Jakarta_Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kemenkumham Sulteng) Peringati Hari Lahir Pancasila Tahun 2023 di Lapangan Upacara Kemenkumham RI, Kamis, (1/6) pagi.

Dengan mengenakan kain ulos khas suku Batak, Kakanwil menuturkan bahwa Hari Lahir Pancasila merupakan momentum yang sangat sakral bagi seluruh bangsa Indonesia, ia menegaskan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup yang merupakan pemersatu dari keanekaragaman suku, budaya, agama dan ras yang dimiliki Indonesia.

“Kain ulos ini adalah satu dari jutaan aset kebanggaan yang kita miliki, kita patut berbangga untuk mengenakan pakaian adat yang kita miliki ini, apalagi kita semua telah disatukan dengan Pancasila, yang bukan hanya sebagai dasar dari segala hukum. Namun, juga sebagai pandangan hidup kita bangsa yang besar,” ungkap Kakanwil.

Pada pelaksanaanya, upacara dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI, Andap Budhi Revianto serta turut diikuti oleh para Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Unit Utama, para Kakanwil diseluruh Indonesia serta segenap jajaran Kemenkumham RI.

“Bapak Sekjen tadi sampaikan amanat dari Bapak Presiden, beliau mengharapkan agar kita dapat mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keseharian. Tentu, ini menjadi instruksi yang sangat tegas dan harus kita implementasikan. Kalau untuk jajaran kami di Sulteng, kami pastikan bahwa kesatuan dan persatuan adalah hal yang paling utama. Seperti gaung kami, kalau bukan kita siapa lagi! Dengan bergotong royonglah kita bisa membawa Kementerian, Bangsa dan Negara ini menjadi lebih baik lagi,” pungkas Kakanwil.

Humas Kanwil Kemenkumham Sulteng

PALU - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng Gelar Upacara Hari Lahir Pancasila Tahun 2023, Kamis, (01/06) pagi. Upacara tersebut berjalan dengan penuh suasana khidmat.

Dilaksanakan di Lapangan Upacara, seluruh peserta yang terdiri dari para Kepala Divisi, Pejabat Administrator dan Pengawas, staf dan para Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan mengenakan pakaian adat tradisional mengikuti secara khidmat pelaksanaan peringatan hari besar dari seluruh bangsa Indonesia yang merupakan falsafah dasar ataupun pandangan hidup bangsa Indonesia yang menyatukan seluruh keanekaragaman yang ada.

“Hari Lahir Pancasila adalah momentum buat kita lebih meningkatkan persatuan dan kesatuan sekali lagi, semua jajaran mesti mengimplementasikan dengan benar, segala isi dari Pancasila, karena dari itulah kita semua bisa bersatu hidup damai sampai sekarang, kalau bukan kita, siapa lagi. Kalau bukan sekarang, kapan lagi!,” harap Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Sulteng, Budi Argap Situngkir yang mengikuti upacara di Jakarta melalui pesan singkatnya.

Diwaktu yang sama, mewakili Kakanwil, Raymond JH. Takasenseran selaku Kepala Divisi Administrasi yang memimpin secara langsung upacara di Lapangan Upacara Kemenkumham Sulteng turut membacakan Amanat Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang begitu tegas mengisyaratkan agar seluruh komponen bangsa dapat mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keseharian.

“Pancasia adalah falsafah dasar, pandangan hidup bangsa, dasar negara, ideologi, kekuatan pemersatu bangsa, dan sumber segala sumber hukum negara. Pancasila harus bisa kita aktualisasikan dalam kehidupan keseharian kita,” terang Raymond.

Tidak berhenti sampai disitu, usai pelaksanaan upacara tersebut, dirinya pun memilih peserta upacara dengan kostum terbaik, alhasil, pakaian adat suku Dayak dari Kalimantan dan Bugis serta Toraja dari Sulawesi terpilih menjadi kostum menarik.

“Sangat bahagia melihat semuanya mengenakan dengan bangga pakaian adatnya, semuanya kami anggap terbaik, karena hal yang paling adalah ketika kita bangga atas aset yang kita miliki, bukan dari luar,” tutup Raymond. (HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)

Poso - Bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sulawesi Tengah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) gaungkan inovasi KI Manjayo guna permudah pengurusan sertifikat Kekayaan Intelektual (KI) bagi pelaku industri di Kabupaten Poso, Rabu, (31/5) pagi.

Hal tersebut diketahui saat Kanwil Kemenkumham Sulteng yang diwakili oleh Herlina Kepala Bagian Pelayanan Hukum didaulat menjadi salah satu narasumber pada kegiatan Workshop Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dilaksanakan oleh Disperindag Sulteng di Hotel Kartika Poso.

Melibatkan sekurangnya 20 pelaku industri di Kab. Poso, Herlina pun menyebutkan perlindungan HKI sangatlah penting untuk dilakukan bagi seluruh pelaku industri, ia menilai dengan pendampingan dan perlindungan tersebut dapat memperkuat daya saing dengan produk lainnya.

"Selama ini banyak pelaku industri enggan untuk mendaftarkan HKI atas usaha maupun jasa yang mereka miliki. Alhasil, banyak didapati bahwa permasalahan hukum HKI seperti plagiat dan sebagainya. Bisa saja kitalah yang pembuat pertama, namun karena telat mendaftarkan legalitasnya maka karya kita menjadi hak orang lain. Ini menjadi perhatian bagi kita semua, untuk mengantisipasi agar tidak terjadi lagi," ungkap Herlina.

Lebih lanjut, Herlina pun menegaskan bahwa dengan kolaborasi yang baik antara Kemenkumham Sulteng yang dipimpin oleh Budi Argap Situngkir dan Disperindag Sulteng yang dipimpin Richard Arnaldo akan intensif melakukan pendampingan bagi seluruh pelaku industri di Sulteng, ia menambahkan bahwa selain bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri, daerah Sulteng pun akan lebih maju dan memiliki daya saing hingga ke tingkat internasional.

"Sama seperti Indikasi Geografis berupa Ikan Sidat khas Poso dan Tenun Nambo khas Banggai yang telah mendunia, kami berharap agar seluruh KI di seluruh daerah di Sulteng dapat terdaftarkan. Kita harus bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan serta memajukan daerah yang kita cintai ini," tambahnya.

Sementara itu, mewakili Disperindag Sulteng, Mira Yuliastuti selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri menyampaikan rasa terima kasih mendalamnya atas komitmen kuat Kemenkumham Sulteng untuk mendorong percepatan dan perlindungan ekonomi kreatif di Sulteng, ia juga menilai partisipasi masyarakat makin meningkat terhadap pendaftaran perlindungan KI.

"Komitmen kuat terus kita lakukan bersama untuk memajukan daerah ini melalui pelaku industri ekonomi kreatif. Tahun 2022 kemarin jumlah percepatan ekonomi dari pelaku industri meningkat secara drastis mencapai angka 20%, ini harus kita tingkatkan bersama," kata Mira membuka kegiatan.

Untuk diketahui, HKI sendiri meliputi berbagai macam seperti hak atas merek, hak atas indikasi geografis, hak atas rahasia dagang, hak atas desain tata letak sirkuit terpadu, hak atas desain industri, hak paten, hak cipta dan hak perlindungan varietas tanaman.
Berlangsung dengan atraktif dan dengan menampilkan berbagai kekayaan intelektual, Herlina pun menuturkan akan selalu siap menerima pertanyaan maupun konsultasi dari seluruh pelaku industri di Kab. Poso, kata dia, kecepatan layanan adalah hal yang utama.

"Kami selalu siap mendampingi Bapak Ibu sekalian, apalagi kami telah menggaungkan inovasi KI Manjayo atau KI Jalan-jalan, dimana programnya itu sendiri adalah untuk mempercepat perlindungan KI di Sulteng,” tutup Herlina

Humas Kanwil Kemenkumham Sulteng

Bandung I 30 – 05 – 2023, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sukses menyabet tiga penghargaan sekaligus dalam Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award Tahun 2023. Penghargaan tersebut diraih dalam tiga kategori penilaian untuk kementerian tipe besar. Salah satunya bahkan meraih terbaik pertama dalam pemanfaatan sistem Computer Assisted Test (CAT).

Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, mengungkapkan rasa syukurnya atas diterimanya tiga penghargaan dalam pengelolaan kepegawaian dari instansi pembina manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) se-Indonesia tersebut.

“Alhamdulillah, kita sangat bersyukur atas diterimanya tiga penghargaan ini. Tetapi harus diingat, raihan ini, prestasi ini, jangan sampai membuat kita lengah untuk terus meningkatkan kualitas, terus belajar, dan berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena (penghargaan) ini bukanlah akhir,” kata Andap.

Adapun Kemenkumham menerima tiga award dalam event BKN Award Tahun 2023. Award pertama, yaitu kategori Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN, Kemenkumham menjadi salah satu instansi pemerintah terbaik. Termasuk dalam kategori ini adalah 14 Kementerian, 2 Lembaga dan 6 Badan dari instansi pemerintah lainnya.

Penghargaan kategori ini diberikan karena dinilai telah berhasil menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai dari aspek Pengadaan, Proses Bisnis Kepegawaian, Manajemen Kinerja, Penerapan Norma Standar dan Prosedur Kriteria sampai dengan Layanan Digital ASN.

Kategori berikutnya adalah Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja dimana Kemenkumham menjadi salah satu kementerian terbaik, urutan 5 dari Kementerian/Lembaga yang ada.

Sementara dalam kategori Penerapan Pemanfaatan Data – Sistem Informasi dan CAT, instansi yang dipimpin Yasonna H. Laoly ini menjadi terbaik pertama, meningkat 1 level dari tahun sebelumnya yang menempati urutan kedua.

Menurut Andap, pembentukan manajemen talenta selain untuk mengoptimalkan perekrutan pejabat di lingkungan Kemenkumham yang juga melalui merit system, juga ditujukan untuk regenerasi sumber daya manusia ASN yang dituntut semakin berkualitas. Hal tersebut mengingat kebutuhan dan tuntutan pelayanan publik, serta tata kelola pemerintahan semakin dinamis ke depannya.

“Apalagi BKN saat ini tengah membangun profil manajemen talenta ASN, yang telah dimulai dengan pemetaan potensi dan kompetensi melalui talent pool,” ujar pria kelahiran 23 Juni 1966 ini di Pullman Bandung Grand Central, Jawa Barat, Selasa (30/05/2023) siang.

Sementara itu Wakil Presiden Republik Indonesia , K.H. Ma’ruf Amin yang membuka gelaran Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian Tahun 2023 mengatakan dalam dinamika perkembangan kondisi global, tidak hanya konteks geopolitik dan arsitektur ekonomi yang berubah, tapi pendekatan, teori, dan praktik-praktik tata kelola pemerintahan juga turut berkembang.

“Jika tidak bergerak cepat, maka kita akan tertinggal dalam derasnya arus perubahan dan ketatnya persaingan antar bangsa,” ujar Ma’ruf yang hadir secara daring dari Istana Wakil Presiden.

Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, menjelaskan jika kita berbicara mengenai birokrasi yang dinamis, biasanya kita berbicara dalam tiga strata, yang pertama adalah institutional setting (setting kelembagaan), kemudian proses bisnisnya, dan terakhir SDM.

“Kita tidak bisa mengganti ‘pemainnya’, tanpa memperbaiki ‘kesebelasan’ dan ‘liga’nya. Jadi tidak akan berarti apa-apa, kalau kita hanya mengganti manusianya, tapi proses bisnis dan organisasinya masih sama,” terang Analis Kebijakan Ahli Utama ini.

Dirilis : Biro Humas Hukum dan Kerjasama Sekretariat Jenderal