PALU_Bersama Badan Strategi Kebijakan (BSK), Kantor Wilayah Kenenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi (Kanwil Kemenkumham Sulteng) gelar diskusi kelompok terarah (DKT) pendampingan Indeks Reformasi Hukum (IRH) kepada Pemerintah Daerah (Pemda), Selasa, (15/8) pagi.

DKT yang digelar sebagai bentuk pembinaan dan penguatan kepada Sekretariat Wilayah IRH dan Pendampingan Assessment dan Pemenuhan Data Dukung IRH tersebut dilaksanakan di Bangsal Garuda Kanwil serta dibuka langsung oleh Kepala Divisi Administrasi Raymond JH. Takasenseran yang saat itu didampingi oleh Kepala Bidang Hak Asasi Manusia Mangatas Nadeak.

Seluruh perwakilan Pemda baik Provinsi maupun Kota dan Kabupaten terlihat hadir dalam gelaran yang dilaksanakan secara hybrid tersebut.

“IRH ini adalah salah satu indikator sasaran dari reformasi birokrasi yang bersih. Semoga saja, dari seluruh perwakilan Pemda dapat memahami secara pasti terkait komponen pendukung suksesnya IRH di Sulteng. Pastinya kolaborasi dan kerja sama akan lebih kita tingkatkan bersama,” ungkap Kepala Divisi Administrasi Raymond.

Dalam pelaksanaannya, DKT tersebut dipandu oleh dua orang narasumber yakni Risma Sari selaku Analis Hukum Madya pada BSK Kemenkumham dan Chintia Otenta.

Humas Kanwil Kemenkumham Sulteng

Palu_KI Manjayo Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) dorong perlindungan merek bagi Usaha Kecil Menegah (UKM) binaan PT. Telkom, Selasa, (15/8) pagi.

Ditempatkan di Tanaris Cafe Kota Palu, Kanwil Kemenkumham Sulteng sendiri yang diwakili oleh Herlina selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum beserta para operator memberikan materi terkait pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual serta tata cara pendaftaran perlindungan merek.

“Perlindungan merek ini sangatlah penting buat kemajuan usaha kita, persaingan usaha saat ini sangat bervariasi, semuanya serba digital, mudah untuk mencuri ide atau karya usaha orang lain. Jadinya kita harus apa? Sedini mungkin daftarkan usaha kita,” ungakp Herlina.

Sementara itu, mewakili PT. Telkom, Tety selaku Manajer Shared Service berharap agar melalui kegiatan tersebut, seluruh UKM binaan PT. Telkom dapat bergerak cepat dalam meramu hingga mendaftarkan merek dari usahanya. Ia juga berterima kasih atas kolaborasi yang baik antara pihaknya bersama Kanwil Kemenkumham Sulteng.

“Pastinya kita mau benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Mendukung pembangunan nasional khususnya bagi kesejahteraan masyarakat. Terima kasih atas kolaborasi dan kerja sama ini,” pungkasnya.

Humas Kanwil Kemenkumham Sulteng

Palu_Sukseskan program nasional, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) ikuti webinar bersama Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), Selasa, (15/8) pagi.

Digelar secara hybrid, kegiatan yang diikuti oleh Korpri di seluruh Indonesia tersebut menghadirkan berbagai pemaparan materi dari para Narasumber yang membahas terkait penggunaan media sosial yang cerdas versi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pemaparan materi sendiri dipandu oleh Dr. Sulistyo dari Badan Siber dan Sandi Negara dan Menhariq Noor dari Kominfo, keduanya membahas terkait peran dan tata cara serta kehati-hatian ASN dalam media sosial.

Kanwil Kemenkumham Sulteng yang diwakili oleh Kepala Divisi Administrasi Raymond JH. Takasenseran, Kepala Bagian Program dan Humas Muhammad Said, Kepala Sub. Bagian Humas, RB dan TI Asman, serta berbagai staf pun menyaksikan secara seksama pemaparan materi tersebut.

“Ini sangat penting, karena di era yang serba cepat sekarang, penggunaan media sosial sangat berperan. Kita harus bisa memanfaatkan serta menjadi pelopor kepada masyarakat agar menggunakan media sosial secara tepat dan baik,” pungkas Kadiv Min.

Humas Kanwil Kemenkumham Sulteng