presentasi hasil laporan evaluasi kebijakan ini yang dihadiri oleh perwakilan unit pelaksana teknis pemasyarakatan jajaran kanwil kemenkumham sulawesi tengah diharapkan dapat melihat dampak atas diberlakukannya permenkumham yang di implementasikan di wilayah.