Banggai_Antisipasi Peredaran Gelap Narkotika, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) Laksanakan Pemindahan 121 Orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Luwuk, Kamis, (25/5) malam. 

Pemindahan tersebut dilaksanakan guna mengantisipasi peredaran gelap Narkotika didalam Lapas serta menjadi upaya dalam meningkatkan dan menyukseskan program pembinaan kepada seluruh WBP. 

"Ini menjadi salah satu upaya kami untuk mengantisipasi peredaran Narkotika di dalam Lapas, tentu ini sangat berdampak dari menurunnya proses pembinaan yang kami berikan," ungkap Kakanwil. 

Lebih lanjut, Kakanwil pun kembali menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen penuh memberantas peredaran gelap narkotika, kata dia, siapa saja baik WBP maupun Petugas yang terpapar Narkotika akan ditindak setegas-tegasnya. 

"Saya pastikan siapa yang bermain-main dengan barang haram tersebut akan ditindak setegas-tegasnya," tambahnya. 

Tidak hanya didampingi oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Ricky Dwi Biantoro, Kepala Bidang Pembinaan, Irpan, Kepala Lapas Luwuk, Subhan Malik dan seluruh Kepala Satuan Kerja Pemasyarakatan se-Sulteng, dalam kesempatan itu, turut hadir juga Wakapolres Banggai, Margiyanta dengan melibatkan 100 orang personil perwakilan Kodim 1308 Banggai yang berjumlah 20 orang serta Dinas Pemadam Kebakaran yang berjumlah 10 orang. 

"Jadi, 121 WBP ini akan dipindahkan ke Lapas Ampana, Rutan Poso, Lapas Parigi, Lapas Tolitoli, dan Lapas Leok. Teima kasih kami ucapkan atas singeritas TNI/POLRI dan Pemda Banggai bersama kami. Semoga semuanya berjalan sesuai dengan rencana kita semua untuk memajukan bangsa dan daerah ini," urai Kakanwil. 

Sementara itu, Kadivpas pun menjelaskan bahwa pemindahan tersebut bukan hanya menyisir pada WBP terpidana kasus Narkotika, akan tetapi turut mencakup bagi WBP yang rentan mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban Lapas. 

"Semoga saja ini menjadi pengingat bagi saudara WBP sekalian agar lebih taat dan baik dalam menjalani masa pembinaannya, kita mau mereka lebih baik lagi," sahut Kadivpas. 

Diakhir kegiatan, Wakapolres Banggai pun mengapresiasi atas tindak tegas yang dilakukan Kanwil Kemenkumham Sulteng, ia bertekad akan terus bersinergi dengan baik dalam menyukseskan wilayah hukum Kab. Banggaj yang aman dan kondusif. 

"Pastinya kita akan terus bersinergi demgan baik, daerah kita mesti tetap aman dan kondusif serta lebih sukses lagi," tutupnya. 

Humas Kanwil Kemenkumham Sulteng 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian. Atas dasat tersebut keberadaan atau eksistensi Imigrasi di daerah tidak hanya pada Kantor Imigrasi semata namun juga peran dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi itu sendiri, untuk itu pada hari ini, kamis, 25 Mei 2023 bertempat di Swiss Bell Hotel Palu, Rudenim Palu menggelar Kegiatan Penyebaran Informasi Terkait Tugas Dan Fungsi Rumah Detensi Imigrasi.

Fungsi Utama Rumah Detensi Imigrasi yaitu untuk melaksanakan tugas penindakan keimigrasian, melaksanakan tugas pengisolasian deteni, melaksanakan tugas pemulangan dan pengusiran / deportasi. Fungsi-fungsi Rudenim tersebut merupakan penjabaran dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), penegakan hukum, meningkatkan upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan HAM.  

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Administrasi Kanwil Sulteng, Raymond J.H. Takasenseran mewakili Kepala Kantor Wilayah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu, jajaran Rudenim Manado, dan jajaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu.

Dalam sambutan Kepala Kantor Wilayah yang dibacakan oleh Kepala Divisi Administrasi menyampaikan apresiasi kepada Rudenim Manado yang telah memprakarsai kegiatan ini dan berharap dapat membawa manfaat bagi seluruh peserta yang hadir dan juga menambah wawasan terkait dengan keberadaan Rumah Detensi Imigrasi Manado sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (Humas Kanwil kemenkumham Sulteng)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tujuan dari penyelesaian kerugian negara adalah mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya. Sesuai dengan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Serta Pembangunan Sistem Informasi berbasis Aplikasi Online Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI sehingga mekanisme pemantauan, penyelesaian, dan pelaporan kerugian negara yang disebabkan oleh Pegawai Negeri Bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dapat dilaksanakan secara real time dan terintegrasi pada tingkat Satuan Kerja/UPT, Kantor Wilayah, dan Unit Eselon I.

Dengan melihat pentingnya hal-hal tersebut, maka pada kamis, 25 Mei 2023, Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI terdiri dari Tim yang dipimpin langsung oleh Kepala Biro Keuangan, Wisnu Nugroho Dewanto, melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Permenkumham Nomor 5 Tahun 2023 serta Aplikasi SIPKN dilingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Sulteng bertempat di ruang garuda kantor wilayah.

Dalam sambutan Kepala Kantor Wilayah yang di bacakan oleh Kepala Divisi Administrasi, Raymond J.H Takasenseran menekankan bahwa, ada beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya info kerugian negara yang disampaikan ke PPKN untuk ditindaklanjuti, PPKN menyelesaikan kerugian negara dengan melaksanakan tuntutan ganti kerugian dan mendelegasikan kewenangan penyelesaian kerugian negara, dan tim TPKN memposes penyelesaian kerugian negara dan melaporkan hasil pemeriksaan ke PPKN.

Untuk itu Kadivmin berharap, agar seluruh peserta kegiatan lebih memahami perihal peraturan penyelesaian kerugian negara sesuai peraturan yang berlaku, tertib administrasi dan tercatat dengan benar pada aplikasi SIPKN.

Sementara itu, Kepala Biro Keuangan dalam arahannya mengatakan bahwa, ada beberapa permasalahan dalam proses penyelesaian kerugian negara, yaitu kurangnya kerjasama yang baik dari pejabat/pegawai yang melakukan kerugian negara, masih lemahnya kepedulian dan tanggung jawab satuan kerja untuk segera menyelesaikan dan memantau perkembangan kerugian negara, panjangnya birokrasi yang harus dilalui, belum adanya dasar untuk menentukan besarnya nilai kerugian negara, dan proses pelaporan kerugian negara belum dilakukan secara terintegrasi secara realtime pada tingkat Satuan Kerja/Kantor Wilayah/Eselon I dan Biro Keuangan.

Maka upaya perbaikan dalam rangka memberikan pedoman satuan kerja dalam menyelesaikan/monitoring penyelesaian kerugian negara adalah dengan telah diundangkannya Permenkumham No. 5 Tahun 2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Tata cara penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang memuat beberapa penyesuaian dalam rangka penyempurnaan substansi pada tata cara penyelesaian kerugian negara serta telah diselesaikannya Pembangunan Sistem Informasi berbasis Aplikasi Online Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI sehingga mekanisme pemantauan, penyelesaian, dan pelaporan kerugian negara yang disebabkan oleh Pegawai Negeri Bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dapat dilaksanakan secara real time dan terintegrasi pada tingkat Satuan Kerja/UPT, Kantor Wilayah, dan Unit Eselon I.

“semua ini adalah dalam rangka mewujudkan transaparansi dan akuntabilitas serta meningkatkan efektifitas penyelesaian kerugian negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai wujud Tata Kelola Keuangan yang baik sekaligus percepatan penyelesaian kerugian negara di Lingkungan

Kementerian Hukum dan HAM” jelas Kepala Biro Keuangan. (Humas Kanwil Kemenkumham Sulteng)

BANGGAI - Sambangi masyarakat sekitar Sarana Edukasi dan Asimilasi (SEA) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIb Luwuk, Divisi Pemasyarakatan (Divpas) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) Perkuat Program Pemasyarakatan, Kamis, (25/5) siang.

Tidak bisa dipungkiri lagi, suksesnya berbagai program pemasyarakatan khususnya pembinaan kepada seluruh warga binaan pemasyarakatan (WBP) juga turut andil dari partisipasi aktif dari elemen masyarakat didalamnya.

Beragam program pun turut melibatkan masyarakat diluar Lapas, seperti halnya pembinaan Asimilasi ataupun kerja sosial yang diikuti oleh para WBP, yang telah melewati 2/3 dari masa pembinaannya dan telah layak untuk diberikan peningkatan pembinaan berupa pembinaan di luar Lapas seperti yang dimiliki oleh Lapas Luwuk melalui ruang Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) yang lokasinya sendiri berada disekitar pemukiman padat penduduk.

Mengakui pentingnya keterlibatan masyarakat, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Sulteng, Budi Argap Situngkir yang didampingi oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Ricky Dwi Biantoro, Kepala Lapas Luwuk, Subhan Malik, serta seluruh Kepala Satuan Kerja Pemasyarakatan se-Sulawesi Tengah melakukan kunjungan langsung kepada masyarakat Kompleks Bimoli, Kelurahan Kilongan Permai guna berkoordinasi terkait berbagai hal khususnya yang bertujuan untuk menyukseskan program pemasyarakatan.

“Kami akan terus berupaya berbenah agar program yang telah kami berikan dapat sukses dan menuai hasil yang berguna untuk masyarakat, SAE Lapas Luwuk ini memang dikelola oleh kita. Namun, keterlibatan masyarakat sekitar pun sangatlah penting. Dari pembinaan hingga pengawasan serta keamanan kami berharap masyarakat dapat mendukung kami,” ungkap Kakanwil.

Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil beserta rombongan diterima langsung oleh seluruh masyarakat yang diwakili oleh berbagai tokoh agama, adat dan pemuda di kawasan tersebut.

“Bukan hanya berharap dukungan itu saja, kami pun juga tengah berusaha untuk turut andil dalam kemudahan mobilitas dari masyarakat. Intinya, adalah buat kebaikan bersama,” tambah Kadivpas.

Sementara itu, mewakili masyarakat, Fatimah Zahra Yusuf selaku Sekretaris Lurah menyampaikan akan turut terlibat aktif dalam mendukung program Pemasyarakatan, kata dia, suksesnya pemasyarakatan dapat berdampak baik bagi kemajuan daerahnya juga.

“Pastinya kita mau daerah kita ini menjadi lebih baik lagi, lebih aman lagi, lebih sukses lagi. Kita akan berkomitmen bersama,” tutupnya. (HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)