Palu – Pada Hari Senin, ( 10/07 ) Bertempat di Ruang Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Tim Direktorat Jenderal Imigrasi yang dalam kesempatan tersebut diketuai oleh Koordinator Kerja Sama Keimigrasian Antar Lembaga, Herawan Sukoaji bersama Tim tengah melakukan Koordinasi Awal pada Kantor Wilayah dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Morowali dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai di Kabupaten Morowali yang mana dalam kesempatan tersebut disambut langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Budi Argap Situngkir didampingi oleh Kepala Divisi Imigrasi, Syamsul Efendi Sitorus.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Kantor Wilayah, Budi Argap Situngkir menyampaikan Apresisasi dan terimakasih kepada Tim dan berharap Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan dapat mempercepat peningkatan pengembangan SDM dan Inovasi yang ada pada Jajaran Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai.

Lebih lanjut dalam kesempatan tersebut Kepala Kantor Wilayah, Berharap agar Monev yang dilakukan dapat menghasil berbagai Kerja sama yang akan membangun layanan keimigrasian di Sulawesi Tengah menjadi lebih baik lagi.

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG

PALU_Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Ricky Dwi Biantoro terima kunjungan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPLHK) Wilayah Sulawesi, yang diwakili Kepala Seksi (Kasi) Wilayah II Subagio dan Fungsional Polisi Kehutanan Nur Aulia Rohmatin guna membahas kerja sama terhadap berbagai Barang Sitaan Negara yang berada di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Palu, Senin, (10/7) pagi.

Dalam pertemuan tersebut, Kadivpas Ricky mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kunjungan tersebut, ia menyampaikan pentingnya kerjasama antara instansi pemerintah dalam rangka mengoptimalkan penegakan hukum terkait kasus lingkungan hidup dan kehutanan. Ia juga mengungkapkan kepeduliannya terhadap pengelolaan barang sitaan negara dan bertekad akan terus mendukung tegaknya supremasi hukum, khususnya tindak pidana LHK. “Terima kasih atas kunjungan ini, saya pikir sinergitas dan kerja sama kita akan terus kita kuatkan, apalagi ini sangat penting dari tegaknya hukum kasus LHK, apa yang menjadi objek dari kejahatan itu sendiri kami pastikan terjaga dengan baik pada Rupbasan yang kami naungi,” ungkap Kadivpas di Ruangan Kerjanya.

Sementara itu, Subagio juga mengapresiasi komitmen dan kepedulian jajaran Kanwil Kemenkumham Sulteng yang terus berupaya menegakkan supremasi hukum dengan sebaik-baiknya. Ia menuturkan bahwa sinergitas antara Divisi Pemasyarakatan dan BPPLHK dapat memberikan kontribusi besar dalam pengelolaan barang sitaan negara yang berasal dari pelanggaran-pelanggaran tersebut. “Pertemuan ini bukan hanya sebatas silaturahmi saja, akan tetapi, menjadi momentum bagi kita agar lebih berkolaborasi bersama, apalagi semua yang menjadi barang sitaan negara terhadap pelanggaran LHK telah terjaga dengan baik di Rupbasan Palu. Kami berharap agar hal baik ini dapat terjaga selalu,” sahutnya.

Lebih lanjut, kedua pihak pun membahas terkait berbagai langkah konkret guna meningkatkan sinergitas dalam pengelolaan barang sitaan negara seperti pertukaran informasi hingga pelatihan pengelolaan barang sitaan khusus bagi para petugas. “Semoga saja kerja sama kita ini memberi kontribusi yang positif bagi berlangsungnya pengelolaan barang sitaan negara atas kasus LHK dan tentunya kami berharap agar penegakkan hukum LHK dapat lebih baik lagi. Kita akan terus berkomitmen akan hal itu,” imbuhnya.

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG

Berita mengembirakan datang dari Jenewa, Swiss. Pemerintah Indonesia membuka peluang bagi barang dan jasa khas atau tradisional Indonesia untuk didaftarkan sebagai merek internasional.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Andap Budhi Revianto, Senin (10/07/2023).

“Saya mendapat informasi yang menggembirakan dari Pak Menteri yang saat ini mengikuti sidang WIPO di Jenewa, Swiss, bahwa produk-produk tradisional anak bangsa Indonesia bisa menjadi merek internasional,” papar Andap dari kantornya kawasan Kuningan, Jakarta.

Hal itu, menurut Andap, dimungkinkan karena adanya aksesi Nice Agreement tentang Klasifikasi Internasional atas Barang dan Jasa.

Nice Agreement merupakan perjanjian internasional yang mengatur tentang klasifikasi internasional terhadap barang dan jasa dengan tujuan pendaftaran merek. Sementara aksesi adalah tindakan pemerintah Indonesia untuk terikat menjadi pihak dalam perjanjian internasional ini, sehingga memudahkan pendaftaran merek tradisional Indonesia di level internasional.

Andap menjelaskan langkah dan upaya yang telah dilakukan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dalam meloloskan upaya tersebut. Yasonna melakukan diplomasi dengan Direktur Jenderal World Intellectual Property Organization (WIPO), Daren Tang di kantor pusat WIPO, Jenewa Jumat waktu setempat (07/07/2023)

“Sewaktu di Jenewa Bapak Menteri berkesempatan mendatangi Direktur Jenderal WIPO, Daren Tang di kantornya Jumat waktu setempat kemaren. Dalam pertemuan bilateral itu, Bapak menyerahkan instrumen aksesi Nice Agreement,” ungkapnya.

"Melalui Nice Agreement maka Indonesia dapat memasukkan daftar barang dan jasa yang bersifat khas atau tradisional Indonesia, seperti jamu, gentong, dan batik maupun produk tradisional lainnya ke dalam Daftar Barang dan Jasa yang diatur dalam Nice Agreement," lanjutnya.

Aksesi Nice Agreement ini akan mendorong promosi nama-nama khas dan tradisional Indonesia, serta memudahkan penentuan kelas barang dalam pendaftaran merek secara nasional hingga internasional melalui Madrid Protocol, yang sudah diaksesi pula oleh Indonesia.

"Dengan aksesi ini, Indonesia akan meningkatkan sistem merek nasional untuk memenuhi standar internasional dalam pendaftaran merek," pungkasnya.

PALU_Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) gelar rapat internal guna mengevaluasi dan meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM), Senin, (10/7) pagi.

Rapat internal tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), Budi Argap Situngkir serta diikuti oleh Kepala Divisi Administrasi Raymond JH. Takasenseran, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Ham (Kadivyankumham) Max Wambrauw, Kepala Divisi Keimigrasian Syamsul Efendi Sitorus, Kepala Divisi Pemasyarakatan Ricky Dwi Biantoro, pelaksana tugas Kepala Bagian Umum Abraham Hariyanto, Kepala Bidang HAM Mangatas Nadeak, Kepala Sub.Bidang HAM Suzana Eva Silo dan dipusatkan di ruang kerja Kadivyankumham.

Berlangsung dengan khidmat, rapat tersebut membahas berbagai layanan serta sarana prasarana pengoptimalan pelayanan berbasis HAM yang bukan hanya mencakup pada Kanwil, namun mencakup seluruh satuan kerja jajaran di Sulteng.

“Kemarin kita sudah upayakan agar program berbasis HAM diprioritaskan pada setiap Peraturan Daerah. Saat ini, layanan itu pun mesti lebih dioptimalkan lagi, dari sistem layanan hingga sarana penunjang lainnya,” ungkap Kakanwil.

A

Menurutnya, suksesnya suatu layanan pada sebuah institusi pemerintahan maupun swasta dapat dilihat dari betapa baiknya pelayanan yang ramah kepada masyarakat kelompok rentan ataupun penyandang disabilitas.

“Mau bagaimana pelayanan yang kita berikan kalau saja tidak ramah terhadap HAM akan bernilai kurang. Orientasi kita mesti kita fokuskan guna membuat masyarakat kelompok khusus kita menjadi tersenyum puas. Untuk itu, pembenahan mesti terus kita lakukan untuk mencapainya,” pungkasnya.

Humas Kanwil Kemenkumham Sulteng