PALU - Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Suteng) yang dipimpin oleh Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, Said Noviansyah, melakukan kegiatan Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian dengan Instansi terkait di Kabupaten Banggai Laut, mulai tanggal 8 sd 12 Agustus 2023.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Subbidang Informasi Keimigrasian, Denny Chrisdian, Kepala Subbidang Perizinan Keimigrasian, Irwan Saud, Analis Keimigrasian Pertama, Jasrin, serta Penelaah Keimigrasian, Makhmud. Pada kegiatan tersebut tim melakukan kunjungan pada Kepolisian Sektor (Polsek) Banggai Laut.

Dalam kunjungan tersebut, tim disambut langsung oleh Kapolsek Balut, Kompol. Frengky, yang menyampaikan bahwa kasus terakhir yang ada di kabupaten Balut mengenai isu adanya TKI ilegal yaitu pada tahun 2000 kebawah namun untuk saat ini tidak ada. Dengan adanya pernyataan tersebut mematahkan Informasi terkini terkait isu banyak masyarakat balut banyak yang pergi ke luar negeri secara ilegal.

Ia juga mengungkapkan bahwa masih kurangnya sosialisasi keimigrasian di kabupaten Balut membuat masyarakat belum terlalu memahami mengenai aturan khususnya izin pergi ke luar negeri. (HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)

PALU_Melalui kejuaraan Sepak Takraw Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Ke-78, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kakanwil Kemenkumham Sulteng) Budi Argap Situngkir harap bibit atlet daerah berasal dari lingkungan Kemenkumham Sulteng, Jum’at, (11/8) pagi.

“Melihat bakat yang dimiliki, kami sangat berharap agar pegawai kita dapat menjadi bagian dari tim Sepak Takraw daerah yang selama ini menjadi andalan dalam perlombaan nasional,” ungkap Kakanwil.

Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil yang didampingi Kepala Divisi Administrasi Raymond JH. Takasenseran, Kepala Divisi Pemasyarakatan Ricky Dwi Biantoro, Pelaksana Tugas Kepala Bagian Umum Abraham Hariyanto, Kepala Bidang Pembinaan Irpan, Kepala Lapas Palu Gunawan, Kepala Bapas Palu Syahril Azis serta Kepala Rupbasan Palu Usman menyaksikan partai semifinal mempertandingkan Lapas Kolonedale melawan Rutan Palu yang dimenangkan tim Kolonedale.

“Inilah cara kita mengekspresikan HDKD Ke-78, semuanya berjalan dengan penuh suka cita dan kebersamaan, besok kita akan ikuti juga kegiatan bersepeda santai, kami mengajak agar masyarakat dapat turut serta, akan ada hadiah-hadiah menarik. Mari kita bangun suasana damai untuk daerah kita ini,” tambahnya.

Kejuaraan Sepak Takraw itu sendiri dipastikan akan menampilkan laga dramatis antara Lapas Kolonodale melawan Rutan Poso, menjadi ajang yang dinantikan, kedua tim pun tengah bersiap secara maksimal.

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG

PALU_Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) dorong Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah daftarkan kekayaan intelektual komunal (KIK), Kamis, (11/8) siang.

Dengan mendorong KI Manjayo sebagai sikap optimisme meningkatkan jumlah perlindungan hukum pada pendaftaran KI, Kanwil Kemenkumham Sulteng yang saat ini dipimpin Budi Argap Situngkir pun intensif meningkatkan sinergitas bersama Pemda Sulteng, apalagi dengan status Sulteng yang memiliki keanekaragaman hayati dan budaya, diperlukan kolaborasi yang baik guna meminimalisir terjadinya tindak kejahatan plagiarisme atau penjiplakan.

Diwakili oleh Kepala Sub. Bidang Kekayaan Intelektual I Nyoman Sukamayasa beserta para operator KI, tim Kanwil itu pun disambut langsung oleh Kepala Dinas Andi Kamal Lembah di Ruangan Kerjanya.

“Kita terus mendorong agar aset yang kita miliki dapat kita jaga sama-sama, anak-anak kita dimasa depan menyadari bahwa daerah kita ini memiliki kebudayaan yang begitu memukau, kami akan selalu siap untuk mendampingi dan pastinya komitmen mendukung program Pemerintah Daerah,” ujar I Nyoman Sukamayasa.

Sementara itu, Andi Kemal mengaku sangat bersyukur atas dukungan yang diberikan, ia juga bertekad akan turut mendukung program Kanwil Kemenkumham Sulteng. Kedepan, ia juga berharap agar kerja sama dan kolaborasi dapat ditingkatkan ditandai dengan perjanjian kerja sama.

“Kami sangat mendukung, pastinya kita akan upayakan agar aset kita seperti tarian, musik daerah, tenun, bahkan makanan daerah kita dapat terlindungi dengan baik. Mungkin kerja sama dan kolaborasi akan kita tingkatkan dengan mencanangkan komitmen bersama,” imbuh Andi Kemal.

(Humas Kanwil Kemenkumham Sulteng)

Sanur – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly, mengajak para pelaku bisnis untuk bersinergi bersama pemerintah memerangi perdagangan orang. Hal ini disampaikan Menkumham saat memberikan sambutan pada Government and Business Forum (GABF) di Hyatt Regency Sanur, Bali, Kamis (10/08/2023).

"Perdagangan orang yang terkait dengan penipuan online telah menjadi masalah besar. Untuk itu saya mengajak para pebisnis muda untuk bersama-sama pemerintah memerangi perdagangan orang," ujar Yasonna di hadapan para peserta GABF yang merupakan young technopreneurs.

Lebih lanjut Menkumham menyampaikan, banyakmya praktek bisnis yang tidak etis mendorong indonesia untuk membentuk gugus tugas dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam memerangi perdagangan manusia.

"Di tingkat bilateral kami telah melakukan banyak perjanjian dengan negara-negara asing tentang bantuan timbal balik, ekstradisi, dan kerja sama hukum," lanjutnya.

Di akhir sambutannya, Menkumham menyampaikan pentingnya penggunaan teknologi untuk mencegah kejahatan transnasional. Di sisi lain, teknologi canggih membuat kejahatan transnasional meningkat karena penjangkauannya global. Indonesia juga berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investor asing, di dukung oleh reformasi hukum untuk meningkatkan kemudahan Berbisnis di Indonesia.

"Kita juga harus bisa memanfaatkan teknologi canggih untuk menangkal kejahatan transnasional. Mempromosikan kerja sama melalui teknologi digital, dan platform media sosial untuk memerangi perdagangan manusia adalah cara yang efektif. Kita harus menetapkan alat dan pedoman praktis serta berbagi praktik terbaik di bawah keterlibatan GABF dengan pemangku kepentingan lainnya," tandas Yasonna.

Government and Business Forum merupakan forum bersama yang diinisiasi oleh Australia dan Indonesia, yang berawal dari timbulnya banyak kasus perdagangan orang, dimana sektor swasta memiliki peran yang sangat penting dalam memerangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Turut hadir dalam kegiatan GABF kali ini, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno.L.P. Marsudi, (Co-Chair Bali Proses RI), Menlu Australia Penny Wong (Co-chair Bali Proses Australia) yang hadir secara daring, Garibaldi Thohir (Co-chair GABF RI), Andrew Forest (Co-chair GABF Australia), pelaku bisnis, perwakilan kementerian/lembaga, aktifis, selebriti dan beberapa perwakilan negara anggota. (Feroza)