PALU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah gelar Rapat secara daring bersama Jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemenkumham Nomor SEK-UM.06.01-440 tentang Pedoman Kegiatan Idul Adha 1444H/2023 M di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jumat, (16/06)

Kegiatan rapat dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Program dan Humas, Muhammad Said, didampingi Kepala Sub Bagian Humas, RB, dan TI, Asman. Hadir mengikuti rapat seluruh Jajaran UPT dilingkungan Kanwil Kemenkumham Sulteng.

Dalam kesempatan tersebut, Muh. Said, menyampaikan kembali terkait pelaksanaan Sholat Idul Adha 1444 H/2023 M dan mekanisme penerimaan serta penyaluran hewan qurban pada Jajaran yang hadir dalam rapat virtual tersebut.

“Disampaikan kepada Ka. UPT agar segera membentuk Panitia Qurban untuk masing-masing UPT dan melaporkan hasil rekapitulasi jumlah hewan qurban serta penyaluran hewan qurban apakah didistribusikan untuk internal saja atau ke masjid/lingkungan sekitar Satker. Rekapitulasi tersebut nantinya akan dilakukan rekap kembali oleh Kanwil sebagai atensi untuk disampaikan kepada Menkumham melalui Sekjen”, ungkap Muh. Said

Lebih lanjut, Muh. Said, juga menghimbau kepada Jajaran agar mempedomani serta membaca kembali dengan teliti Surat Edaran dari Sekjen tersebut agar pelaksanaan qurban dapat berjalan dengan baik dan lancar serta bermanfaat bagi masyarakat. (HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)

PALU - Agenda Senam Pagi Virtual yang rutin diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal kembali dilaksanakan dan diikuti serentak oleh Jajaran Kementerian Hukum dan HAM diseluruh Indonesia tak terkecuali para ASN Kanwil Kemenkumham Sulteng. Jumat, (16/06)

Bertempat di Halaman Depan Kantor Wilayah, turut hadir mengikuti senam Kepala Divisi Administrasi, Raymond J.H. Takasenseran, didampingi Plt. Kabag Umum, Abraham Hariyanto, Kabag Progmas, Muh. Said, Pejabat Administrator dan struktural beserta seluruh Pegawai Kanwil.

Dengan penuh semangat dan antusias para pegawai mengikuti senam aerobik dan zumba yang dipandu secara virtual oleh instruktur senam, coach Tomy dan Lusy.

Kegiatan senam dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Kumham Sehat Kumham Produktif tersebut dilaksanakan selama 1 jam dimulai dari pukul 08.30 WITA. (HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)

POSO – Bertempat di Ruang Rapat Kepala Bagian Hukum Kabupaten Poso, Tenaga Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah melaksanakan Rapat Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Poso tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun Pengaturan pajak daerah dan retribusi dilakukan untuk meningkatkan local taxing power dengan tetap menjaga kemudahan berusaha di daerah. Kamis, (15/06)

Kegiatan dilaksanakan berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Poso sebagai bagian dari tahapan pembentukan peraturan daerah. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pengkaji Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Poso serta diikuti oleh Tim Pengkaji Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Poso, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso beserta jajaran, Kasubbag Perundang-undangan Kabupaten Poso, serta Jajaran Sekretariat Kabupaten Poso.

Pada pelaksanaan rapat, tim fasilitasi harmonisasi Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah memberi masukan terkait aspek kewenangan, substansi, dan teknik penulisan peraturan perundang-undangan yang harus sesuai dan selaras dengan Peraturan Perundang-undangan terkait secara vertikal demi terwujudnya produk hukum daerah yang berkualitas.

Kegiatan kemudian diakhiri dengan penyerahan Berita Acara Pengharmonisasian atas Raperda dan Raperkada dimaksud. (BID HUKUM)

BANGGAI – Kegiatan Focus Group Discussion Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Sulteng masuki hari ke 2, kegiatan tersebut dilaksanakan pada Hotel Estrella Kabupaten Banggai yang dihadiri langsung oleh Kepala Divisi Imigrasi, Syamsul Efendi Sitorus, Pemateri kegiatan, Andika Widyanarko (Sub Koordinator Imigran Ilegal Direktorat Jenderal Imigrasi), dan AKBP Muhammad Jufri (Kabag Binopsnal Ditreskrimum Polda Sulteng), para pejabat structural kantor wilayah, Kanim Palu dan Kanim Banggai. Turut hadir peserta dari instansi terkait di kabupaten banggai dan provinsi Sulawesi tengah.

Diawali materi oleh Sub Koordinator Imigran Ilegal Ditjen Imigrasi, Andika Widyanarko yang menyampaikan paparan mengenai Penanganan Pengungsi Luar Negeri & Pencari Suaka. Dalam paparannya ia menyampaikan bahwa hingga dengan saat ini, Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, sehingga Indonesia sesungguhnya tidak memiliki kewajiban untuk menerima pengungsi yang masuk ke wilayahnya. Namun demikian, Indonesia bersedia menjadi negara yang menampung sementara para pengungsi luar negeri dengan alasan kemanusiaan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi 1951 yang meminta negara-negara yang tidak termasuk Negara Pihak menganut prinsip non-refoulement, yaitu tidak memulangkan paksa seluruh orang yang datang mencari suaka ke negara asal.

Selain itu ia menjelaskan tentang Perpres 125/2016 yaitu pasal 2 mengenai penanganan Pengungsi yang mana dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi internasional serta pasal 5 Penemuan Pengungsi dalam keadaan darurat di perairan wilayah Indonesia dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pencarian dan Pertolongan.

Kegiatan kemudian berlanjut dengan paparan Kabag Binopsnal Ditreskrimum Polda Sulteng, AKBP Muhammad Jufri mengenai Upaya Penanganan Praktik Perdagangan Orang di Sulteng. Ia menjelaskan Langkah antisipasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yakni dengan Pemetaan dan Pengawasan terhadap jalur pergerakan Pekerja migran Indonesia, baik jalur legal maupun ilegal.

Dalam kegiatan tersebut, Kadiv Imigrasi menyampaikan bahwa dengan kehadiran para narasumber pada FGD ini dalam melakukan alih pengetahuan (transfering of knowledge), memberikan pengetahuan mengenai pengungsi kepada petugas imigrasi maupun instansi terkait guna mengantisipasi kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang serta sebagai wadah pemberian informasi terbaru mengenai situasi dan keadaan keamanan dan ketertiban di wilayah sulawesi tengah. (HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)