Bertempat di Hotel Sutan Raja, (25/07), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah menggelar RAPAT KOORDINASI EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DAN SOSIALISASI REFORMASI BIROKRASI yang diikuti oleh para Ka.Upt dan Jajaran.

Hadir langsung dalam kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Budi Argap Situngkir didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi, Raymond. J.H Takasenseran, Kepala Bagian Program dan Humas Muh. Said, Kepala Subbagian Humas RB dan Ti, Asman, Kepala Subbagian Program dan Pelaporan, Vera Veronika dan Narasumber dari BPKP Sulteng, Bambang Trisnadi , Tim Sekretariat Jenderal Kemenkumham R.I yang diwakili oleh Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, Widi Rahma D, Ahli Pertama-Analis Anggaran

Kegiatan tersebut merupakan tindaklanjut kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Program Dukungan Manajemen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia semester I Tahun 2023, yang diikuti oleh Jajaran Pimpinan Tinggi Kemenkumham R.I beserta Para Kepala Kantor Wilayah dan dalam membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) oleh 4 (empat) komisi diantaranya sebagai berikut :

1.Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Hasil evaluasi dari pusat bahwa pelaksanaanya kualitas belum optimal,

2.Pengelolaan Sumber Daya Manusia ( SDM ) ,

3.Pengelolaan Barang Milik Negara ( BMN ) ,

4.Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Dalam kesempatan tersebut, Kepala kantor wilayah menyampaikan bahwa Rakor ini merupakan momen penting dalam upaya bersama untuk mengevaluasi pencapaian kinerja selama semester I. Yang diharapkan pertemuan tersebut dapat menjadi sarana efektif bagi jajaran untuk berdiskusi, berbagi informasi, dan saling berkoordinasi guna meningkatkan kualitas layanan publik yang di berikan kepada masyarakat.

Menutup sambutanya Kepala Kantor Wilayah berharap kegiatan tersebut dapat dijadikan sebagai momentum untuk membangun semangat solidaritas dan meningkatkan sinergi di antara Jajaran Dengan kerjasama dan komitmen bersama, untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi di semester ke II.

Inggris - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mempromosikan kebebasan beragama Indonesia di hadapan anggota Parlemen Inggris, Fiona Bruce. Ia mengatakan pemerintah Indonesia memberikan pelindungan terhadap hak asasi manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kebebasan beragama.

Yasonna menjelaskan Indonesia merupakan negara Muslim terbesar, sekaligus negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Dalam suasana keberagaman ini, pemerintah hadir memberikan kepastian hukum atas hak kebebasan pribadi masyarakat Indonesia.

“Indonesia merupakan negara Muslim terbesar dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia yang terus mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dari berbagai aspek kehidupan, termasuk kebebasan beragama,” kata Yasonna dalam pertemuan antara delegasi Indonesia dengan Fiona Bruce di Inggris.

Kebebasan beragama di Indonesia dijamin dan diatur dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 E ayat (1) dan pasal 29 ayat (2). Selain itu, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia turut menjamin kebebasan beragama sebagai salah satu hak atas kebebasan pribadi dalam pasal 22 ayat (1) dan (2).

Yasonna menjelaskan kepada Bruce, selain Islam ada juga banyak agama lain di Indonesia dimana ummatnya hidup berdampingan secara damai bahkan saling menjaga ketika masing-masing merayakan hari besarnya. Kondisi seperti itu bisa terjadi karena Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa. Pancasila, lanjut Yasonna, mampu menjadi payung yang menaungi beragam agama, kultur dan etnis di Indonesia sehingga masyarakatnya menghargai keberagaman dan toleran antar sesama.

"Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, yang menghargai kebhinekaan, kemanusiaan yang adil dan beradab serta menjaga persatuan Indonesia," kata Yasonna di hadapan Bruce, Senin malam (24/07/2023) waktu setempat.

“Pancasila mengajarkan pada kami untuk bebas tetapi bertanggungjawab. Yakin pada kebenaran keyakinannya masing-masing, tetapi menghormati keyakinan orang lain sehingga masyarakat hidup dalam harmoni, berbeda tetapi satu sebagaimana semboyan kami, Bhineka Tunggal Ika,” terangnya lebih lanjut.

Yasonna berharap pemerintah Indonesia dan Inggris dapat bekerja sama untuk mempromosikan kebebasan beragama, tidak hanya secara nasional tetapi pada level global. Ini mengingat Bruce merupakan utusan khusus Perdana Menteri Inggris untuk Kebebasan Beragama dan Kepercayaan, serta ketua Aliansi Internasional  Kebebasan Beragama atau Kepercayaan.

“Indonesia mengharapkan dukungan dan saran dari Madam Bruce mengenai bagaimana kita dapat bekerja sama untuk mempromosikan kebebasan beragama secara global dan nasional dalam masyarakat kita yang beragam,” ujarnya.

Bruce sendiri menuturkan bahwa masyarakat internasional telah mengakui kemampuan Indonesia dalam melindungi kebebasan beragama meskipun mengalami berbagai tantangan dalam kondisi masyarakat yang majemuk. Untuk itu, Indonesia dipandang memiliki peran sentral terkait isu hak asasi manusia dalam konteks nasional dan global. Bruce berharap kerjasama Indonesia dan parlemen Inggris di bidang kebebasan beragama semakin meningkat.

Salah satu langkah kerja sama Indonesia dan parlemen Inggris adalah diadakannya Konferensi Internasional tentang Literasi Agama Lintas Budaya, yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 13-14 November 2023 mendatang. Konferensi diselenggarakan oleh Kemenkumham bersama Institut Leimena, Pusat Internasional untuk Studi Hukum dan Agama di Brigham Young University Law School, dan Sekretariat Internasional Kebebasan Beragama yang berbasis di Amerika Serikat. Bruce sendiri telah mengonfirmasi kepastian untuk hadir sebagai salah satu pembicara dengan topik "Human Dignity and the Rule of Law: Global and Regional Outlook".

JAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (kemenkumham sulteng) bersama Pemerintah Kabupaten Banggai (pemkab banggai) melakukan audiensi terobosan inovasi kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (ditjen ahu) Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia (kemenkumham), Senin, 24 Juli 2023.

audiensi tersebut dilaksanakan guna pembentukan Agensi Layanan AHU di daerah dengan pilot project Kabupaten Banggai yang menjadi daerah strategis, agensi layanan ahu nantinya akan menjadi agen dalam memberikan layanan-layanan seperti pendaftaran Perseroan Perorangan, Pewarganegaraan hingga apostile kepada masyarakat di sekitaran Kab. Banggai, banggai kepulauan, Banggai laut, Morowali, Morowali utara, dan tojo una-una yang notabene memiliki jarak yang sangat jauh dari Ibu kota Provinsi.

Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Herlina menyatakan dalam audiensi bahwa dengan adanya agensi layanan ahu di daerah, permasalahan jarak yang selama ini dirasakan masyarakat akan terselesaikan “kita tau masyarakat di enam kabupaten tersebut harus menempuh jarak empat ratus sampai dengan tujuh ratus kilometer untuk bisa mendapatkan layanan secara langsung di kota palu, tentunya dengan adanya agensi, masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke palu untuk mendapatkan pelayanan”.

Bupati Banggai, Amirudin yang juga ikut serta dalam audiensi juga berharap agensi layanan ahu segera dibentuk dikarenakan kebutuhan masyarakat terhadap layanan ahu di Kabupaten Banggai saat ini cukup tinggi, dengan adanya agensi layanan ahu diproyeksikan pertumbuhan ekonomi kabupaten banggai bisa meningkat. “saya berharap agensi ini akan menjadi indikator dalam pertumbuhan ekonomi kabupaten banggai kedepannya” pungkasnya. (HUMAS KEMENKUMHAM SULTENG)

PALU_Usai gelar kegiatan Bakti Sosial (Baksos) pengentasan Stunting, jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) kembali menggelar baksos pada 5 Panti Asuhan lintas agama di Kota Palu peringati Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Ke-78 Tahun 2023, Senin, (24/7) siang.

Kegiatan tersebut dipimpin secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Budi Argap Situngkir yang saat itu didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi Raymond JH. Takasenseran, Kepala Divisi Pemasyarakatan Ricky Dwi Biantoro, Kepala Divisi Keimigrasian Syamsul Efendi Sitorus, para pejabat Administrator dan pengawas dan para Kepala Satuan Kerja Pemasyarakatan dan Keimigrasian se-Kota Palu, Sigi dan Donggala.

“Kemarin adalah peringatan Hari Anak Nasional, kita semua sepakat bahwa setiap anak adalah sama, begitu juga bagi anak-anak kita yang berada di Panti Asuhan ini, kami ingin kehadiran Kemenkumham RI dapat dirasakan juga oleh mereka semua, semoga bermanfaat yang membuat bahagia, dapat semangat lagi menuntut ilmu. Kami berdo’a agar mereka semua bisa menjadi pemimpin bangsa ini dimasa depan,” ujar Kakanwil.

Menurutnya, kegiatan yang digelar sebagai bagian dalam semarak HDKD Ke-78 juga mengisyaratkan beragam makna seperti kepedulian antar sesama hingga peningkatan rasa persaudaraan baik internal Kemenkumham RI hingga antar umat beragama.

“Ada 5 tempat, yang kesemuanya terbagi menjadi panti asuhan dari lintas agama, Islam, Kristen hingga Hindu di Kota Palu, kita mau dengan bertambahnya umur, jajaran dapat lebih meningkatkan kinerja dengan terlebih dahulu memiliki kepedulian dan persaudaraan antar sesama,” pungkasnya.

Adapun kelima tempat tersebut diantaranya, Panti Asuhan Raudhatul Umat, Al- Amanah, Kristen Immanuel, Bala Keselamatan Palu dan Utama Widya Pasraman Wira Dharma.

Tidak hanya itu, 100 paket sembako pun turut diberikan kepada para masyarakat sekitar yang membutuhkan hingga pegawai pemerintah non pegawai negeri yang berada di Kanwil Kemenkumham Sulteng.

Humas Kanwil Kemenkumham Sulteng