PALU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah mengikuti Kegiatan Rapat Penyusunan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) BMN di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi secara virtual, Kamis (6/7).

Bertempat di Ruang Garuda Kantor Wilayah, kegiatan ini diselenggarakan oleh Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dalam rangka persiapan kegiatan Penyusunan Pedoman SBSK BMN. Hadir mengikuti kegiatan secara daring, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulteng, Budi Argap Situngkir, didampingi Kepala Divisi Administrasi, Raymond J.H. Takasenseran, dan Kepala Divisi Pemasyarakatan, Ricky Dwi Biantoro, serta Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulteng.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Biro Pengelolaan BMN, Novita Ilmaris, yang menyampaikan bahwa tujuan diselenggarakan kegiatan ini yakni agar mempunyai pedoman khususnya sebagai Kuasa Pengguna Barang. Lebih lanjut, dalam pemaparannya beliau menjelaskan bahwa hal yang melatar belakangi rapat ini adalah Perkembangan Peraturan Menteri Keuangan 172 Tahun 2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan.

Permenkumham 8 Tahun 2023 yang menyatakan Rencana Kebutuhan BMN disusun dengan berpedoman pada SBSK hadir untuk meningkatkan kualitas perencanaan kebutuhan BMN guna terwujudnya efektivitas, efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran. Selain itu, perubahan pendekatan substansi pengaturan yang berfokus pada tugas dan fungsi pemasyarakatan dan keimigrasian sesuai ORTA, serta Sinkronasi antara Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan dan Penatausahaan, sebagai contoh SBSK Scanner diperuntukan sebagai Scanner Kertas dan Scanner Paspor.

Adapun untuk Objek Penyusunan SBSK yakni meliputi Lapas, Rutan, dan Kanim dengan Tahapan Penyusunan SBSK meliputi tahap persiapan, penyusunan konsep, peninjauan lapangan, expose konsep, finalisasi SBSK dengan target akan selesai pada Bulan September 2023.

Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab. (HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)

PALU_Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kakanwil Kemenkumham Sulteng), Budi Argap Situngkir Panen Buah Anggur di Kebun Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Palu, teknik pengolahannya pun akan diterapkan pada sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Sulteng, Rabu, (5/7) siang.

Sebelumnya, Kakanwil sangat mengapresiasi setinggi-tingginya kepada kreatifitas yang dilakukan oleh seluruh jajaran Rupbasan Palu yang dipimpin oleh Usman atas pemanfaatan lahan kosong sebagai area perkebunan guna meningkatkan produktifitas hingga kesehatan lingkungan bahkan masyarakat sekitar.

“Tentu di Rupbasan ini sangat menitik beratkan pengawasan terhadap barang mati yang sangat butuh konsentrasi untuk menjaga dan merawatnya, kreatifitas dalam pemanfaatan lahan kosong sebagai area perkebunan ini sangat baik, disamping meningkatkan produktifitas juga dapat bermanfaat bagi kesehatan lingkungan hingga kita sebagai manusia,” ungkap Kakanwil.

Dengan didampingi oleh sang Istri, Ny. dr. Monalisa Manik, Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Ricky Dwi Biantoro, Kepala Lapas Palu Gunawan beserta istri, Kepala Rutan Palu Yansen, Kakanwil pun disambut langsung oleh Kepala Rupbasan Palu Usman bersama sang Istri, Herlina yang juga merupakan Kepala Bagian Pelayanan Hukum pada Kanwil Kemenkumham Sulteng serta seluruh jajarannya.

“Hasil dari kebun Anggur ini sangatlah lezat, karena memang pengolahannya benar-benar alami dan dirawat dengan setulus hati oleh seluruh jajaran, hasilnya akan dibagikan kepada masyarakat sekitar juga, kan mereka adalah bagian kita,” tambahnya.
Senada, Kadivpas pun sangat senang dengan hasil panen tersebut, ia berharap agar teknik pengolahannya dapat diterapkan juga pada sejumlah Lapas dan Rutan di Sulteng.

“Kita akan coba memikirkan agar apa yang dihasilkan Rupbasan dapat kita terapkan juga di Lapas kita, ini sangat baik bagi pembinaan kemandirian Narapidana kita disana, kalau beruntung bisa berguna juga untuk pendapatan negara,” kata Kadivpas.
Berhasil meraup jumlah panen yang meningkat, Karupbasan Usman yang saat itu juga berulang tahun berharap agar perkebunan tersebut dapat terus bermanfaat bagi masyarakat.

“Disetiap ruangan kami menampilkan ajakan untuk terus memberi manfaat kepada sesama, semoga kebun ini terus berbuah dan bermanfaat bagi masyarakat. Kita mau meninggalkan hal-hal terbaik,” pungkasnya.

Humas Kanwil Kemenkumham Sulteng

PALU_Gencarkan program KI Manjayo, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kakanwil Kemenkumham Sulteng), Budi Argap Situngkir sambangi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi di Kelurahan Poboya guna mensosialisasikan dan Dorong Percepatan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan PT Perorangan, Rabu, (5/7) pagi.

Dihadiri oleh 4 Dinas dan Lembaga terkait seperti Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Tengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Palu dan Kantor Pengawasan Bea Cukai Pantaloan Kota Palu, kegiatan tersebut turut diikuti oleh sekurangnya 30 UMKM dan Koperasi yang tergabung dalam organisasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah (PMKM) Prima Indonesia Kota Palu yang diketuai oleh H. Munir.

“Kami terus mendorong perlindungan HAKI dan penerbitan PT. Perorangan, dengan keterlibatan berbagai stakeholders kami optimis bisa menjawab tantangan tersendiri bagi daerah yang begitu kaya akan sumber daya alam dan manusianya yang begitu kreatif,” ungkap Kakanwil.

Berlangsung khidmat, dengan menampilkan aneka ragam produk usaha serta makanan khas tradisional suku kaili, Kakanwil yang didampingi oleh Kepala Bagian Pelayanan Hukum, Herlina dan Kepala Sub. Bidang Kekayaan Intelektual, I Nyoman Sukamayasa menerangkan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat bagi seluruh masyarakat.

“Para operator kami akan siap mendampingi secara cepat dan mudah dijangkau, ini komitmen kita bersama untuk memajukan daerah ini,” tambahnya.

Lebih lanjut, bersama dengan Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Sulteng, Imran, Ketua KPPN Palu, Mahfud, Kepala Bea Cukai Pantaloan, Aswar dan Sekretaris Dinas Perindag Kota Palu, Kakanwil pun turut serta mendirikan Koperasi bagi UMKM.

“Semoga kegiatan kita bersama ini dapat kita lakukan bersama lagi, dari perlindungan hukum, dukungan pendanaan, hingga pengembangan UMKM dan Koperasi telah teruraikan dengan baik. Semoga saja bermanfaat bagi masyarakat kita,” pungkasnya.

Humas Kanwil Kemenkumham Sulteng

PALU – Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kompetensi para pengelola layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM sebagai PPID Utama menyelenggarakan Kegiatan Penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Rabu, (04/7).

Kegiatan yang diselenggarakan secara virtual tersebut diikuti oleh Kepala Sub Bagian Humas, RB, dan TI beserta Staf Bagian Humas Kanwil Kemenkumham Sulteng. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID merupakan pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Dalam pemaparannya, Syawaludin, selaku Komisioner KI Pusat menyampaikan bahwa Keterbukaan Informasi Publik memiliki manfaat diantaranya dapat menciptakan Good Government, membangun kepercayaan publik, serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. (HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)