PALU - Gelar Fasilitasi Ketatalaksanaan dan Kelembagaan Tahun 2023 pada Jajarannya, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kemenkumham Sulteng), Budi Argap Situngkir Ingatkan Untuk Wujudkan Suksesnya Reformasi Birokrasi (RB), Jum’at, (19/5) pagi.

“Kegiatan ini sangatlah penting untuk dilaksanakan demi mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian ini, kami berharap agar kita semua dapat terus berupaya untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima,” jelas Kakanwil

Menghadirkan 3 orang Narasumber dari Biro Perencanaan Kemenkumham RI yakni, Sri Mulyati yang melalui Virtual Meeting serta Sunu Tedy Maranto dan Rizki Insani yang hadir secara langsung di Bangsal Garuda, kegiatan tersebut turut dihadiri langsung oleh Kepala Divisi Administrasi, Raymond JH. Takasenseran, para Pejabat Administrator dan pengawas serta seluruh Kepala Satuan Kerja baik Pemasyarakatan dan Keimigrasian di Sulawesi Tengah.

Tidak hanya mengingatkan pesan khusus Menteri Hukum dan HAM RI, Kakanwil pun turut menegaskan kepada seluruh jajarannya agar terus beradaptasi mengembangkan dan memperbaiki diri, kata dia, komitmen mewujudkan Kemenkumham RI sebagai organisasi modern yang memberikan pelayanan terbaik dapat terimplementasi dengan cepat.

“Kita harus mampu mengembangkan dan memperbaiki diri, mari wujudkan Kementerian ini menjadi organisasi modern yang prima dalam melayani yang dapat menjawab segala kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Kakanwil menambahkan bahwa dalam proses tersebut sangatlah penting untuk meningkatkan penataan tatalaksana dengan memberi perhatian serius pada penambahan jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan pada setiap Satkernya.

“Penambahan ataupun modernisasi terhadap berbagai SOP juga harus menjadi perhatian kita, intinya seluruh layanan harus berdasar pada prinsip efesiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang memberikan kenyamanan dan kecepatan layanan,” tutupnya.

Seluruh peserta dengan seksama mengikuti setiap pemaparan materi yang diberikan, ketiga Narasumber memaparkan berbagai materi yang berpokok pada penataan tatalaksanaan dan kelembagaan yang saat ini terus dibenahi pada unit pusat hingga unit wilayah.

“Saat ini penyederhaan struktur terus dilakukan. Namun, dari hal itu yang paling penting untuk diketahui adalah sekalipun miskin struktur tapi fungsinya akan terus bertambah,” tutup Sri Mulyati. (HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)

PALU – Jumat (19/05) Bertempat di Aula Merah Putih, Divisi Pemasyarakatan (Divpas) Kanwil Kemenkumham Sulteng menggelar Rapat Virtual Terkait Rehabilitasi Sosial Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi, A Tenri Abeng, Pemateri dari Andi Mappaewa selaku Program Manager Layanan Rehabilitasi pada Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa serta pegawai pada Lapas Palu yang hadir secara Virtual.

Kegiatan tersebut digelar guna mengoptimalkan proses Rehabilitasi Sosial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang terus digelorakan sebagai bentuk upaya pemberdayaan para pelaku tindak pidana Narkotika sehingga dapat berubah dan bermanfaat bagu masyarakat. (HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)

PALU - Memasuki pekan ketiga Bulan Mei 2023, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kemenkumham Sulteng), Budi Argap Situngkir Ingatkan Jajarannya Jaga Kebugaran Tingkatkan Produktifitas Kerja.

“Penting sekali buat kita agar meluangkan waktu untuk berolahraga setiap harinya, jangan sampai badan kita tidak memiliki kebugaran yang baik dan kalau sudah begitu pasti produktifitas kerja kita juga akan terganggu, tidak maksimal dalam pelayanan, ini harus kita perhatikan dengan serius,” kata Kakanwil di Lapangan Upacara.

Dengan didampingi oleh para pejabat Admnistrator dan Pengawas serta staf dijajarannya, Kakanwil pun terlihat begitu semangat mengikuti setiap gerakan yang diperagakan oleh Miss Farida dan Miss Ayu melalui Virtual Meeting dan berpusat di Lapangan Upacara Kemenkumham RI.

Sementara itu, membuka kegiatan senam bersama tersebut, Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI, Andap Budhi Revianto mengharapkan agar seluruh jajarannya senantiasa membiasakan pola hidup sehat, dirinya meminta agar seluruh Kakanwil terus melakukan monitoring secara jelas kepada seluruh pegawai yang lalai terhadap pola hidup sehat tersebut.

“Kesehatan itu adalah untuk kita masing-masing, jangan sampai kita semua lalai terhadap pola hidup sehat ini. Produktifitas kerja itu dimulai dari kesehatan dan kebugaran pada tubuh kita, saya minta seluruh pimpinan tinggi di wilayah memerhatikan dengan jelas hal ini,” jelas Sekjen Kemenkumham RI. (HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG)

JAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menggelar Puncak Peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia di Jakarta, Rabu (17/05). Kegiatan tersebut diikuti secara langsung oleh Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Max Wambrauw didampingi Kabid Yankum, Herlina pada Ballroom The Ritz-Carlton Jakarta.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Min Usihen mengatakan, Hari Kekayaan Intelektual Sedunia diperingati setiap tanggal 26 April. Tahun 2023, tema yang diangkat “Women and IP: Accelerating Innovation and Creativity”. Selanjutnya, Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM mengusung tema “Perempuan Indonesia Kreatif dan Inovatif: Ekonomi Tangguh”.

Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly mengajak semua pihak untuk bersama-sama menggelorakan semangat dan menciptakan ekosistem Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat melindungi sekaligus mendayagunakan potensi kreatif perempuan Indonesia. Saat perempuan mampu berkontribusi di segenap bidang, maka mereka dapat tumbuh menjadi perempuan yang maju, mandiri, dan berdaya saing.

“Tema Hari KI Sedunia tahun ini bertujuan untuk mendorong lebih banyak perempuan memanfaatkan sistem KI dalam melindungi dan memberi nilai tambah pada hasil kreasi dan inovasinya,” ujarnya saat menyampaikan sambutan dalam Puncak Peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia.

Yasonna menambahkan, perempuan Indonesia berperan penting dalam membangun perekonomian nasional. Terbukti saat pandemi Covid-19, UMKM yang dimiliki dan dikelola oleh perempuan (sekitar 64,5 persen dari total UMKM di Indonesia, red) menjadi salah satu pendorong bagi pemulihan dan stabilitas ekonomi nasional jangka panjang. Pelindungan HKI merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap potensi perempuan dalam berinovasi dan berkreasi melalui sub sektor ekonomi kreatif.