PALU_Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) gandeng Dinas Kebudayaan Provinsi Sulteng guna peningkatan pencatatan inventaris perlindungan kekayaan intelektual di Sulawesi Tengah, Rabu, (10/1/2024).

Hal tersebut diketahui saat Pelaksana Harian Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Herlina yang didampingi Kepala Subbidang Pelayanan KI, Aida Julpha Tangkere melaksanakan koordinasi bersama Disbud Sulteng yang saat itu disambut langsung oleh Kepala Dinas, Andi Kamal Lembah di Ruangan Kerjanya.

Herlina menyebut bahwa dengan memiliki keanekaragaman hayati, etnis dan budaya, Sulawesi Tengah memiliki potensi kekayaan intelektual yang melimpah, khususnya yang tergolong secara komunal seperti ekspresi budaya tradisional.

Ia menyebut hampir disetiap wilayah memiliki potensi kekayaan intelektual komunal (KIK), seperti halnya yang baru saja tercatat yakni tarian raigo dari Kota Palu.

“Tidak menutup kemungkinan dengan kerja sama secara komprehensif ini dapat lebih mengoptimalkan pencatatan KIK di wilayah kita, ada banyak potensi yang bisa kita gaungkan, namun tentu itu semua harus didasari komitmen kuat oleh berbagai pihak,” jelas Herlina.

Sementara itu, Andi Kamal pun menyambut baik atas rencana kerja sama tersebut, apalagi hal tersebut sangat menunjang dalam meningkatnya perlindungan setiap kekayaan budaya di Sulawesi Tengah.

“Tentu kita menyambut baik atas kerja sama ini, kita harus bersama-sama melestarikan dan melindungi setiap budaya yang kita miliki,” pungkas Andi Kamal.

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG

PALU_Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kakanwil Kemenkumham Sulteng), Hermansyah Siregar jalin silaturahmi bersama Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Sulteng, Brigadir Jenderal TNI Arman Dahlan, peningkatan pengawasan orang asing menjadi pembahasan, Rabu, (10/1/2024) pagi.

Dalam kunjungannya tersebut, Hermansyah ditemani oleh Kepala Divisi Keimigrasian Arief Hazairin Satoto beserta para pejabat administrator Keimigrasian, ia disambut langsung oleh Kabinda Sulteng, Brigjen TNI Arman di Ruangan Kerjanya.

Hermansyah menyebut bahwa kunjungannya tersebut merupakan salah satu momentum baginya untuk menguatkan sinergitas antara Kemenkumham bersama Binda Sulteng, apalagi kedua institusi merupakan salah satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam memastikan penegakan hukum dengan baik, termasuk peningkatan pengawasan orang asing yang berada di wilayah Sulawesi Tengah.

“Tentu kunjungan ini menjadi penguat silaturahmi dan sinergitas dalam upaya menguatkan pelaksanaan tugas bersama, termasuk pengawasan orang asing di Sulawesi Tengah,” jelas Hermansyah.

Sementara itu, Kabinda Sulteng pun menyambut baik atas kunjungan tersebut, ia menegaskan akan memastikan sinergitas dan kolaborasi peningkatan pengawasan orang asing dapat lebih baik lagi.

“Pastinya hubungan baik ini akan kita implementasikan dengan baiknya sinergitas dan kolaborasi kita dalam pelaksanaan tugas pengawasan orang asing,” sambutnya.

Kedua pimpinan itu pun membahas berbagai rencana aksi di tahun 2024 bersama, dari keberadaan orang asing hingga pemberatasan peredaran gelap narkotika juga jadi hal yang terpaut dalam komitmen kedua pihak.

“Kita akan terus bergerak bersama, memastikan pembangunan daerah ini berjalan dengan baik, tentu kita mau hasil kerja sama kita memberi dampak yang sangat besar,” tutup Hermansyah.

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG

Palu, 10 Januari 2024 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Tengah (Sulteng) mengikuti rapat pembahasan usulan formasi pegawai analis kekayaan intelektual (KI) di Kantor Wilayah. Rapat yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting ini diikuti oleh Kepala Divisi Administrasi, Raymond J.H Takasenseran, Plh. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Herlina, Kepala Subbidang Kekayaan Intelektual, Aidha beserta Jajaran Staf KI.

Rapat ini dipimpin oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, bersama Biro Kepegawaian,. Dalam rapat tersebut, disampaikan bahwa formasi analis KI merupakan kebutuhan yang mendesak untuk mendukung tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

"Analisis KI merupakan jabatan fungsional yang sangat penting dalam rangka perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia. Oleh karena itu, kami berharap agar usulan formasi analis KI ini dapat disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,"

Dalam rapat tersebut, Kanwil Kemenkumham Sulteng menyampaikan usulan formasi analis KI sebanyak 2 orang yang mana telah mengikuti Ujian Kompetensi Analis Kekayaan Intelektual dan telah dinyatakan Lulus. Usulan tersebut didasarkan pada kebutuhan dan beban kerja di Subbidang Kekayaan Intelektual.

"Kami berharap usulan formasi analis KI ini dapat disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan adanya analis KI, maka tugas dan fungsi Subbidang Kekayaan Intelektual dapat berjalan dengan lebih optimal," ujar Raymond J.H Takasenseran.

Rapat pembahasan usulan formasi pegawai analis KI ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam pemenuhan kebutuhan analis KI di Kantor Wilayah Kemenkumham Sulteng.

Palu, 10 Januari 2024 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar kegiatan rekonsiliasi dan pemutakhiran data laporan keuangan dan BMN Semester II Tahun 2023. Acara ini diikuti oleh seluruh satuan kerja di jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Sulteng dan berlangsung mulai tanggal 10 hingga 12 Januari 2024.

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat utama, antara lain Kepala Divisi Administrasi, Raymond J.H Takasenseran, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Ricky Dwi Biantoro,Pejabat administrasi dan Pengawas lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulteng serta Biro Keuangan beserta Jajaran Pengelola Keuangan di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulteng.

Laporan Ketua Panitia, disampaikan oleh Kepala Bagian Umum, Wahab Marawali, menjelaskan bahwa kegiatan ini melibatkan 44 orang peserta. Mereka terdiri dari 34 orang operator penyusun Laporan Keuangan satuan kerja dan 10 orang koordinator wilayah penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) pada Kantor Wilayah. Pembina dari Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM RI dan KPPN Palu juga turut mendampingi kegiatan ini baik secara luring maupun daring.

Marawali menambahkan, "Dengan diadakannya kegiatan rekonsiliasi dan pemutakhiran data laporan keuangan dan BMN Semester II TA 2023 ini, diharapkan dapat terwujudnya kesesuaian data transaksi BMN dengan dokumen sumber perolehannya. Selain itu, diharapkan juga dapat disajikannya informasi-informasi yang memadai pada Laporan Keuangan."

Sambutan Kepala Kantor Wilayah yang dibacakan oleh Kepala Divisi Administrasi menyatakan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk mendapatkan data valid terkait pagu belanja dan pendapatan, realisasi belanja dan pendapatan, serta aset yang meliputi aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Semester II Tahun Anggaran 2023, mulai dari tingkat satuan kerja, wilayah, hingga tingkat kementerian/lembaga.

Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Sulteng, sekaligus memastikan ketaatan terhadap regulasi keuangan yang berlaku.