PALU - Gelar Pendalaman Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kakanwil Kemenkumham Sulteng), Budi Argap Situngkir tegaskan pentingnya Integritas wujudkan peraturan yang berpihak kepada seluruh masyarakat.

“Sebagai bagian dalam perancang, kami tegaskan bahwa Integritas adalah hal yang paling utama kita miliki, jangan sampai kita hanya melegalkan peraturan yang ditujukan untuk segelintir orang saja. Namun, seluruh masyarakat mesti merasakan hasil baik dari peraturan perundang-undang yang kita rancang,” ungkap Kakanwil. Selasa, (13/6) pagi.

Dengan bertempat di Aula Kebangsaan, Kakanwil yang didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Max Wambrauw, Kepala Bagian Hukum, I Putu Dharmayasa serta Agus Lanini, Lektor Kepala Bagian Hukum Internasional Universitas Tadulako selaku pemateri juga mengaku sangat bersyukur atas sinergitas yang baik yang dibangun antara pihaknya bersama para akademisi, ia meminta agar kerja sama tersebut terus dilakukan demi mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat.

“Mari kita wujudkan bersama peraturan perundang-undangan yang berkeadilan bagi masyarakat,” ajak Kakanwil.

Dihadiri oleh seluruh perancang perundang-undangan di Kanwil Kemenkumham Sulteng, Agus Lanini pun memaparkan materi terkait metode Roccipi dan Regulatory Impact Assesment (RIA) yang dilakukan secara sistematis, komperehensif dan partisipatif dampak positif dan negatif dari suatu peraturan perundang-undangan maupun rancangan peraturan perundang-undangan yang dibuat.

“Sangat senang, bahwa Integritas menjadi prioritas bagi Kanwil Kemenkumham Sulteng. Jadi, dari Naskah Akademik telah tergambar jelas bahwa untuk apa peraturan itu dibuat. Pastinya kita akan terus berkolaborasi,” pungkas Agus Lanini.

Humas Kanwil Kemenkumham Sulteng

PALU - Jelang Uji Kompetensi (UKOM), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) gelar rapat guna maksimalkan persiapan pelaksanaan, Selasa, (13/6) pagi.

Rapat tersebut dipimpin oleh Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin), Raymond JH. Takasenseran selaku ketua panitia UKOM tahun 2023 serta turut didampingi Kepala Bagian Program dan Humas, Muhammad Said, pelaksana tugas Kepala Bgaian Umum, Abraham Hariyanto serta seluruh jajaran Divisi Administrasi.

“Dari segi sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang lainnya segera disiapkan dengan sebaik-baiknya,” ungkap Kadivmin.

Dalam kesempatan tersebut, Kadivmin menguraikan berbagai rencana pelaksanaan UKOM yang pelaksanaanya sendiri direncanakan digelar pada tanggal 19 s.d 21 Juni 2023 mendatang dan akan diikuti oleh sebanyak 1011 orang pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulteng serta akan menggunakan Computer Assited Test (CAT).

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG

Ampana_Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) harmonisasi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tojo Una-una guna pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati (Perbup), total 5 Perbup dirancang bersama. 

"Harmonisasi terkait perancangan peraturan Bupati terus kami gencarkan, ini sangat penting bagi supremasi hukum kita sendiri, dimana Perbup sendiri mesti harmonis dengan hiraerki peraturan perundang-undangan. Pastinya kita berharap agar menghasilkan Perbup yang adaptif dan implementatif yang berlaku didaerah kita," ungkap I Putu Dharmayasa, Kepala Bidang Hukum di Ruang Rapat Eksekutif Sekretariat Daerah (Setda) Kab. Tojo Una-una. 

Dalam pertemuan tersebut, Putu Dharmayasa turut didampingi 3 orang perancang peraturan peraturan perundang-undangan, ia pun disambut langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Tojo Una-una, Alfian Matajen beserta jajarannya. 

"Sangat bersyukur, kita bisa bersinergi dengan baik terkait pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perbup. Semoga saja terus menghasilkan inovasi ataupun ide-ide yang sangat berguna bagi penegakkan humum disini," jelas Alfian. Jum'at, (9/6) pagi. 

Dari pertemuan tersebut, kedua pihak membahas terkait 5 rancangan Perbup yang diantaranya adalah tentang tata cada penegakkan disiplin pegawai negeri sipil (PNS), kode etik dan kode perilaku ASN, pemberian bantuan hukum bagi ASN, tata cara pelaksanaan mutasi dan promosi PNS serta tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Daerah. 

Humas Kanwil Kemenkumham Sulteng

PALU - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kakanwil Kemenkumham Sulteng), Budi Argap Situngkir gelar rapat persiapan terakhir, Mobile Intellectual Property Clinic atau Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak siap digelar di Kota Palu.

Rapat tersebut digelar di Bangsal Garuda, Senin, (12/6) siang serta dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Max Wambrauw, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Herlina, Kepala Sub. Bidang Kekayaan Intelektual, I Nyoman Sukamayasa serta segenap panitia kegiatan.

Dalam kesempatan tersebut, dibahas berbagai persiapan acara, baik dari momentum pembukaan hingga pada pelaksanaan program kegiatan yang direncanakan akan dihiasi aneka program seperti pameran, sosialasi serta pendaftaran dan pendampingan kekayaan intelektual bagi para peserta kegiatan.

MIPC sendiri tidak hanya akan dihadiri secara langsung berbagai pimpinan daerah di Sulawesi Tengah. Namun, akan bertambah lebih meriah dengan kehadiran secara langsung Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Mien Usihen.

Selain itu, kegiatan yang tujuannya sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan Hak Kekayaan Intelektual akan bertambah meriah dengan beragam hadiah-hadiah menarik bagi para peserta.\

“Mari kita tingkatkan perlindungan hukum bagi masyarakat di Sulawesi Tengah ini, mereka sejahtera dalam usahanya, daerah kita juga akan lebih maju lagi,” pungkas Kakanwil Kemenkumham Sulteng.

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG