PALU – Pelaksana Tugas Harian (Plh) Kakanwil Kemenkumham Sulteng, Syamsul Efendi Sitorus hadiri kegiatan pemusnahan barang bukti pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat (04/08). Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BNN R.I., Monang Situmorang serta turut dihadiri oleh Aparat Penegak Hukum (APH) Se – Kota Palu.

Upaya yang dilakukan oleh BNNP Sulteng dalam kegiatan tersebut belum maksimal. Karena itu, pihaknya membutuhkan dukungan kerjasama dan sinergitas dari berbagai pihak untuk bersama - sama memutuskan mata rantai jaringan peredaran narkoba di daerah Sulawesi Tengah.

Pemusnahan babuk berupa sabu dan ganja yang merupakan hasil pengungkapan peredaran gelap narkotika yang ada di Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu. (HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)

Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan kegiatan Temu Bisnis Tahap VI di Jakarta International Expo (JIExpo), Jakarta, Kamis 3 Agustus 2023 hingga Sabtu 5 Agustus 2023. Temu Bisnis ini mempertemukan Kementerian/Lembaga Negara (K/L) dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sekaligus juga mendorong Kementerian/Lembaga Negara menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, kegiatan Temu Bisnis Tahap VI tahun 2023 ini merupakan bentuk dukungan Kemenkumham terhadap penggunaan PDN di lingkungan kementerian/lembaga negara, dan juga sebagai implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022, yang mendorong Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara dan Daerah (BUMN dan BUMD) untuk mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dalam proses Pengadaan Barang dan Jasanya.

“Temu Bisnis Tahap VI merupakan salah satu bentuk komitmen Kemenkumham menjalankan Inpres Nomor 2 Tahun 2022 untuk mendorong penggunaan PDN pada Kementerian/Lembaga Negara.” ucap Andap saat menghadiri pembukaan Temu Bisnis Tahap VI, Jakarta, Kamis (03/08/2023).

Sekjen Kemenkumham berharap, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI kali ini, dapat meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam belanja pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMN.

“Dengan meningkatnya penggunaan PDN di lingkungan Kementerian/Lembaga Negara, ekonomi Indonesia diharapkan dapat semakin meningkat lagi,” kata Andap.

Mengusung tema Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri Wujudkan Kemandirian Bangsa, lanjut Sekjen Kemenkumham, Temu Bisnis Tahap VI juga akan menyelenggarakan coaching clinic berbagai layanan yang ada di lingkungan Kemenkumham, antara lain layanan pendaftaran katalog elektronik sektoral Kemenkumham pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), layanan online pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), layanan online Ditjen Kekayaan Intelektual (DJKI), dan Layanan Advokasi dan Penilaian Risiko Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Ditjen HAM.

“Kemenkumham juga akan memberikan layanan pembuatan Paspor Merdeka. Rencanya Ditjen Imigrasi akan memfasilitasi pembuatan 3000 paspor dalam 3 hari,” tutur Andap.

Kegiatan Temu Bisnis Tahap VI tahun 2023 rencananya akan terintegrasi dengan penyelenggaraan Indonesia Catalogue Expo and Forum yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).

Sebagai informasi, Kemenkumham telah menyelenggarakan e-katalog sektoral untuk 11 etalase yang seluruhnya merupakan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemenkumham. Khusus untuk etalase Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya, minimal dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 25 persen.

Selain itu, Kemenkumham juga memberikan kemudahan bagi UMKM dalam pendirian perseroan perorangan, sehingga dapat mengikuti proses pengadaan barang dan jasa Kementerian/Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD. Pelaku UMKM juga dapat melakukan pencatatan dan pendaftaran kekayaan intelektual di Kementerian Hukum dan HAM dengan lebih mudah dan terjangkau.

“Mari kita menjadi Pahlawan di Negeri Sendiri dengan berbelanja Produk Dalam Negeri,” tandas Andap. (SIARAN PERS KEMENKUMHAM R.I.)

POSO_Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIb Poso, Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) Raymond JH. Takasenseran tekankan tertib administrasi kepegawaian guna capai optimalisasi pelaksanan tugas dan fungsi, Jum'at, (4/8) pagi.

Didampingi Kepala Sub. Bagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi Asman beserta 3 orang staf, Kadiv Min disambut oleh Pelaksana Harian (Plh) Kepala Rutan Poso I Wayan Benny Kurniawan, Ilham Adi Susanto Kasubsi Tata Usaha beserta seluruh jajaran di Aula Rutan Poso.

"Kemarin kita semua baru saja mengikuti sosialisasi penerapan sistem informasi kepegawaian terbaru, dari dossier hingga jurnal harian mesti semuanya telah tertib, jangan sampai lalai karena semua itu adalah untuk kita semua, untuk kemajuan Kementerian yang kita cintai ini," buka Kadivmin.

Lebih lanjut, Kadivmin turut mengimbau agar seluruh jajaran dapat mengoptimalkan tugas dan fungsi pemasyarakatan, ia menilai dengan rasa syukur serta dedikasi yang kuat pelaksanaan tugas akan mudah tercapai.

“Tanamkan rasa syukur kepada Tuhan serta libatkan restu orangtua dan dibarengi dedikasi yang kuat. Kami yakin Rutan Poso dapat lebih sukses lagi,” tambahnya.

Tidak hanya itu, Kadivmin beserta rombongan pun turut melakukan pendampingan pada berbagai hal, seperti Manajamen Resiko, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, E-Lapor hingga pelaksanan fungai kehumasan.

“Semua program yang kita lakukan ini adalah untuk memberikan seluruh masyarakat pelayanan yang baik. Ini harus terus kita benahi,” imbuhnya.

Sementara itu, Plh. Karutan Poso pun mengaku sangat bersyukur atas kunjungan tersebut, ia berharap agar seluruh jajaran Rutan Poso dapat mengimplementasikan setiap pesan yang disampaikan.

“Terima kasih atas nasihatnya, kami sangat optimis capai kinerja yang maksimal. Apalagi saat ini kita terus berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Poso. Pastinya memudahkan penyelenggaran sistem pemasyarakatan disini,” pungkasnya.

(Humas Kanwil Kemenkumham Sulteng)

Bertempat di Lapas Kelas III Kolonodale, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulteng, Budi Argap Situngkir didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan, Ricky Dwi Biantoro, melakukan pemantauan terhadap pembinaan kemandirian dan ketrampilan pada Lapas Kelas III Kolonodale.

Terdapat beberapa Program Kemandirian yang telah dilakukan pemantauan pada giat tersebut, diantaranya adalah Hidroponik Tanaman dan Juga Peternakan Lele yang ditinjau secara langsung oleh Kakanwil Beserta Jajaran.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah, memberikan Apresiasi kepada Jajaran Lapas Kolonodale yang telah menyiapkan dengan serius dan penuh semangat program kemandirian tersebut.

" Tata letak, dan berbagai sarana prasarananya telah menunjukan keseriusan dalam mengembangkan program kemandirian ini " Ujar Budi Argap Situngkir

Lebih lanjut dalam kesempatan tersebut Kepala Kantor Wilayah berharap program tersebut dapat dikembangkan lebih jauh lagi serta dapat menjalin kerja sama yang lebih luas dengan berbagai unsur, dan dapat membina para warga Binaan sehingga dapat menjadi pribadi yang mandiri ketika keluar dari lapas