Luwuk_Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) terima kunjungan kerja (Kunker) Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkumham Republik Indonesia, Ir. Razilu di Luwuk, berbagai unsur Pemerintah Daerah Kab. Banggai hingga Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Banggai turut serta mendampingi kegiatan tersebut. Kamis, (18/1/2024) siang.

Adapun kunjungan tersebut, diagendakan akan melaksanakan berbagai kegiatan peninjauan hingga menggelorakan program terbaru Inspektorat Jenderal (Itjen) di tahun 2024 yakni Irjen ADA atau Irjen Aktif Dengarkan Aspirasi di sejumlah satuan kerja di jajaran Kanwil Kemenkumham Sulteng.

“Sangat senang dan bersyukur di awal tahun ini, kami bisa mendapat kunjungan kerja Bapak Irjen Razilu disini. Tentu, ini menjadi salah satu motivasi kami dalam menghiasi tahun 2024 yang lebih gemilang lagi,” sambut Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Sulteng Hermansyah Siregar di Bandar Udara Syukuran Aminuddin Amir.

Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil turut ditemani oleh Asisten 1 Sekretariat Daerah Kab. Banggai, Hj. Nur Djalal bersama berbagai unsur Forkopimda Kab. Banggai serta para Kepala Divisi, dan para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Keimigrasian.

Menyambut baik kunjungan tersebut, Nur Djalala yang mewakili Bupati Banggai juga berharap agar hal tersebut menjadi momentum baik dalam menguatkan kemitraan kerja sama bagi pihaknya bersama jajaran Kemenkumham.

Apalagi kata dia, hubungan kerja sama tersebut telah terjalin dengan sangat baik, dan telah menghasilkan banyak pencapaian baik bagi pembangunan daerah di Kab. Banggai.

“Sangat bahagia dengan kunjungan ini, Bapak Bupati pun memastikan bahwa kemitraan kerja sama antara Pemerintah Banggai bersama Kemenkumham berjalan lebih baik lagi,” ungkapnya.

Sementara itu, Irjen. Razilu yang terakhir kali mengunjungi Kota Air Luwuk pada bulan Mei 2023 yang lalu juga kembali mengungkapkan kesyukurannya atas kunkernya di Kota Luwuk tersebut.

Ia menjelaskan bahwa kunkernya tersebut merupakan salah satu bentuk pengoptimalannya dalam melakukan pengawasan kinerja di lingkungan Kemenkumham Republik Indonesia.

Berbeda dari sebelumnya, dalam tahun 2024 ia mengusung salah satu program Irjen ADA atau Irjen Aktif Dengarkan Aspirasi.

Hal ini pun, ia katakan akan dilakukan di sejumlah Satuan Kerja di Kota Luwuk yang dinaungi Kanwil Kemenkumham Sulteng.

“Alhamdulillah, bisa kembali ke Kota Luwuk ini, pastinya kunker kali ini kami ingin melihat bagaimana kinerja jajaran kita disini. Selain itu, kami juga akan melakukan agenda mendengarkan aspirasidari jajaran. Semoga saja berjalan lancar,” pungkasnya.

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG

Palu, 18 Januari 2024 - Tim Kantor Wilayah Subbid Kekayaan Intelektual (KI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulteng, di bawah kepemimpinan Kepala Subbidang KI, Aidha Jupha Tangkere, telah melakukan koordinasi yang sangat positif dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Datokarama Palu. Pertemuan langsung dilakukan dengan Ketua LPPM, Dr. Sahran Raden S.Ag S.H M.H, Kepala Pusat Moderasi Drs. Ismail Pangeran M.Pd, Kepala Pusat Studi Gender Dr. Gusnarib M.Pd, dan Siti Rabiatul Adawiyah M.Si.

Hasil pertemuan tersebut mencakup beberapa poin utama:

1.Penguatan Agen Operator KI di Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Tim Kanwil mengetahui bahwa tidak ada kendala yang signifikan terkait agen Operator KI di LPPM Universitas Islam Negeri Datokarama Palu. Data pendaftaran sejak Januari mencatat 23 permohonan cipta, menunjukkan komitmen dan aktifitas tinggi dalam perlindungan kekayaan intelektual.

2. Dukungan Kolaborasi dan Sinergi dalam Layanan KI

LPPM menyatakan dukungan penuh terhadap kolaborasi dan sinergi dalam penyelenggaraan layanan KI. Kesepakatan kerja sama berdasarkan Memorandum of Understanding (MOU) yang berlaku hingga 23 Agustus 2024 tetap dijalankan. LPPM menegaskan kesiapan gedung pertemuan yang dapat menampung 1.000 orang, dilengkapi dengan fasilitas modern, untuk mendukung kegiatan layanan KI dari Kantor Wilayah Kemenkumham maupun Universitas.

3. Pembentukan Sentra KI dan Pendampingan Pendaftaran

Pembentukan Sentra KI di Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sedang dalam proses. Persyaratan kelengkapan, seperti SK Pendirian, SK Rektor, dan SK Pengurus, akan segera dipenuhi. Tim Kanwil akan mendampingi proses pendaftaran Sentra KI dalam aplikasi sentraki.dgip.go.id/pages/register/star untuk masuk ke dalam database sentra KI.

4. Pendataan Para Dosen dan Mahasiswa

LPPM sedang mendorong para dosen untuk wajib melakukan pendaftaran pencatatan cipta, dan rencana akan diperluas ke setiap mahasiswa Universitas Islam Negeri Datokarama Palu. Hal ini akan meningkatkan kesadaran akan perlindungan kekayaan intelektual di kalangan akademisi dan mahasiswa.

Aidha Jupha Tangkere menyampaikan bahwa perlu diadakan pertemuan kembali untuk membahas rencana kolaborasi dan dukungan terhadap kegiatan penyelenggaraan layanan KI tahun 2024. Selain itu, penting untuk melakukan pendampingan dan monitoring terkait pendaftaran Sentra KI Universitas Islam Negeri Datokarama Palu dalam Database Sentra KI DJKI.

Pertemuan ini mencerminkan semangat kerja sama yang tinggi antara Kanwil Kemenkumham Sulteng dan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu dalam mengoptimalkan perlindungan kekayaan intelektual dan memajukan inovasi di wilayah tersebut.

Palu, 17 Januari 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah akan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Seleksi Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Penganugerahan Paralegal Justice Award tahun 2024. Acara ini diikuti oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Bidang Hukum, I Putu Dharmayasa, yang didampingi oleh Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIHN), I Nyoman Sukamayasa, serta Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM, Fitrana Anas. Turut hadir juga perwakilan Pemda Setempat, Lurah, dan Kepala Desa.

Kegiatan ini akan diselenggarakan secara virtual melalui platform Zoom Meeting, dengan pusat acara berlokasi di Aula Kebangsaan Kantor Wilayah. Pilihan penyelenggaraan secara virtual diharapkan dapat memudahkan partisipasi dan pemantauan dari berbagai pihak yang berkepentingan.

Penganugerahan Paralegal Justice Award merupakan bentuk penghargaan kepada Kepala Desa/Lurah yang telah berperan sebagai Juru Damai (Non Litigation Peacemaker). Penghargaan ini menjadi upaya nyata dalam menciptakan iklim investasi dan akses keadilan pada tingkat Desa/Kelurahan di seluruh Indonesia.

I Putu Dharmayasa, Kepala Bidang Hukum, berharap agar desa atau kelurahan yang diusulkan menerima penghargaan Anugerah Paralegal Justice Award dapat terus berperan aktif dalam memelihara perdamaian dan menyediakan akses keadilan bagi masyarakatnya. Upaya ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menciptakan lingkungan yang kondusif serta memberdayakan masyarakat di berbagai daerah.

Sosialisasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi pihak-pihak terkait dalam proses seleksi daerah, sehingga para calon penerima penghargaan dapat benar-benar menjadi teladan dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan di tingkat lokal.

Acara sosialisasi ini menjadi momentum penting dalam mendukung visi Kementerian Hukum dan HAM untuk memperkuat sistem hukum dan HAM di berbagai lapisan masyarakat. Semoga melalui Paralegal Justice Award, upaya pelestarian perdamaian dan peningkatan akses keadilan dapat terus ditingkatkan di seluruh pelosok Indonesia.

Palu, 16 Januari 2024 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Tengah (Sulteng) bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Banggai menggelar rapat pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penyelenggaraan Sosialisasi dan Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual.Kegiatan yang diselenggarakan melalui zoom meeting pada Selasa, 16 Januari 2024 ini diikuti oleh Plh. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Herlina, Kepala Bidang Hukum, I Putu Dharmayasa, Kepala Subbidang Kekayaan Intelektual, Aidha bersama Penyusun Rancangan Peraturan Perundang - undangan, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, Andi Nur Syamsi, Kepala Bagian Kerja Sama Pemda Banggai, Fahmi Arifudin Rizal.

Dalam rapat tersebut, kedua belah pihak menyepakati berbagai hal dan ketentuan serta menyamakan presepsi untuk dituangkan dalam PKS tersebut.

"Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Kabupaten Banggai tentang pentingnya perlindungan kekayaan intelektual," kata Plh. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Herlina.

Herlina menambahkan, PKS ini juga bertujuan untuk meningkatkan jumlah pendaftaran kekayaan intelektual di Kabupaten Banggai."Kami berharap dengan adanya PKS ini, masyarakat Kabupaten Banggai dapat lebih memahami pentingnya perlindungan kekayaan intelektual dan lebih banyak lagi yang mendaftarkan kekayaan intelektualnya," ujar Herlina.Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, Andi Nur Syamsi, menyambut baik rencana kerja sama ini dan berharap dengan adanya PKS tersebut dapat mendorong peningkatan Pendaftaran Kekayaan Intelektual
Kegiatan rapat pembahasan PKS ini berjalan lancar dan lancar. Kedua belah pihak sepakat untuk segera menyelesaikan draft PKS untuk ditandatangani oleh kedua pihak.