PALU_Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) sembelih puluhan ekor hewan qurban, Kamis, (29/6) pagi.

Total 40 ekor hewan qurban yang terdiri dari 35 ekor Sapi dan 5 ekor Kambing disembelih pada jajaran Kanwil Kemenkumham Sulteng yang tersebar diseluruh Satuan Kerja (Satker) Pemasyarakatan maupun Keimigrasian di Sulteng.

Ditemui di lokasi penyembelihan dihalaman belakang kantor, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Sulteng, Budi Argap Situngkir yang saat itu didampingi oleh sang istri, Ny. dr. Monalisa Manik mengungkapkan bahwa perolehan data hewan qurban tersebut merupakan bentuk pengabdian jajarannya kepada tuntunan agama, ia pun berharap agar melalui hal tersebut dapat meningkatkan persatuan dan persaudaran bagi seluruh umat beragama.

“Tadi pagi total 26, setelah direkap kembali total mencapai 40 ekor hewan qurban, ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih bersikap rendah hati sebagaimana esensi dari hari raya idul adha ini yang menuntun kita untuk lebih berkorban, semoga saja dengan adanya qurban ini dapat lebih meningkatkan persatuan kita semua,” urai Kakanwil.

Lebih lanjut, Kakanwil pun turut meninjau langsung pelaksanaan penyembelihan hewan Qurban di sejumlah Satker Pemasyarakatan di Kota Palu, ditemani oleh Kepala Lapas Palu, Gunawan, Kepala Bagian Program dan Humas, Muhammad Said, Kepala Subbagian Humas dan RB, Asman serta Cornelis Yoppo selaku Pengawas Hewan Qurban dari Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah, ia pun memastikan bahwa setiap hewan telah sesuai dengan rukun sah penyembelihan hingga terbebas dari berbagai penyakit.

“Jadi, ini kan untuk para masyarakat, paran insan pers hingga para warga binaan kita. Semua hewan kami pastikan telah bebas dari penyakit, kami sangat fokus akan itu,” tambahnya.

Dengan rasa penuh kesyukuran, ia pun mengucapkan selamat hari raya idul 1444 H bagi seluruh umat Islam, ia berharap agar ketauladan Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail dapat menjadi pengingat untuk lebih yakin akan keesaan Tuhan yang Maha Esa.

“Idul Adha ini memberi banyak makna, cinta, kasih sayang, ketakwaan hingga pengorbanan. Kita mungkin Ibrahim, sementara Harta, Takhta, Kekuasaan kita ini adalah Ismail. Tuhan perintahkan untuk mengorbankan, maka kita harus menaatinya, artinya apa? Kita harus sadar, bahwa apa yang kita miliki ini adalah kepunyaan-Nya, kita tidak memiliki apa-apa,” pungkasnya.

Humas Kanwil Kemenkumham Sulteng

Sebelumnya, Presiden menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM yang berat pada sejumlah peristiwa yakni:

1. Peristiwa 1965-1966;
2. Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985;
3. Peristiwa Talangsari, Lampung 1989;
4. Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Aceh 1989;
5. Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998;
6. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998;
7. Peristiwa Trisakti dan Semanggi I - II 1998-1999;
8. Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999;
9. Peristiwa Simpang KKA, Aceh 1999;
10. Peristiwa Wasior, Papua 2001-2002;
11. Peristiwa Wamena, Papua 2003; dan
12. Peristiwa Jambo Keupok, Aceh 2003.

Lantas, Presiden pun menyampaikan rasa simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Untuk itu, pemerintah akan berupaya memulihkan hak para korban secara adil dan bijaksana serta akan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM yang berat pada masa yang akan datang.

Tidak menunggu waktu yang lama, dengan didampingi oleh Menko Polhukam, Mensesneg, Menkumham, Mendagri, Menkes, Mensos, Kepala Staf Kepresidenan, Menkop dan UMKM, Panglima TNI, Kapolri dan Pj. Gubernur Aceh, Presiden pun menyerahkan secara simbolis program pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM masa lalu di Rumon Geudong, Kabupaten Pidie, Aceh, Selasa, (27/6/2023).

Perwakilan korban tersebut adalah Korban Pelanggaran HAM berat masa lalu di Aceh hingga eks Mahasiswa yang tidak bisa pulang ke tanah air akibat peristiwa 1965.

Adapun program pemulihan melibatkan 19 Kementerian yang meliputi program jaminan kesehatan, beasiswa pendidikan, bantuan renovasi rumah, Program keluarga harapan, pelatihan keterampilan, bantuan Sapi dan Traktor HINGGA Golden Visa dan Second Home Visa atau KITAP

BANGGAI - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai lembaga tunggal yang menangani pendaftaran dan perlindungan kekayaan Intelektual di Indonesia tentulah memiliki beban yang cukup berat dalam memberi pemahaman dan pendaftaran kepada masyarakat umum. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah,  memiliki peran yang sangat strategis untuk meningkatkan pemahaman dan pendaftaran Kekayaan Intelektul, yang ada Provinsi Sulawesi Tengah Umumnya dan Khususnya Kabupaten  Banggai.

Perlu diketahui potensi Kekayaan Intelektual merupakan aset yang dimiliki oleh seorang, kelompok dan pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah yang  memiliki ciri khas tersendiri dan memerlukan perlindungan agar bermanfaat, karena memiliki nilai ekonomis yang dapat mensejahterakan pelaku usaha dan masyarakat di Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah.

Dinas Pariwisata  Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai melaksanaan Program kegiatan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreaktif dengan Metode Sistem Online Pendaftaran Kekayaan Intelektual dengan maksud untuk peningkatan pemahaman dan pendaftaran kekayaan bagi pelaku usaha, Pelaku seni, Kerajian dan Desain Busana.

Sebagaimana progam Bidang Pengembangan Ekonomi Kreaktif yang langsung bersentuhan dengan pelaku usaha, Kecil dan Menengah ( UKM), pelaku Industry Kecil dan Menengah (IKM) yang ada di Kabupaten Banggai melaksanakan pembinaan melalui Proses pendampingan pendaftaran dengan sistem Online. Dalam kegiatan tersebut Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah, mendapat kesempatan menyampaikan Materi yang dibawakan langsung oleh Kepala  Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual. An. I Nyoman Sukamayasa. Dalam Materi yang disampaikan pengenalan kekayaan Intelektual, Jenis-jenis Kekayaan Intelektual, manfaat kekayaan Intelektual dan prosedur sistem   Online pendaftaran kekayaan intelektual.

Peserta sangat antosias menerima materi dan menyampaikan hal mengenai merek. Cipta dan Rahasia dagang, terkait kelengkapan dokumen persyaratan. Narasumber dalam hal ini I Nyoman Sukamayasa, mempraktekan lansung cara mendaftarakan Merek, maupun Ciptaan dari Pelaku Seni dan Karya Tulis. Dengan  mengetahui cara mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual oleh peserta secara mandiri, maka diperoleh  8 Orang yang akan mengajukan permohonan Daftar Merek, Selanjutnya ada 3 Orang yang akan mendaftarkan Ciptaannya.

Manfaat dari pelaksanaan Program Bidang Pengembangan Ekonomi Kreaktif dengan Metode Sistem Online Pendaftaran Kekayaan Intelektual oleh Dinas Pariwisata  Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yakni:

a.           Terlaksananya hubungan baik dengan Dinas Pariwisata dalam kalaborasi  memberi pasilitas pendaftaran kekayaan intelektual terkait  Merek, Cipta, jenis kekayaan intelektual lainnya dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah

b. Memperoleh penjelasan dari Dinas Pariwisata bahwa Potensi Kekayaan Intetktual  cukup banyak dan direspon baik oleh Pelaku Usaha, Seni, Pengerajin dll di Kabupaten Banggai yang akan mendaftarkan Kekayaan Intelektualnya; dan

c.           Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah 2023 bagian untuk  peningkatan pemahaman dan pandaftaran merek dll, tindaklanjut akan kerjasama dengan pemangku kepentingan pada Dinas Parawista Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.  (BID. KI)

Dalam rangka terciptanya Laporan Keuangan Kemenkumham yang akuntabel, jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah mengikuti kegiatan pra rekonsiliasi pemutakhiran data laporan keuangan dan BMN Semester I TA 2023 secara daring dengan pendampingan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada hari ini Selasa 27 Juni 2023.

Kegiatan ini diikuti oleh operator persediaan, aset dan GLP pada UPT Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah dengan pendampingan oleh pembina dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu Bayu Dwi Raharjo dan G. Natalia Devi Indahsari.

Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini yaitu untuk mendapatkan data valid terkait pagu belanja dan pendapatan, realisasi belanja dan pendapatan, dan aset yang meliputi aset lancar, aset tetap dan aset lainnya untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2023 yang akan dijadikan dasar untuk menyusun Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Semester I Tahun Anggaran 2023 mulai dari tingkat satuan kerja, wilayah maupun tingkat kementerian / lembaga.

Diharapkan melalui kegiatan ini Kantor Wilayah Sulawesi Tengah dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan BMN sehingga dapat mempertahanankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).