PALU_Dikunjungi tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Wilayah VI, Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tengah Optimalkan Penyelenggaraan Manajemen Resiko dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (MR-SPIP),

Kamis, (4/5) pagi.Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Garuda tersebut merupakan salah satu upaya jajaran Kemenkumham RI dalam menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga terbentuk suatu tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

Menyambut langsung kunjungan Tim Itjen yang saat itu dipimpin oleh Firman Septa Firdaus selaku Ketua tim, Luluk Ratnaningtyas (Penanggung jawab),Iqbal Albert ( pengendali teknis) beserta 3 orang anggota tim. Kakanwil kemenkumham sulteng Budi Argap Situngkir berkomitmen penuh dalam memberikan pelayanan pemerintahaan yang terbaik bagi seluruh masyarakat. Dirinya pun menilai bahwa dengan adanya pendampingan secara berkesinambungan tersebut, menguatkan sikap optimisme pihaknya.

“Kita mau semuanya bersih dan benar-benar terbaik dalam pelayanan, SPIP ini sangat menekankan kita untuk memberikan tata kelola pemerintahan yang baik, manajemen resiko dan pengendalian. Pastinya kita mau sukseskan penerapannya,” ungkapnya.
Sementara itu, Iqbal pun mengapresiasi atas keseriusan yang ditunjukkan jajaran Kemenkumham Sulteng, kata dia, keseriusan dalam pelaksanaan sangatlah berperan dari suksesnya SPIP.
“SPIP adalah tanggung jawab kita semua, dari unit pusat hingga wilayah. Kita harus memberikan keyakinan kepada seluruh masyarakat tentang bagaimana kegiatan kita yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan, pengawasan aset negara hingga ketaatan kita semua terhadap peraturan perundang-undangan,” imbuhnya.

HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG

Palu – Pada Hari Rabu (03/05) Bertempat di Aula Merah putih, Kanwil Kemenkumham Sulteng Fasilitasi Harmonisasi Raperda Kabupaten Morowali Pembentukan Hukum yang berkualitas, Tepat, dan Bermanfaat,

kegiatan tersebut dihadiri Kepala Bagian Program dan Humas, Muhammad Said., S.Sos., M.Si sekaligus membuka kegitan fasilitasi harmonisasi raperda Kab.Morowali, turut hadir asisten pemerintahan dan kesejahteraan setda kabupaten morowali Ir. Moh. Rizal Badudin, Tim Harmonisasi Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah

Dalam sambutannya Kepala Bagian Program Dan Humas menyampaikan sangat mendukung dan mengapresiasi kerjasama dan inisiatif dari Kabupaten-kabupaten dalam mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Daerah Diharapkan dengan terlaksananya kegiatan tersebut dapat memberikan sumbangsi dalam Pembentukan Peraturan Hukum yang berkualitas, Tepat dan Bermanfaat.

Rapat Fasilitasi Harmonisasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Morowali yakni membahas Rancangan Peraturan internal rumah sakit umum daerah salangkapaku, pedoman pengendalian kecurangan dilingkungan pemerintah daerah, pengawasan badan pemeriksa keuangan republik indonesia dan aparat pengawas internal pemerintah dan petunjuk pelkasanaan evaluasi kinerja instansi pemerintah daerah.
rapat tersebut Tim Kanwil Kemenkumham Sulteng memberikan masukan terkait aspek kewenangan, substansi, dan Teknik penulisan Peraturan Perundang-Undangan yang harus sesuai dan selaras dengan peraturan perundang-undangan secara vertikal, hal tersebut demi terwujudnya produk hukum daerah yang berkualitas.

(Humas Kanwil Sulteng)

"Kabar baik untuk keluarga Indonesia! Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2022 memberikan kesempatan bagi anak yang lahir sebelum berlakunya UUD untuk mendapatkan kewarganegaraan. Mari kita dukung upaya pemerintah dalam memberikan hak yang setara bagi semua warga negara Indonesia." #PeraturanPemerintahNo21 #KewarganegaraanAnak #IndonesiaMaju

AMPANA_Penuh Suka Cita, Pengurus Paguyuban Ibu-Ibu Pemasyarakatan (Pipas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah Gelar Pertemuan Rutin di Hari Bhakti Pemasyarakatan (HBP) Ke-59 Tahun 2023, Selasa, (2/5) pagi.

Pertemuan yang dilaksanakan di Aula Hotel Ananda Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una tersebut dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Budi Argap Situngkir dan dipimpin langsung oleh Penasihat Pipas, Ny. Monalisa Budi Argap Situngkir bersama Ketua Pipas Ny. Tri Rahayu Ricky Dwi Biantoro serta turut dihadiri oleh para Kepala Divisi, para Pejabat Administrator dan Pengawas, para Kepala Satuan Kerja Pemasyarakatan dan Keimigrasian dan segenap pengurus Pipas se-Sulteng.

“Pertemuan kali sangatlah penting untuk kita semua, bertambahnya usia pemasyarakatan merupakan momentum buat kita semua untuk terus saling mendukung tugas masing-masing, saya berharap agar segenap pengurus pipas terus mendukung suksesnya pelaksanaan tugas pemasyarakatan,” ungkap Kakanwil.

Lebih lanjut, Kakanwil pun berharap agar bukan hanya serius dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, baik pengurus pipas maupun para petugas pemasyarakatan senantiasa menanamkan sikap yang rendah hati dan tetap sederhana, Kakanwil menegaskan agar tidak berperilaku hidup yang hedonisme.

“Bukan hanya menuntut peningkatan dalam pelaksanaan tugas, kita juga diminta untuk terus bersikap sederhana dalam hidup, jangan sampai perilaku konsumtif dan hedonisme menjadi perilaku kita, ini sangatlah tidak baik. Cukuplah sederhana dan menebar keceriaan bagi masyarakat,” imbuhnya.

Tidak hanya berhenti sampai disitu, kegiatan rapat tersebut pun membahas berbagai program kerja serta berbagai target kinerja kedepan, pertemuan tersebut pun menjadi momen yang sangat berbahagia dengan proses silaturahmi antar perwakilan rayon di setiap wilayah.

“Kesatuan kitalah yang menjadi bagian dari suksesnya pemasyarakatan, kita harus menjadi semangat dan energy positif ini dengan sebaik-baiknya,” tutur Ny. Monalisa Budi Argap diakhir kegiatan. (Humas Kanwil Kemenkumham Sulteng)